Senin, 02 Oktober 2017
Pertimbangan Putusan Praperadilan Setya Novanto Dinilai Cacat Hukum
KPK berpeluang untuk menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka.
Fathan Qorib/ANT
Dibaca: 5189 Tanggapan: 0
Pertimbangan Putusan Praperadilan Setya Novanto Dinilai Cacat Hukum
Setya Novanto
Peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Wiwin Suwandi menyatakan bahwa pertimbangan Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam putusan praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto (SN) cacat hukum. Menurutnya, hakim dalam pertimbangannya menilai alat bukti penetapan Setya Novanto sebagai tersangka diambil dari pengembangan kasus Irman dan Sugiharto.
 
"Pertama, hakim lupa bahwa kasus Irman dan Sugiharto serta Setya Novanto merupakan satu kesatuan perkara korupsi KTP-e (KTP elektronik) sehingga memiliki benang merah atau keterkaitan satu sama lain," kata Wiwin melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (1/10).
 
Wiwin mengatakan, penggunaan alat bukti terkait Setya Novanto terhadap tersangka lain dalam satu perkara yang sama adalah hal yang lazim. "Yang bermasalah kalau alat bukti tersebut diambil dari kasus lain yang tidak memiliki benang merah dalam kasus a quo," katanya.
Selanjutnya, kata Wiwin, penetapan tersangka dalam proses penyidikan bukan soal jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan penetapan tersangka, tetapi kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 
"Ketika KPK menilai alat bukti sudah cukup dalam menaikkan status Setya Novanto sebagai tersangka, berarti KPK berpegang pada alat bukti,” tambahnya.
 
Oleh karena itu, lanjut Wiwin, masalah jarak waktu itu tidak menjadi persoalan karena prosedur penyelidikan dan penyidikannnya sudah dipenuhi termasuk menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).
 
Sementara itu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai bahwa KPK berpeluang untuk menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Peradilan.
 
Peneliti PSHK Miko Ginting mengatakan, praperadilan Setya Novanto bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara. Praperadilan hanya menguji apakah penetapan tersangka terhadap Setya Novanto sah atau tidak. Hakim dalam konteks ini menurut Perma No. 4 Tahun 2016 hanya menguji ‘aspek formil’ dari minimal dua alat bukti yang sah dimiliki KPK.
 
“Penentuan bersalah atau tidaknya SN nanti akan dilakukan pada pemeriksaan pokok perkara. Artinya, putusan Praperadilan ini tidak menggugurkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana,” katanya dalam siaran pers yang diterima Hukumonline.
Atas dasar itu, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak sah karena dilakukan pada awal penyidikan telah menyimpangi Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal jika dirunut penetapan tersangka terhadap Setya Novanto dilakukan melalui pengembangan kasus yang kesimpulannya adalah telah diperoleh minimum dua alat bukti yang sah untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. 
 
“Pertimbangan ini bermasalah karena mengasumsikan satu bukti hanya berlaku untuk satu orang dan perbuatan saja. Apabila logika ini digunakan, maka tidak ada pengusutan perkara tindak pidana korupsi yang berdasar pada pengembangan kasus lain,” katanya.
 
Selain itu, lanjut Miko, dalam putusan praperadilan tersebut terindikasi bahwa jalannya praperadilan dalam kondisi tidak ideal. Mulai dari pengabaian hakim atas permohonan intervensi dengan alasan belum tercatat dalam sistem administrasi registrasi perkara maupun hingga penasihat hokum Setya Novanto yang membawa sejumlah bukti dari Pansus Hak Angket. “Seharusnya menjadi ruang untuk mengevaluasi putusan Praperadilan tersebut,” katanya.
 
Sesuai dengan Perma No. 4 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa ada ruang bagi MA untuk melakukan pengawasan terhadap putusan praperadilan. Begitu juga KY yang juga dapat melakukan evaluasi dari sisi perilaku dan etik hakim. “Oleh karena itu, MA dan KY seharusnya memberikan respons terhadap putusan Praperadilan ini,” katanya.
 
Salah satu kuasa hukum Setya Novanto, Amrul Khair Rusin mengapresiasi putusan ini. Menurut Amrul, putusan Hakim Cepi sudah sesuai dengan harapan pemohon dan fakta persidangan. “Menurut kami permohonan yang kami ajukan memang sudah sepatutnya dikabulkan oleh hakim,” kata Amrul.
 
Saat ditanya pendapatnya jika KPK menetapkan kembali kliennya sebagai tersangka, Amrul justru mempertanyakan hal tersebut. “Itu urusan lain, apa nantinya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak?” tegasnya.
Sebelumnya, Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan Setya Novanto dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan. Hakim menyatakan penetapan Ketua Umum Partai Golkar itu sebagai tersangka korupsi e-KTP itu dianggap tidak sah. Karena itu, seluruh akibat yang timbul dari penetapan tersangka tersebut juga dianggap tidak sah menurut hukum.
 
Dalam pertimbangannya, Hakim beranggapan jika proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku baik UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, KUHAP, dan peraturan, ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki lembaga antirasuah tersebut. Akibatnya, status tersangka Setya Novanto dianggap cacat hukum.
 
Menurut Hakim Cepi, KPK menggunakan Sprindik milik Irman dan Sugiharto serta Andi Narogong untuk memeriksa saksi, melakukan penyitaan, dan memperoleh bukti-bukti. Dan hasil pemeriksaan, penyitaan, dan bukti-bukti tersebut digunakan pula untuk perkara Setya Novanto. Hal tersebut dianggap melanggar prosedur KPK sendiri.
 
“Yang menjadi tidak sesuai dengan prosedur manakala ada sprindik orang lain dipergunakan untuk perkara lain. Sprindik No. 56/01/07/2017 seharusnya untuk perkara pemohon tidak boleh untuk perkara orang lain. Begitu pula sebaliknya karena akan terjadi ketidakjelasan,  inefisiensi,  tidak selaras,  tidak terukur, tidak adanya kepastian hukum,” ujar Hakim Cepi saat membacakan pertimbangan putusan.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.