Kamis, 26 Oktober 2017
Akui Kualitas Produk Legislasi Rendah, Pemerintah Fokus Harmonisasi Regulasi
Banyak peraturan perundang-undangan yang tidak efektif keberadaanya.
M Dani Pratama Huzaini
Dibaca: 950 Tanggapan: 0
Akui Kualitas Produk Legislasi Rendah, Pemerintah Fokus Harmonisasi Regulasi
Yudi Latif (Kepala UKP Pancasila), Mahfud M.D (akademisi), Harjono (akademisi) dan Jimly Asshiddiqie saat menjadi pembicara di seminar pembangunan hukum nasional dengan tema

Revitalisasi Hukum tahap II yang dicanangkan Pemerintah menekankan fokusnya kepada masalah penataan regulasi, penguatan akses terhadap keadilan dengan memperluas bantuan hukum, dan jaminan rasa aman masyarakat. Terhadap kebijakan penataan regulasi, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tengah serius melaksanakan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan.

 

“Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan perlu dilakukan mengingat kualitas regulasi saat ini masih rendah,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, dalam seminar pembangunan hukum nasional dengan tema “Revitalisasi Pancasila Dalam Rangka Penataan Regulasi Untuk Membangun Sistem Hukum Nasional”, Rabu (25/10), di Jakarta.

 

Kualitas regulasi rendah itu ditandai dengan masih banyaknya tumpang tindih serta ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan di level pusat dan daerah, baik yang bersifat vertikal maupuan horizontal. Selain itu, masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak efektif keberadaannya.

 

“Jumlah regulasi yang banyak tidak semuanya berdaya guna dan berhasil guna,” kata Yasonna.

 

Selain mengevaluasi seluruh peraturan perundang-undangan, Yasonna juga menyebutkan bahwa Kemenkumham sedang fokus terhadap penguatan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, tidak jarang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih sering terjadi penyelundupan isu-isu yang mengandung sentimen primordial, sektarian, ditunggangi dengan kepentingan pihak asing, dan ego sektoral.

 

Khusus untuk level pusat dan daerah, Yasonna menduga masih belum harmonisnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

 

Untuk itu, Yasonna menekankan pentingnya upaya revitalisasi terhadap Pancasila sebagai langkah awal penataan regulasi, sehingga semua regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang tertuang ke dalam bentuk UUD Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, ia menekankan pentingnya upaya pembangunan hukum sebagai salah satu bentuk upaya pembangunan integral demi mewujudkan visi misi kebangsaan.  

 

(Baca Juga: Menakar Tantangan Perbaikan Pelaksanaan Fungsi Legislasi)

 

Meskipun ia mengakui bahwa kontribusi arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang hukum bersifat tidak langsung terhadap kokohnya pilar institusi bernegara, namun Yasonna menyebutkan bahwa kepastian hukum menjadi salah satu kunci yang mendorong cepat tercapainya pembangunan di segala bidang.

 

“Pembangunan hukum berkaitan dengan seluruh bidang kehidupan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat,” pungkasnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Yudi Latif, mengatakan untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, dibutuhkan tegaknya keadilan hukum. Menurut Yudi, dalam dialektika antara kedua bentuk keadilan tersebut, keadilan hukumlah yang memberikan kepastian atas distribusi aset dan distribusi kesempatan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi.

 

“Kalau hukum tidak tegak apapun yang di kehendaki, apapun yang didesain dan direncanakan maka alokasi sumber daya dan kesempatan akan selalu dimenangkan oleh kelompok yang kuat. Makanya, fungsi hukum Pancasila ini harus mencerminkan semangat moral Pancasila itu sendiri. Itu harus di jalankan, kalau tidak maka keadilan tidak akan bisa ditegakkan,” kata Yudi kepada hukumonline.

 

Dalam konteks demokrasi, Yudi mengingatkan agar arah demokrasi Indonesia harus disusun untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ia mempersoalkan demokrasi liberal yang lebih mengedepankan kekuatan finansial. Menurut Yudi, apabila demokrasi liberal yang diterapkan di Indoensia, maka sudah pasti kekuatan uang yang akan mengendalikan proses-proses pengambilan keputusan.

 

“Makanya kita ingin demokrasinya permusyawaratan karena dengan begitu, berbagai keputusan tidak hanya semata-mata didikte oleh kekuatan diktator mayoritas, tapi atas dasar hikmah kebijaksanaan yang punya orientasi kepada keadilan,” ujarnya.

 

(Baca Juga: Progress Simplifikasi Regulasi Bidang Perizinan dan Investasi)

 

Terkait kebijakan simplifikasi peraturan yang dicanangkan Pemerintah, Yudi menilai perlu ada audit untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang akan dihapuskan. Audit bisa dilakukan secara horizontal maupun vertikal.

 

“Hal mana yang saling bertentangan satu sama lain, harus ada clearing house untuk harmonisasi secara horizontal dan vertikal, itu baru kita bisa mencari satu sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih koheren dengan Pancasila,” katanya.

 

Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi, Mahfud MD, menilai disharmoni antara peraturan perundang-undangan bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, persoalan tekanan politik. Ia merujuk kepada proses politik pembuatan peraturan perudang-undangan. Selain itu, persoalan pragmatisme yang mengakibatkan sering terjadi jual beli kepentingan sehingga para pihak pembuat undang-undang kerap dipertanyakan profesionalitasnya.

 

“Maka sekarang program penataan regulasi dalam rangka membangun sinkronisasi dan harmonisasi itu menjadi sangat penting. Itu yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah,” kata Mahfud.

 

Dia juga menekankan perlunya Pancasila dijadikan sebagai sumber etik, selain sebagai sumber dari segala hukum di Indoensia. Dengan menjadi sumber etik, Pancasila dapat menjadi pedoman tingkah laku yang tidak hanya berbentuk hukum, tapi juga norma-norma yang hidup di masyarakat.

 

“Problem kita sekarang, banyak orang melanggar etika di Indonesia tapi merasa tidak bersalah karena merasa belum melanggar hukum. Nah itu jadi problem, padahal itu juga merusak kehidupan kita berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

 

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.