Kamis, 26 Oktober 2017
Revisi UU Persaingan Usaha Dinilai akan Mematikan Pebisnis
Pelaku usaha dan praktisi hukum persaingan usaha perlu dilibatkan dalam menyusun revisi UU Persaingan Usaha/UU Antimonopoli.
Norman Edwin Elnizar
Dibaca: 1501 Tanggapan: 0
Revisi UU Persaingan Usaha Dinilai akan Mematikan Pebisnis
Diskusi membahas revisi UU Persaingan Usaha. Foto: NEE

Tak ada hukum yang sempurna. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) saat ini tengah menjadi perhatian kalangan praktisi karena 18 tahun sejak diundangkan ditemukan sejumlah masalah. Solusi atas masalah substansi UU Persaingan Usaha itu –sering disebut juga UU Antimonopoli—harus segera dicari dengan cara memperbaiki rumusan dan isinya. Jika tidak dirumuskan dengan baik, revisi itu berpotensi mematikan pebisnis.

 

Simak saja pandangan Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA) dan LKPU (Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah memperhatikan draf revisi, kedua lembaga menilai revisi UU Persaingan Usaha bisa kontraproduktif dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Alih-alih membangun iklim persaingan usaha yang sehat, justru berpotensi zalim kepada pelaku usaha.

 

Ketua ICLA, Asep Ridwan, berpendapat arah revisi saat ini cenderung akomodatif atas usulan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha--red) saja yang timpang tidak menyentuh substansi yang bermasalah. “Arahnya mau kemana tidak jelas sekarang,” ujarnya dalam diskusi internal Ikatan Alumni Fakultas Hukum UI, Jumat (20/10).

 

(Baca juga: Chandra M Hamzah: Dudukkan Kembali KPPU pada Posisi yang Benar).

 

Salah satu yang mengkhawatirkan, jelas Asep, adalah tentang besaran sanksi administratif denda menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 30% dari nilai penjualan atau transaksi (omzet) dalam kurun waktu pelanggaran. Apalagi tidak ada kejelasan mengenai batasn omzet yang dimaksud dalam draft RUU. “Intinya ini sangat luar biasa, omzetnya atas semua produk atau yang disengketakan saja? Bisa saja perusahaan ini punya 10 produk sedangkan yang disengketakan hanya 2 produk,” katanya.

 

Pasal 47 ayat (2) huruf g UU Persaingan Usaha menyebtkan pengenaan denda serendah-rendahnya satu miliar rupiah dan setinggi-tingginya Rp25 miliar. Rumusan ini akan diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 30% dari nilai penjualan atau transaksi dalam kurun waktu pelanggaran (Pasal 19, Pasal 26, Pasal 32, Pasal 34 RUU).

 

Pasal 47 ayat (2) huruf g UU Persaingan Usaha

Draft revisi RUU Persaingan Usaha

Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)

Sanksi Administratif denda menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 30% dari nilai penjualan atau transaksi dalam kurun waktu pelanggaran (Pasal 19, Pasal 26, Pasal 32, Pasal 34 RUU)

Sumber: ICLA

 

Menurut Asep, perlu diperjelas mekanisme perhitungan denda administratif agar tetap rasional sehingga tidak mematikan pelaku usaha. Sekalipun dinyatakan bersalah, pelaku usaha tetap berhak untuk melakukan rehabilitasi dan melanjutkan bisnisnya.

 

(Baca juga: Resmi Inisiatif DPR, Ini 7 Substansi RUU Larangan Praktek Monopoli).

 

Hal lain lagi yang potensial berdampak signifikan bagi pelaku usaha dalam draft revisi UU Persaingan Usaha adalah kewajiban pembayaran denda minimal 10% dari nilai denda yang dijatuhkan apabila akan mengajukan upaya hukum terhadap Putusan KPPU. “Katanya meniru model pajak, kalau mengajukan upaya hukum keberatan, bayar dulu 10%. Padahal ini denda yang berawal dari tuduhan pelanggaran. Ada prinsip praduga tak bersalah,” tegasnya.

 

Aspek lain yang perlu diperhatikan menurut Asep adalah beberapa putusan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang senada menyebutkan KPPU bukanlah lembaga peradilan maupun quasi peradilan. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003 untuk perkara Indomobil tertera penilaian Majelis Hakim Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membatalkan putusan KPPU salah satunya karena menggunakan irah-irah (kepala putusan) “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

 

“Bahwa Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002 tanggal 30 Mei 2002 yang disengketakan tersebut menggunakan irah-irah (kepala putusan) “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 KPPU bukan badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan juga tidak memperoleh kewenangan secara khusus dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan lainnya untuk memuat irah-irah tersebut”.

 

Sedangkan dalam bagian pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 ditegaskan pula posisi KPPU dalam ketatanegaraan. KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden. “Kembalikan saja posisinya sebagai lembaga administratif. Meskipun independen,” pinta Asep.

 

KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden [vide Pasal 30 UU 5/1999], dengan kata lain KPPU merupakan lembaga negara bantu (state auxilliary organ). Secara sederhana KPPU adalah lembaga negara yang bersifat state auxilliary organ yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok. KPPU memiliki kewajiban membuat pertanggungjawaban kepada Presiden. Pemberian pertanggungjawaban kepada Presiden juga menggambarkan bahwa fungsi KPPU sebagai lembaga negara bantu merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif.

 

Menurut Asep, sebagai lembaga administratif, upaya hukum terhadap Putusan KPPU seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Negeri. Sebab, UU Persaingan Usaha merupakan hukum publik, bukan hukum perdata (private). Hubungan hukum antara KPPU dengan pelaku usaha pun jelas adalah hubungan publik, bukan perdata. Terlihat dari kedudukan KPPU dengan pelaku usaha yang tidak seimbang/tidak setara.

 

(Baca juga: ICLA dan Akademisi Tolak Putusan MK Masuk Revisi UU Antimonopoli, Mengapa?)

 

Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menguji keputusan lembaga administratif menurut Asep adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di PTUN terdapat ruang gerak yang lebih rasional untuk menguji Putusan KPPU. Apalagi sistem Pembuktian Persaingan Usaha bersifat materiil,  bukan pembuktian bersifat formil seperti perkara perdata.

 

Nantinya PTUN dapat mempunyai kamar tersendiri untuk memeriksa dan mengadili perkara persaingan usaha yang ditangani oleh hakim-hakim yang memahami hukum persaingan usaha. Asep mencontohkan model Pengadilan Pajak yang diisi hakim-hakim ad hoc di bawah kompetensi peradilan TUN.

 

Ketua LKPU-FHUI Ditha Wiradiputra menyampaikan hal senada bahwa paradigma revisi tidak menyentuh substansi materiil yang bermasalah. Paradigma KPPU hingga saat ini bukan penegakan keadilan, namun penjatuhan sanksi administratif yang besar sebagai targetnya. Ia menilai bahkan ada kesan selama ini KPPU pun lebih menjadi perpanjangan tangan pemerintah. “Setiap ada kenaikan harga di pasar langsung menyatakan ada persaingan usaha tidak sehat (kartel), padahal kehadiran KPPU untuk mengingatkan Pemerintah,” ujarnya.

 

Dengan draft revisi saat ini, Ditha menilai ada potensi kezaliman bagi pelaku usaha alih-alih menegakkan keadilan untuk terwujudnya persaingan usaha yang sehat. Salah satu alasannya adalah porsi untuk melakukan upaya pembelaan diri tidak diberikan secara proporsional baik dalam UU Persaingan Usaha maupun draft RUU saat ini. “Meskipun salah pun harus diberikan porsi untuk melakukan pembelaan diri,” lanjutnya.

 

Ditha merujuk pada batas jangka waktu 30 hari bagi Pengadilan Negeri harus memutus keberatan atas putusan KPPU. Hal ini menjadi masalah dalam upaya memeriksa ulang berkas perkara yang sangat tebal sementara tidak cukup waktu bagi Hakim membaca tumpukan berkas tersebut. “Perkara yang ditangani Hakim kan juga banyak,” katanya lagi.

 

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf membenarkan bahwa telah ada kesepakatan KPPU dengan Pemerintah soal draft RUU Persaingan Usaha akan meningkatkan denda. “Soal denda, kami dengan Pemerintah sudah setuju dikuatkan. Kami usulkan 30%, Pemerintah usul 25%, saya kira itu bisa diterima 25%,” katanya saat diwawancarai hukumonline dalam acara terpisah di KPPU, Selasa(24/10).

 

Sementara soal kewajiban bayar denda minimal 10% dari nilai denda yang dijatuhkan apabila akan mengajukan upaya hukum, ia mengatakan bahwa itu usul DPR. “Nah ini dari DPR. Pemikiran DPR agar menghindari orang yang motifnya mengulur eksekusi. Jadi sudah diputus, coba-coba keberatan, berharap dibatalkan putusannya (oleh PengadilanNegeri),” jelasnya.

 

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua LKPU, Ditha menyampaikan dua saran untuk menjadi pertimbangan revisi UU Persaingan Usaha.

 

Pertama, perbaikan hukum acara. Dalam prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha menurutnya tidak cukup adil bagi pelaku usaha untuk memperoleh haknya melakukan upaya hukum dan pembelaan diri.  Saat ini upaya hukum terhadap putusan KPPU ke Pengadilan hanya untuk mendapat tanggapan Pengadilan apakah membatalkan atau membenarkan putusan KPPU. Tidak ada prosedur beracara untuk pemeriksaan ulang di Pengadilan. “Upaya hukum terhadap putusan KPPU hanya berdasarkan putusan KPPU, tidak memfasilitasi pelaku usaha membela diri secara fair,” katanya kepada hukumonline.

 

Pandangan itu didasari kenyataan bahwa tahap pemeriksaan, pembuktian, hingga memutus sengketa persaingan usaha dilakukan sepenuhnya oleh KPPU sendiri. Sudut pandang KPPU terhadap pelaku usaha sejak awal telah bias karena akan memposisikan pelaku usaha yang diadukan pasti bersalah. Menurut Ditha, yang terbaik adalah upaya hukum akan menempatkan KPPU dan pelaku usaha berhadap-hadapan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk membuktikan perkaranya. “Terserah KPPU memutus tetapi nanti pengadilan diuji,” imbuhnya.

 

Dalam prosedur ini menurut Ditha seharusnya tidak dibatasi jangka waktu karena sengketa persaingan usaha adalah perkara kompleks, “Bila perlu di Mahkamah Agung tidak perlu dibatasi jangka waktunya, kalau dikejar-kejar waktu, dia belum selesai sudah diputus, kejar setoran waktu,” katanya lagi.

 

Kedua, parameter pelanggaran harus diperjelas dalam substansi materiil. “Banyak materi yang sudah tidak tepat misalkan oligopoli yang tidak jelas, ketentuan monopoli yang dilarang tidak jelas seperti apa prakteknya,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.