Kamis, 26 October 2017
Menkominfo: Ekonomi Digital Tak Butuh Banyak Regulasi
Karena dinamika luar biasa jangan banyak diatur.
Nanda Narendra Putra/ANT
Dibaca: 2460 Tanggapan: 0
Menkominfo: Ekonomi Digital Tak Butuh Banyak Regulasi
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara (baju batik). Foto: NNP

Indonesia sedang melangkah menuju era ekonomi digital. Para pemain baru (Startup) pun mulai bermunculan dengan beragam inovasinya. Masyarakat dimanjakan berbagai pilihan menarik, sementara pemerintah berpikir keras dalam menyikapi perkembangan yang berjalan sangat cepat.

 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan bahwa era ekonomi digital berkembang sangat cepat. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak mengeluarkan banyak regulasi yang mengatur secara ketat perkembangan ekonomi konvensional menuju digitalisasi tersebut lantaran dinamika era digital berubah sangat cepat. Pasalnya, regulasi yang ketat dikhawatirkan akan mematikan pelaku usaha yang tengah berusaha untuk tumbuh. 

 

The best regulation is the less regulation,” kata Rudiantara di sela-sela acara “The 2nd Jakarta International Competition Forum (2ndJICF)” yang diselenggarakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Rabu (25/10).

 

Meski begitu, Rudiantara menyatakan pemerintah fokus mendukung inovasi para Startup dengan mendorong tujuh aspek, yakni human capital, funding Startup, taxation, cyber security, ICT infrastructure, consumer protection, dan logistic.

 

Kominfo sendiri saat ini tengah menyiapkan perangkat pendukung perlindungan konsumen, salah satunya dengan merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Dengan aturan tersebut, diharapkan dapat memberikan rambu-rambu yang jelas kepada pelaku Startup mengenai data-data yang wajib dijaga kerahasiaanya.

 

Indonesia tidak dalam sikap menghentikan atau block ekonomi digital,” kata Rudiantara.

 

Di tempat yang sama, Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan bahwa tantangan pada masa transisi ke era digital harus disikapi secara bijak oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus mendorong kebijakan yang memberikan kesetaraan bagi pemain, baik konvensional maupun digital agar bisa sama-sama tumbuh.

 

Ambil contoh, pengaturan regulasi antara transportasi berbasis online dan konvensional seharusnya tidak berat sebelah sehingga menjadi disinsentif bagi salah satu pihak sehingga berdampak pada kerugian usaha dan berujung tutupnya usaha itu sendiri.

 

(Baca Juga: Regulator Berpikir Keras Merespons Inovasi Bisnis Fintech)

 

“Ini menjadi sangat penting karena di berbagai negara ada yang sukses dan tidak. Makanya KPPU ikut serta mengawasi transisi dari konvensional ke digital. Ada banyak isu yang menyita perhatian. Di US-FTC (KPPU Amerika), ada perdebatan antara platform transportasi online dan offline. Di Indonesia ada Gojek, Uber, dan Grab. KPPU juga menghadapi pertanyaan terkait dengan switch konvensional ke online, isunya apakah pemerintah akan buat regulasi yang membatasi perkembangan transportasi online atau membiarkan konvensional menyesuaikan dengan online,” kata Syarkawi.

 

Foto: Menko Perekonomian Darmin Nasution memukul gong membuka acara The 2nd Jakarta International Competiton Forum di Jakarta.

 

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan bahwa regulasi yang dibuat harus diterbitkan dengan melihat momentum yang tepat. Untuk itu, pemerintah harus berdiskusi dengan berbagai pihak termasuk negara lain yang sukses menerapkan transisi dari konvensional ke digital. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2017 tentang Road Map e-Commerce 2017-2019 dan Paket Kebijakan Jilid 14.

 

“Peta jalan ini diharapkan mendorong inovasi dan ekspansi industri. Sebagai negara berkembang, kita perlu belajar dari negara lain bagaimana regulasi walaupun kita tahu belum ada negara yang settle regulasinya karena dinamika sangat tidak seragam,” kata Darmin.

 

(Baca Juga: OJK Minta Pelaku Fintech Lakukan Non Face-to-Face Know Your Customer)

 

Menurut Darmin, lantaran dinamika yang tidak cepat dan berbeda antar negara, persoalan regulasi kadang-kadang tidak terpikirkan dengan baik oleh regulator sehingga ada tarik-menarik antar pelaku konvensional dan digital. Namun, hal itu bukan masalah karena regulator punya peluang melakukan perbaikan dengan merevisi ketentuan-ketentuan yang memberatkan.

 

Ditegaskan Darmin, pemerintah terus berusaha memberikan level of playing field (kesetaraan), baik kepada pelaku konvensional dan digital. “Ini ibarat memegang telur. Kekencangan bisa pecah, tapi kalau agak longgar bisa jatuh,” kata Darmin.

 

Belum Maksimal

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mengakui masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum maksimal dalam menggunakan internet untuk memperluas pangsa pasarnya. "Berdasarkan data tahun 2015, dari total jumlah UMKM sebanyak 57,9 juta di seluruh Indonesia, hanya 9 persen yang serius menggunakan internet untuk menjual produknya," kata Asisten Gubernur Bank Indonesia, Dyah Nastiti Makhijani, seperti dikutip Antara, Selasa (24/10).

 

Menurut dia, saat ini dunia berada pada era revolusi digital, yang artinya aktivitas dan layanan digital telah menyentuh seluruh lini. "Meluasnya berbagai aktivitas berbasis digital tersebut telah menciptakan tantangan sekaligus peluang pengembangan bisnis bagi seluruh pelaku UMKM. Namun, melihat persentase jumlah UMKM yang melek teknologi artinya pola pikir UMKM belum selaras dengan perkembangan teknologi yang ada," katanya.

 

Padahal, kata Dyah, keterlibatan UMKM secara digital menjadi salah satu upaya mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebanyak 7 persen di tahun 2025. Dia menegaskan, saat ini UMKM hanya memberikan kontribusi kepada PDB sebesar 55,6 persen. Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu untuk mendorong UMKM agar go digital. Menurut dia, Bank Indonesia berupaya penuh mendorong dan mengapresiasi langkah pemerintah dalam roadmap e-Commerce Indonesia.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.