Jumat, 27 Oktober 2017
Kolom Arsil
Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah
Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang mengadili sengketa yang timbul antara Lembaga Pembiayaan dengan debitur/nasabah terkait pelaksanaan perjanjian kredit?
RED
Dibaca: 15360 Tanggapan: 0
Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah
Ilustrasi: BAS

Dalam praktik perjanjian pembiayaan konsumen dengan perjanjian fidusia maupun hak tanggungan, tak jarang saat kreditur melakukan penarikan benda yang menjadi jaminan fidusia atau hak tanggungan dikarenakan pihak debitur melakukan wanprestasi dengan tidak membayar kewajiban angsuran, pihak debitur mengadukan kreditur ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Yang menjadi pertanyaan hukum, apakah BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang semacam itu?

 

Secara lebih jelas bisa diilustrasikan seperti ini. A mengajukan kredit motor ke perusahaan finance dengan cicilan Rp1 juta per bulan selama 2 tahun. Perusahaan finance (pihak kreditur) tersebut kemudian menyetujuinya, dengan perjanjian fidusia, di mana jika A wanprestasi melunasi cicilannya 3 bulan berturut-turut maka pihak kreditur akan mengambil motor tersebut dan melelangnya sebagai pelunasan utang. Di bulan kelima s/d kedelapan ternyata A wanprestasi, pihak kreditur kemudian menarik motornya dan melelangnya.

 

Sebelum pelelangan dilakukan, A mengadukan masalah ini ke BPSK setempat. BPSK kemudian memutuskan pihak kreditur telah melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, membatalkan perjanjian kredit motor tersebut, memerintahkan kreditur untuk mengembalikan motornya kepada A dan memerintahkan A untuk melunasi cicilannya.

 

Atas permasalahan hukum ini hingga 2012 Mahkamah Agung (MA) pada umumnya berpandangan bahwa BPSK berwenang mengadili sengketa yang timbul akibat wanprestasi dan eksekusi jaminan sehubungan dengan perjanjian kredit antara lembaga pembiayaan dengan debitur. Pandangan ini terlihat dalam beberapa putusannya, No. 438 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 22 September 2008 (PT Otto Multi Artha vs M), No. 335 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 6 September 2012 (PT Mandiri Tunas Finance vs S) dan No. 589 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 22 November 2012 (PT Sinarmas Multifinance vs ESS).

 

Dalam kasus-kasus tersebut Mahkamah Agung memperkuat putusan pengadilan negeri yang menolak keberatan dari pihak kreditur yang mendalilkan bahwa putusan BPSK yang membatalkan perjanjian kredit antara pihak kreditur dan debitur seharusnya batal demi hukum karena sengketa yang terjadi bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan BPSK.

 

Bahkan dalam putusan  No. 267 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Juli 2012 (Novan Ferdiano vs PT U Finance Indonesia) Mahkamah Agung menilai putusan PN Surakarta No. 149/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Ska tanggal 9 November 2011 salah dalam menerapkan hukum, padahal putusan tersebut telah menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa yang terjadi tersebut karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian fidusia. Dalam pertimbangannya MA justru menguatkan putusan BPSK dan membatalkan putusan PN Surakarta tersebut.

 

Namun sejak akhir 2013 mulai terjadi perubahan pandangan hukum di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen baik berdasarkan perjanjian fidusia maupun hak tanggungan bukanlah termasuk sengketa konsumen, oleh karenanya BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya.

 

Sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut menurut MA merupakan sengketa perjanjian yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari pengadilan negeri. Hal ini terlihat dalam putusannya No. 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013 (Ny. Yusmaniar vs PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.). Dalam pertimbangannya majelis kasasi yang diketuai oleh Djafni Djamal, SH., MH dan beranggotakan Soltony Mohdally, SH., MH dan Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH menyatakan:

 

 “…hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, ternyata adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fiducia, yang menerapkan hubungan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang, tidak berwenang untuk mengadilinya”.

 

Putusan ini sebenarnya bukanlah putusan yang pertama di mana MA menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa yang didasarkan pada perjanjian fidusia maupun hak tanggungan. Sebelumnya pada tahun 2011 Mahkamah Agung pernah memutus hal yang serupa, yaitu dalam Putusan No. 477 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 25 Agustus 2011 (Haasri vs PT Astra Sedaya Finance) dan Putusan No. 566 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 November 2012 namun belum diikuti sepenuhnya oleh majelis hakim lainnya di MA, sebagaimana terlihat dari masih adanya 2 putusan MA di tahun 2012 sebagaimana di atas.

 

Dari penelusuran yang saya lakukan setidaknya ditemukan 22 buah putusan MA pasca Putusan 27 K/Pdt.Sus/2013 tersebut yang secara prinsipil sejalan dengan putusan tersebut, sementara tak ditemukan satu pun putusan MA yang bertentangan dengan sikap hukum tersebut.

 

Daftar Putusan Mahkamah Agung yang Menyatakan BPSK Tidak Berwenang Mengadili Sengketa yang Timbul Dari Pelaksanaan Perjanjian Fidusia/Hak Tanggungan:

No.

Putusan Mahkamah Agung

Tanggal Putusan

1.

355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

21-Okt-14

2.

472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

17-Feb-15

3.

572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

18-Nov-14

4.

25 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

27-Mar-15

5.

341 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

18-Jun-15

6.

481 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

28-Agt-15

7.

549 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

22-Okt-15

8.

770 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

22-Des-15

9.

56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016

15-Jun-16

10.

64 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

18-Jun-16

11.

188 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

31-Mei-16

12.

189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

03-Agt-16

13.

311 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

18-Agt-16

14.

350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

28-Jun-16

15.

352 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

25-Jul-16

16.

397 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

08-Sep-16

17.

506 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

14-Sep-16

18.

592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

31-Agt-16

19.

593 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

31-Agt-16

20.

594 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

31-Agt-16

21.

620 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

31-Agt-16

22.

913 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

27-Okt-16

 

Namun demikian, walaupun pada prinsipnya putusan-putusan MA di atas menunjukan sikap hukum yang konsisten bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit dengan jaminan fiducia atau hak tanggungan, ternyata masih terdapat beberapa perbedaan khususnya mengenai apa amar putusan yang harus dijatuhkan pengadilan.

 

Dalam beberapa putusan keberatan atas putusan BPSK, tak jarang selain MA menyatakan dalam amarnya menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili sengketa a quo, MA juga menyatakan membatalkan putusan BPSK tersebut. Hal ini misalnya terlihat dalam Putusan No. 27 K/Pdt.Sus/2013, 770 K/Pdt.Sus-BPSK/2015.

 

Namun dalam beberapa putusan lainnya yang membatalkan putusan pengadilan negeri, MA di tingkat kasasi hanya memutus bahwa BPSK tidak berwenang, tanpa diikuti pembatalan terhadap putusan BPSK terkait. Hal ini terlihat misalnya dalam Putusan No. 306 K/Pdt.Sus-BPSK/2013, 188 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan sejumlah putusan lainnya.

 

Terlepas dari perumusan amar putusan sebagaimana di atas, konsistensi sikap MA atas permasalahan hukum ini dapat menjadi acuan bagi BPSK maupun para hakim di pengadilan negeri, bahwa BPSK ke depan seharusnya tidak lagi menyelesaikan sengketa terkait pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen ini, dan menyarankan pihak debitur untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri saja.  

 

*) Arsil, Pemerhati Hukum.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.