Jumat, 27 Oktober 2017
Awas, Ini Jerat Hukum Bagi Penyebar Video Porno
Penyebar konten pornografi di era digital sangat mungkin terlacak karena jejak digital atau cybertrails pasti tertinggal. Sehingga, siapapun yang menyebarkannya pasti ketahuan.
Kartini Laras Makmur
Dibaca: 3845 Tanggapan: 0
Awas, Ini Jerat Hukum Bagi Penyebar Video Porno
Ilustrasi: BAS

Beberapa hari ini dunia maya dihebohkan dengan penyebaran video porno dengan tokohnya yang diberi embel-embel mahasiswi kampus ternama. Nama perempuan yang disebut-sebut sebagai tokoh dalam video itu pun menjadi pencarian paling popular di mesin pencari Google. Publik beramai-ramai mencari tahu video dan menyebarluaskannya lewat aplikasi messenger maupun media sosial.

 

Menurut Pakar Teknologi Informasi, Ruby Alamsyah, ada beberapa hal mengapa sebuah produk digital yang bermuatan pornografi bisa menjadi viral. Pertama, kontennya baru. Lalu, kedua tokohnya adalah figur publik atau terkait dengan sesuatu yang menarik misalnya, mahasiswa sebuah universitas ternama.

 

“Dua faktor itu yang membuat masyarakat Indonesia semakin kepo (penasaran-red),” katanya kepada hukumonline, Jumat (27/10).

 

Ruby mengatakan, bisa saja dokumen yang dibuat itu direkam atas sepengetahuan para pihak dan disimpan secara rahasia untuk kepentingan pribadi. Namun, dokumen rahasia itu bisa menjadi tersebar ke masyarakat karena menurut Ruby, kemungkinan awalnya disebar secara terbatas oleh orang yang memiliki secara langsung dokumen tersebut. Misalnya, ke teman dekat.

 

Secara hukum, merujuk klinik hukumonline, dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mareka dan foto serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

 

Menurut UU Pornografi, definisi mengenai Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 

 

(Baca Juga: Sanksi Hukum Jika Menulis Kata-Kata Kasar untuk Pemerintah di Medsos)

 

“Ada beberapa kasus pihak laki-laki yang memang sengaja mengirimkan ke temannya. Dia merasa keren dan jantan memperlihatkan informasi tersebut kepada teman dekatnya. Pihak-pihak ketiga dan seterusnya yang sudah memiliki informasi tersebut bisa saja menyebarkan secara sengaja maupun tidak sengaja akibat gadgetnya tercuri,” kata Ruby.

 

Padahal, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi secara tegas telah mengatur bahwa “setiap orang dilarang …., memiliki atau menyimpan, … menyebarluaskan… produk pornografi”. Ancaman terhadap pasal ini diatur dalam Pasal 29 UU 44/2008 yaitu pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama dua belas tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.

 

(Baca Juga: Hina Presiden Melalui Media Sosial, Ongen Dijerat UU Pornografi)

 

UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pun mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

 

Tidak tanggung-tanggung, pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 milliar. 

 

Menurut Ruby, penyebar konten pornografi di era digital ini sangat mungkin terlacak. Ia mengakui, hal itu memang sulit. Hanya saja jejak digital atau cybertrails pasti tertinggal. Sehingga, siapapun yang menyebarkannya pasti ketahuan.

 

“Sangat bisa dilacak siapa yang pertama kali menyebarkan. Para pakar IT menggunakan teknik khusus waktu mundur. Mulai dari yang heboh di internet, email kemudian di flash back. Dilihat time line-nya, mana di internet yang waktunya paling muda. Lalu dilacak yang mengupload dan berkomunikasi. Lalu ditelusuri terus. Hanya membutuhkan dua-tiga minggu untuk melacaknya,” jelas Ruby.

 

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.