Senin, 30 Oktober 2017
Pentingnya Dua BANI Bersatu
Kedua kubu BANI membuka kemungkinan untuk berdamai namun dengan syarat tertentu.
Aji Prasetyo/KAR/NEE
Dibaca: 2057 Tanggapan: 0
Pentingnya Dua BANI Bersatu
Ilustrasi: HGW

Perseteruan yang terjadi di dalam Badan Arbitrase Nasional Indoensia (BANI) versi Mampang dan Souverign masih belum berakhir. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menganggap BANI versi Sovereign merupakan pihak yang sah merupakan satu dari sengketa yang dialami dua BANI ini.

 

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan BANI Mampang atas Surat Keputusan Menkumham tentang Pengesahan Badan Hukum BANI Sovereign. Tetapi, kedua putusan pengadilan ini belum berkekuatan hukum tetap karena kedua kubu yang kalah mengajukan banding.

 

(Baca Juga: Sengketa Dualisme BANI Berlanjut ke Tingkat Banding)

 

Akademisi Singapura dan juga arbiter internasional Steve Ngo pun angkat bicara mengenai perseteruan ini. Steve mengaku khawatir perpecahan di tubuh BANI, bisa memunculkan pandangan miring terhadap lembaga itu di dunia internasional. Ia mengingatkan kepercayaan adalah kunci penyelesaian melalui arbitrase.

 

Sementara itu arbiter internasional Karen Mills menyarankan agar kedua BANI baik itu versi Mampang atau Sovereign bersatu. Karena, perselisihan di antara keduanya bukan membuat BANI menjadi lebih baik justru menimbulkan kebingungan masyarakat, BANI mana yang seharusnya digunakan jasanya dalam suatu sengketa arbitrase.

 

Hal itu, kata Mills, tentunya akan berakibat dengan berkurangnya permintaan penyelesaian sengketa kepada kedua BANI dan tentunya secara otomatis akan menurunkan pendapatan baik di kubu Mampang atau Sovereign. “Organisasi membutuhkan biaya, mereka butuh kasus,” ujar Mills dalam wawancaranya kepada Hukumonline beberapa waktu lalu.

 

Menurut Mills, tujuan utama lembaga arbitrase adalah menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika lembaga yang menyelesaikan perselisihan tersebut justru saling bersengketa satu sama lain. Mills berharap, para petinggi dari kedua BANI meninggalkan ego masing-masing demi berjalannya sebuah lembaga arbitrase yang menjadi tumpuan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. 

 

Hal senada dikatakan advokat senior yang juga tergabung dalam International Chamber of Commerce (ICC) Frans Hendra Winarta. Menurutnya, jika semua organisasi arbitrase bersaing maka akan menyulitkan mereka sendiri karena akan sulit menutup biaya operasional. 

 

"Seharusnya mereka bersatu. Sekarang ini kan seolah-olah satu bikin ini yang lain bikin sendiri. Maka cost-nya menjadi mahal sekali, tidak bisa compare ke Malaysia.

 

(Baca Juga: PN Jaksel Nyatakan Kepengurusan BANI Mampang Tidak Sah)

 

Frans berpendapat sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa, seharusnya BANI menjadi solusi bagi mereka. Tetapi dengan persaingan kedua kubu saat ini justru membuat para pihak bersengketa bingung mana yang seharusnya mereka gunakan apakah versi Mampang atau Sovereign apalagi pengguna jasa BANI adalah pengusaha untuk menyelesaikan sengketa usahanya. 

 

"Kalau ada yang tidak puas, saya kira bukan untuk mendirikan arbitrase baru. Seharusnya dengan arbiter-arbiter yang berpengalaman, enggak usah bikin sendiri sebetulnya. Bikin sendiri enggak menutup ongkos menurut saya sih," ujar Frans. 

 

Berikut perbedaan dua BANI menurut data yang diperoleh Hukumonline;

 

No.

Perbedaan Kunci

BANI Mampang

BANI Sovereign

1.

Tahun berdiri

30 November 1977

14 Juni 2016

2.

Dasar Hukum

SK Kadin No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 tentang Badan Arbitrage Nasional

Akta Notaris No. 23 tanggal 14 Juni 2016

SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0064837.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016

3.

Bentuk Yuridis

Lembaga Arbitrase

(Surat gugatan PTUN Nomor 481/AS/16)

(Surat Keputusan PTUN Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT)

Perkumpulan

(SK Kemenkumham Nomor AHU-0000480.AH.01.08 Tahun 2016)

4.

Pendiri/Pengurus Pertama

Pendiri:

Prof. R. Soebekti (Ketua), Harjono Tjitrosoebono (Wakil Ketua), Prof.Dr. Priyatna Abdurrasyid (anggota), Dr. Djunaedi Hadisumarto (anggota), J.R. Abubakar (anggota)

 

Susunan Kepengurusan

Dewan Penasehat:

Rosan Perkasa Roeslani, MBA., M.A Ketua Umum KADIN ex officio

Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja,S.H., LL.M.

Prof. Dr. Karl-Heinz Bockstiegel

Prof.Dr. Colin Yee Cheng Ong

 

Dewan Pertimbangan:

Ketua: H. Kahardiman S.H., FCBArb.

Anggota:

Ir. Harianto Sunidja, M.Sc., Ph.D., FCBArb.

Dr. Ir. Madjedi Hasan, MPE., M.H., FCBArb.

 

Dewan Pengurus:

Ketua: Husseyn Umar

Anggota:

Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb.

Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb.

Dr. N. Krisnawenda, M.Si., M.H., FCBArb.

Dewan Pengawas & Dewan Pengurus (periode 2016 – 2020)

 

Dewan Pengawas:

Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H. M.H., FCArb. (Ketua), Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., LL.M. (Wakil Ketua)

 

Dewan Pengurus BANI:

Erry Firmansyah, S.E. (Ketua)

Arno Gautama Haryono, S.H. (Wakil Ketua I)

Drs. Iwan Dermawan Hanafi, M.H., M.M. (Wakil Ketua II)

Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (Sekretaris Jenderal)

Teuku Radja Sjahnan, S.E., M.Sc. (Bendahara)

5.

Alamat

Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760

Sovereign Plaza 7th    Floor, Jl. TB Simatupang Kav.36, Jakarta 12430

6.

Jumlah Arbiter

75 Arbiter Indonesia dan 68 arbiter asing.

Di dalam situs (http://bit.ly/2ieLdAy) dinyatakan sebagai berikut:

“Semua Arbiter BANI sebelum BANI bertransformasi sebagai Perkumpulan Berbadan Hukum adalah secara otomatis menjadi Arbiter BANI yang berbadan hukum ini, kecuali yang bersangkutan menolaknya.”

 Selain itu, di dalam situs tersebut dicantumkan juga 8 nama Arbiter tambahan/baru

7.

Laman Resmi

http://bit.ly/2yX2NRv

http://bit.ly/2ieLdAy

 

Gedung Pusat Arbitrase

Dalam konteks efisiensi biaya, Mills menyarankan agar pemerintah bisa belajar dari Singapura yaitu menyediakan gedung untuk menjadi pusat lembaga-lembaga arbitrase dan mediasi. Dengan berkantornya semua lembaga arbitrase dan mediasi di gedung yang sama, maka diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat menghemat biaya operasional.  

 

Selain bisa menguntungkan lembaga-lembaga arbitrase dan mediasi, hal tersebut juga memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa menggunakan arbitrase. Dengan kemudahan ini, maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah perkara arbitrase di Indonesia yang pada akhirnya bisa mendorong sektor perekonomian. Karena dengan dibuatnya suatu pusat lembaga arbitrase, maka dapat berimbas kepada peningkatan wisatawan hukum dari luar negeri dan juga bertambahnya pemasukan tempat penginapan di sekitar lokasi tersebut. 

 

"Jadi hotel bisa mendapatkan lebih banyak bisnis, restoran mendapatkan lebih banyak bisnis. Itu sebabnya Singapura menjadi sangat terkenal dengan legal tourism," terangnya.

 

Salah satu tempat yang memungkinkan untuk menjadi lokasi penyelesaian adalah bekas gedung KPK yang berada di Jalan Veteran. "Bangunan itu cukup besar dan saya kira tidak ada yang ada di sana sekarang. Jadi pemerintah bisa memberi bangunan itu kepada komunitas penyelesaian sengketa. Dan BANI bisa ada di sana, dan yang lainnya. Mereka memiliki ruang hearing bersama dan mereka berbagi biaya. Dan semua orang tahu ini adalah pusat arbitrase,” kata Mills.

 

(Baca Juga: Dua Versi BANI Masih akan Bertarung di PTTUN)

 

Terbuka

Ketua Dewan Pengawas BANI versi Sovereign Anita Kolopaking menyambut baik saran yang diberikan oleh kedua arbiter senior tersebut. Apalagi sejak awal ia juga menginginkan agar BANI tetap bersatu tanpa adanya perpecahan. Anita mengungkapkan jika sejak 2009 lalu ia telah menawarkan pembentukan anggaran dasar kepada Ketua  Umum BANI versi Mampang, Husseyn Umar tanpa menghilangkan jabatannya.

 

Alasannya, selama ini BANI berdiri hanya berdasarkan statuta yang dianggap cukup rawan akan gugatan hukum. “Ketuanya tetap Husseyn Umar, biar orang tahu BANI bersatu, kenapa? Itu menunjukkan good governance, harus punya anggaran dasar, selama ini mereka (hanya) punya statuta,” ujar Anita kepada Hukumonline beberapa waktu lalu.

 

Anita hanya menginginkan agar BANI jauh lebih baik dan dikelola secara profesional agar selain terhindar dari gugatan hukum juga bisa mengantisipasi agar tidak terjadi perpecahan di tubuh BANI nantinya. Ia membandingkan BANI dengan badan arbitrase Singapura (SIAC) yang pernah dipimpin oleh Warga Negara Australia Michael Pryles. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan jika SIAC cukup obyektif dalam menjalankan lembaga karena mengizinkan warga negara lain memimpin organisasi tersebut.

 

“Saya cuma bilang, ayolah berganti jangan yang urus itu-itu aja orangnya yang kita gak tahu lama-lama jadi konflik. Di mana-mana pemerintahan yang orangnya itu-itu terus harus diragukan, nanti tunggu dilengserkan. Saya gak suka lihat kondisi lembaga sebesar BANI gak punya anggaran dasar, tidak punya pedoman, kalau cuma statuta lemah. Pakailah anggaran dasar, saya bukan memberontak kok,” tuturnya.

 

Meskipun kedua BANI ini saling berhadapan di beberapa gugatan hukum pengadilan tetapi Anita masih menaruh hormat kepada Husseyn Umar. Bahkan ia telah berkali-kali mengajak Husseyn untuk melakukan pertemuan. Namun hal itu belum terwujud karena yang bersangkutan sedang mempunyai kesibukan lain.

 

Sebelum kejadian ini, ia mengaku bersahabat dengan dekat dengan Husseyn Umar bahkan Anita sudah menganggap Husseyn sebagai ayahnya sendiri. “Ibu saya baru meninggal 15 Agustus (2017) kemarin, Pak Husseyn ucapkan turut berduka cita yang mendalam, Pak Husseyn sangat simpati dengan saya, terus saya terima kasih pak, saya juga mendoakan bapak selama ini. Pak Husseyn itu sahabat dekat saya loh, saya udah kayak antara anak sama bapak, kami sangat deket, tapi kenapa timbul masalah lain wallahualam kenapa saya gak tau apa rencana Allah,” jelas Anita.

 

Bisa Damai Asalkan...

Ditemui Hukumonline di kantornya, Ketua BANI versi Mampang Husseyn Umar mengakui jika ada tawaran damai dari pihak Sovereign terkait masalah ini pada saat gugatan pertama di pengadilan. Sesuai undang-undang, maka jika ada sengketa harus didahulukan mediasi dan ketika itu pihak Sovereign mau berunding dan memberikan sebuah usul.

 

“Dia (Sovereign) menunjukkan suatu usul dikasih begini, bahkan nama saya disebut sebagai ketua, tapi waktu itu antara penggugat dan kita tidak sebagai tergugat ada masalah sengketa, yang terjadi adalah para penggugat melakukan sesuatu perbuatan yang ilegal, yaitu menggunakan nama BANI yang sudah dijamin oleh undang-undang,” ujar Husseyn.

 

(Baca Juga: Husseyn Umar Jelaskan Posisi BANI Mampang)

 

Atas dasar itu, pihaknya tetap menempuh jalur hukum. Pertama di PTUN, majelis berpendapat jika SK Kemenkumham tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan BANI versi Sovereign tidak sah. Tetapi putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena pihak Sovereign mengajukan banding.

 

Husseyn sendiri tidak menutup kemungkinan untuk berdamai, namun ia mempunyai syarat. “Kami berpendapat sebetulnya damai saja oke, tapi damai itu caranya mudah, mereka cabutlah penggunaan nama BANI, pakailah nama lain, selesai,” imbuhnya.

 

Menurut Husseyn cara tersebut merupakan jalan terakhir jika kedua belah pihak ingin berdamai sebab dengan dicabutnya nama BANI oleh pihak Sovereign maka secara otomatis gugatan lain juga dicabut di pengadilan. Selain di PTUN, diketahui sengketa ini juga didaftarkan di PN Jakarta Selatan juga sudah masuk tahap banding di pengadilan tinggi sedangkan Pengadilan Niaga dalam tahap kasasi.

 

“Kita tidak ada kontak apa-apa, karena sudah dibawa ke pengadilan semua. Jadi inilah yang terjadi, menurut kita damai yang terbaik itu mereka tidaklah menggunakan nama BANI, gunakan nama lain aja,” terang Husseyn

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.