Senin, 30 Oktober 2017
Tunjuk Kuasa Hukum Baru, First Travel Minta Perpanjangan PKPU Selama 20 Hari
Kantor advokat Deski & Partners sebelumnya ditunjuk sebagai kuasa hukum First Travel selaku debitur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap. Saat ini, kantor advokat Matulatuwa & Makta didapuk menerima kuasa yang baru.
Nanda Narendra Putra
Dibaca: 3939 Tanggapan: 0
Tunjuk Kuasa Hukum Baru, First Travel Minta Perpanjangan PKPU Selama 20 Hari
Rapat kreditur First Travel yang digelar di PN Niaga Jakarta Pusat, Senin (30/10). Foto: NNP

PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel memohonkan perpanjangan revisi proposal perdamaian selama 20 hari. Permohonan perpanjangan tersebut bakal diputuskan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 6 November 2017.

 

Salah seorang kuasa hukum First Travel, Damba Akmala, mengatakan bahwa permintaan perpanjangan masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 20 hari dilatarbelakangi pergantian kuasa hukum debitur terhitung akhir Oktober lalu. Oleh karena itu, tim kuasa hukum yang baru meminta perpanjangan untuk berkoordinasi secara lebih intens dengan pihak terkait termasuk bos First Travel itu sendiri.

 

“Karena belum lama terima kuasa, kami harus berkoordinasi dengan Tim Pengurus PKPU. Kami minta perpanjangan 20 hari perbaiki proposal,” kata Damba dalam rapat kreditur yang digelar di PN Niaga Jakarta Pusat, Senin (30/10).

 

Pengamatan hukumonline dari persidangan sebelumnya, tim kuasa hukum First Travel berganti wajah baru. Sejak persidangan PKPU pertama kali digelar awal Agustus lalu, kantor advokat Deski & Partners menjadi kuasa hukum dan mewakili Andika Surachman selaku Direktur Utama First Travel. Namun, dalam agenda rapat kreditur hari ini Senin (30/10), tim kuasa hukum dilakukan kantor Advokat Matulatuwa & Makta. Makanya, tim kuasa hukum meminta perpanjangan dalam rangka menggali informasi lebih dalam untuk kepentingan perancangan proposal perdamaian.

 

(Baca Juga: Kemenag Minta Bantuan Biro Travel Lain Berangkatkan Jamaah Korban First Travel)

 

Permintaan perpanjangan direspons Hakim Pengawas, Titik Tedjaningsih, yang sedari pagi ikut mengawal jalannya rapat kreditur. Menurut Titik, permintaan tersebut harus disepakati dengan para kreditur sedangkan persetujuan perpanjangan tersebut menjadi kewenangan majelis hakim yang akan diputuskan dalam agenda sidang permusyawaratan majelis pada Senin (6/11) pekan depan. Beberapa kreditur yang dimintai tanggapan oleh Tim Pengurus PKPU Tetap First Travel mayoritas setuju perpanjangan selama 20 hari kerja.

 

“40 kreditur dan agen dalam jumlah besar setuju 20 hari. Kita sampaikan nanti ke hakim pengawas dan diteruskan kepada majelis hakim untuk diputuskan pada 6 November 2017,” kata salah seorang Tim Pengurus PKPU Tetap First Travel, Sexio Yuni Noor Sidqi.

 

Daftar Kuasa Kreditor PKPU First Travel

 

No

Kuasa

Total Kreditur

Total Tagihan

Hak Suara

1

MR & Partner

10.203

Rp162.333.141.918

16.233

2

Ismak Advocaten

6475

Rp 101.978.677.192

10.198

3

RHF & Associates

4953

Rp 76.438.000890

7644

4

OEI & Jolie

4665

Rp 73.515.994.055

7352

5

Boss & Partners

2737

Rp 42.360.265.279

4236

6

Rudy Hermanadi

2080

Rp 33.389.071.000

3339

7

TM. Luthfi Yazid

1827

Rp 29.443.310.322

2944

8

Hery Suryo Hardadi

1671

Rp 25.449.065.670

2545

9

AKNP Attorney Law

1397

Rp20.761.129.000

2076

10

Remedian Law Office

1341

Rp 21.556.294.492

2156

11

Munarman, Do’ak & Partners

1291

Rp 20.431.942.768

2043

12

Trust Law Office

1079

Rp 17.172.264.864

1717

13

Joserizal

847

Rp 13.255.312.000

1326

14

MNW & Partners

132

Rp 2.183.650.664

218

15

Mohammad Phatulloh

127

Rp 2.007.401.000

201

16

Nakhrowi

321

Rp 5.497.225.000

550

17

Abdul Aziz

347

Rp 5.675.401,000

568

18

Abdul Gani

287

Rp. 4.517.652.000

452

19

Ade Napisah

113

Rp 1.825.867.000

183

20

Diah Sevi

225

Rp 3.484.945.416

348

21

Edi Iskandar

265

Rp3. 528.391.272

353

22

Erwan Desivianto

107

Rp 1.634.600.000

163

23

Hanugra Ryantoni

120

Rp 1.839.502.768

184

24

Hany Namira

118

Rp 1.796.848.000

180

25

Henky Hermawan

205

Rp 3.080.726.980

308

26

Heri Susanto

294

Rp 4.494.758.328

449

27

Dhita Ferdiana Cab. Bali

265

Rp 3.514.804.272

351

28

OMP Law Firm

176

Rp 2.868.029.480

287

29

PT Duta Amanah

429

Rp 5.955.748.000

596

30

Ririn Yuniar S

193

Rp 2.759.930.000

276

31

Sylvia Anggraeni

227

Rp 3.525.663.000

353

32

Tarusin TD

102

Rp 1.483.706.500

148

33

Tridjojo Dwiwiantoro

186

Rp 2.899.912.000

290

34

Yossa Risamufina

102

Rp 1.483.706.500

148

35

Kantor Hukum Sundawani

205

Rp 3.071.426.980

307

36

Komnas Haji & Umrah

146

Rp 2.140.458.644

214

37

MNW & Partners

132

Rp 2.183.650.664

218

38

Muhammad Adi Wibowo

111

Rp 1.933.445.000

193

39

Ana Masbukhin

115

Rp 1.720.640.000

172

40

BHB FPI

-

-

-

Total

45.621

Rp 715.355.431.418

71.536

 

Foto: Tim Kuasa Hukum baru First Travel. Keterangan: Rusdianto Matulatuwa (batik paling kiri) dan Damba Akmala (baju putih).

 

Terlepas dari hal tersebut. Sexio menjelaskan bahwa rapat kreditur hari ini menemukan titik terang terutama untuk jamaah yang ingin diberangkatkan. Tim Pengurus PKPU First Travel, kata Sexio, telah menjalin komunikasi dengan salah satu perusahaan travel umrah untuk membicarakan nasib korban jamaah First Travel yang terlantar. Perusahaan Travel bernama Anata Travel bersedia membantu memberangkatkan jamaah korban First Travel. “Nanti setelah rapat hari ini kita akan bicarakan lagi dengan Anata Travel dan kuasa hukum debitur (First Travel),” kata Sexio.

 

(Baca Juga: DPR Curiga PKPU First Travel ‘Diboncengi’ Oknum Jamaah Agar Berakhir Pailit)

 

Tim Pengurus PKPU Tetap First Travel lainnya, Abdillah mengatakan bahwa awalnya pihak Anata Travel menolak karena merasa harus bertanggungjawab sepenuhnya untuk memberangkatkan para jamaah korban First Travel. Namun, setelah Tim Pengurus PKPU Tetap memberikan pengertian dan penjelasan bahwa upaya yang dilakukan tersebut demi para jamaah, akhirnya pihak Anata Travel bersedia memberangkatkan.

 

Ketika komunikasi dengan owner-nya pak Iwan. Awalnya sangat menolak. Seolah-olah dia jadi yang tanggung jawab penuh atas proses ini. Kami sampaikan ini demi jamaah, dan beliau setuju dan tandatangani surat pernyataan. Kalau ini berjalan, kami yakin semua berjalan. Setelah rapat ini, kalau setuju kami jadwalnya akan bertemu dengan Andika,” kata Abdillah.

 

Sekadar tahu, posisi Anata Travel sebetulnya sama-sama sebagai kreditur yang memiliki piutang kepada First Travel nilainya Rp5 miliar. Dari informasi, travel tersebut diketahui telah banyak membantu First Travel untuk memberangkatkan jamaah saat awal-awal First Travel baru berdiri. Kerjasama tersebut berlangsung cukup lama kira-kira sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 silam. 

 

“Jujur saya merinding, insha-Allah bisa memegang amanah ini.  Anata juga sebagai kreditur, kita punya tujuan yang sama ingin selesaikan masalah ini. Terima kasih kepada ibu hakim, saya diberi kesempatan menyampaikan ini. Mohon bantuan doa dan dukungan,” kata Direktur Utama sekaligus Owner Anata Travel, Iwan Tigor Hamsana yang kebetulan hadir dalam rapat kredtur.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.