Selasa, 31 Oktober 2017
Kolom Arsil
​​​​​​​Sebuah Pemikiran Tentang Kompensasi Korban Kejahatan
​​​​​​​Pembebanan ganti kerugian terhadap pelaku memang wajar, namun masalahnya prosesnya tentu tidak sebentar.
RED
Dibaca: 1598 Tanggapan: 0
​​​​​​​Sebuah Pemikiran Tentang Kompensasi Korban Kejahatan
Ilustrasi: BAS

Beberapa waktu yang lalu pemerintah menerbitkan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. PP ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Harapannya dengan terbitnya PP ini maka anak yang menjadi korban tindak pidana bisa mendapatkan restitusi (ganti rugi) dari pelaku.

 

Sekilas membaca PP ini terkesan memberikan kejelasan prosedur bagi korban kejahatan, dalam hal ini anak atau keluarganya yang menjadi korban kejahatan. Namun secara garis besar menurut Saya sebenarnya PP ini tetap menyimpan masalah. Permasalahan tersebut yaitu restitusi atau ganti rugi ini dibebankan kepada pelaku.

 

Pembebanan ganti kerugian terhadap pelaku memang wajar, namun masalahnya prosesnya tentu tidak sebentar. Dan yang paling penting, pelaku kejahatan itu sendiri tentu harus terbukti bersalah dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

Mari kita bayangkan kapan sang anak yang menjadi korban baru bisa mendapatkan restitusi tersebut. Pertama, pelakunya tentu harus berhasil ditangkap dulu oleh penegak hukum. Setelah itu diproses di pengadilan negeri hingga di putus. Setelah diputus di PN tentu terbuka kemungkinan baik pelaku itu sendiri (terdakwa) maupun jaksa penuntut umum mengajukan banding. Jika permohonan banding diajukan tentu putusan PN tersebut menjadi belum inkracht. Setelah banding masih ada kasasi. Berapa lama proses ini akan terjadi?

 

Jika akhirnya putusannya inkracht pun masalah belum selesai. Masalah berikutnya tentu menunggu salinan putusan. Ini juga biasanya memakan waktu yang cukup lama. Pengiriman salinan putusan ini dari sejak diputus Mahkamah Agung (MA) hingga dikirimkan ke pengadilan negeri asal bisa memakan waktu berbulan-bulan.

 

Masalah sudah berakhir? Belum. Masalah selanjutnya adalah eksekusi. Mengingat restitusi dibebankan pada pelaku maka tentu menjadi masalah jika pelaku ternyata tidak mampu, atau tidak mau melaksanakan eksekusi. Apa yang bisa dilakukan?

 

Masalah akan semakin rumit jika saat mau mengeksekusi restitusi tersebut sang pelaku masih ada di penjara atau dijatuhi pidana mati. Mau tambah rumit lagi? Bagaimana jika pelaku tewas saat dikejar oleh polisi?

 

Perubahan Paradigma

Permasalahan di atas terjadi karena konsep ganti kerugian bagi korban masih mengandalkan konsep restitusi yang dibebankan secara langsung kepada pelaku. Paradigma ini harusnya mulai diubah, setidaknya untuk korban-korban kejahatan tertentu, seperti korban kejahatan seksual, baik anak maupun orang dewasa, terorisme, perdagangan orang, dan kejahatan HAM berat.

 

Khusus terhadap korban-korban kejahatan tertentu di atas seharusnya paradigmanya tidak lagi mengandalkan kewajiban dari (para) pelaku langsung, namun dari negara berupa pemberian kompensasi. Kompensasi yang dimaksud di sini berbeda dengan kompensasi sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dimana kompensasi oleh negara baru diberikan jika pelaku tidak sanggup membayar restitusi. Berbeda juga dengan kompensasi sebagaimana dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme dimana kompensasi diputus bersamaan dengan putusan pidana terhadap pelaku terorisme tersebut.  

 

Kompensasi yang saya maksud yaitu pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh negara tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku yang diambil dari kas khusus untuk itu. Yang dibutuhkan cukup lah permohonan dari korban kemudian korban diperiksa untuk dipastikan apakah ia memang korban suatu kejahatan atau bukan tanpa harus menunggu pembuktian siapa pelakunya.

 

Dari konsep ini tentu Anda akan bertanya, bagaimana memastikan seseorang adalah korban kejahatan padahal bahkan pelakunya belum ditemukan atau belum tentu bersalah? Sulit? Tidak juga. Paling tidak, tidak selamanya sulit. Saya mau ambil contoh korban terorisme. Jika ada bom meledak di suatu tempat, masih kah perlu dibuktikan apakah para korban adalah korban terorisme atau tidak? Apakah untuk mengetahui itu harus dicari dulu siapa pelakunya? Lha gimana kalau pelakunya itu pelaku bom bunuh diri?

 

Korban kekerasan seksual maupun perdagangan orang juga tentu tidak selalu sulit untuk dibuktikan bahwa mereka adalah korban walaupun pelaku belum ditemukan. Simpelnya, berapa volume planet Uranus dan apakah ada oksigen atau tidak di sana saja bisa diketahui kok walapun belum pernah ada manusia yang ke sana, apalagi hanya untuk mengetahui apakah seseorang adalah korban kejahatan atau tidak.

 

Secara teknis model kompensasi seperti ini bisa dilakukan. Yang diperlukan adalah adanya institusi yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan apakah seseorang (Pemohon) adalah korban dari kejahatan atau tidak, apakah kejahatan tersebut diperkirakan adalah kejahatan-kejahatan yang dipersyaratkan untuk bisa diberikan kompensasi atau tidak, penilaian kelayakan apakah kerugian yang dialami korban sedemikian seriusnya atau tidak, serta tentu saja anggaran untuk itu. Khusus mengenai institusinya, bisa saja ditetapkan intitusi yang berwenang untuk itu adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

 

Apakah negara akan rugi? Kok negara mengambil alih tanggung jawab pelaku?

 

Dengan konsep kompensasi model ini sebenarnya bukan berarti negara mengambil alih tanggung jawab pelaku, namun ‘membeli’ hak gugat korban terhadap pelaku. Serupa dengan konsep subrograsi dalam perdata. Setelah korban diberikan kompensasi oleh negara, korban kehilangan hak gugatnya terhadap pelaku, ia tidak bisa lagi menuntut ganti kerugian kepada pelaku. Hak gugat beralih kepada negara. Bedanya, dalam konsep ini negara hak gugat negara dikonversi menjadi sanksi pidana dalam bentuk pidana finansial seperti denda dan perampasan barang-barang milik pelaku. Jadi, biaya yang dikeluarkan negara untuk memberikan kompensasi kepada korban dapat tergantikan dengan pidana denda dan perampasan barang tersebut.

 

Sumber Pembiayaan Kompensasi

Ok, tentu Anda akan berpikir, ya uang negara yang dipakai untuk membayar kompensasi terhadap korban mungkin bisa tergantikan jika pelaku berhasil diadili, terbukti bersalah, dan membayar denda atau memiliki barang yang bisa dirampas. Bagaimana jika tidak? Tekor dong negara?

 

Sesuai dengan sub judul di atas, memang perlu perubahan paradigma. Dan perubahan paradigma tersebut tidak semata terkait kompensasi itu sendiri. Namun paradigma pemidanaan itu sendiri. Saat ini politik pidana kita masih berfokus pada pidana penjara. Ini tentu perlu diubah juga. Penjara bukan lah satu-satunya sanksi pidana, masih ada yang lain, denda. Mengapa pidana denda ini tidak diefektifkan?

 

Saat ini narapidana yang ada berdasarkan data Ditjen PAS berjumlah sekitar 150 ribu napi. Bayangkan jika ambil lah 5% dari jumlah tersebut dulunya tidak dijatuhi penjara namun cukup pidana denda dengan rata-rata denda katakanlah Rp5 juta per orang. Berapa denda yang bisa diperoleh? 7.500 x Rp5 juta = Rp37,5 miliar. Dengan dijatuhi denda saja tanpa pemenjaraan tentu juga terjadi penghematan anggaran, yaitu anggaran pembiayaan para napi tersebut selama di lapas.

 

Pemasukan dari denda dan penghematan anggaran yang dihasilkannya tentu bisa digunakan untuk membiayai kompensasi kepada korban, dijadikan semacam trust fund yang diperuntukan khusus untuk para korban kejahatan. Jadi, secara tidak langsung kompensasi terhadap korban-korban kejahatan tertentu tersebut tidak dibiayai oleh negara, namun dari para pelaku tindak pidana itu sendiri. Negara hanya memfasilitasinya semata.

 

Apakah model seperti ini bisa dilakukan? Bisa. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan dan sedikit imajinasi.

 

*)Arsil, Pemerhati Hukum.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.