Selasa, 31 Oktober 2017
Foto Essay
Warna-Warni Mal Pelayanan Publik
Pelayanan yang mudah ini diharapkan dapat mendongkrak indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia.
Resa Esnir
Dibaca: 1206 Tanggapan: 0
Warna-Warni Mal Pelayanan Publik
Foto: RES

Persoalan pelayanan publik sudah tentu menjadi masalah klasik bagi masyarakat. Mulai dari ribetnya mengurus izin hingga surat menyurat. Belum lagi masalah pungutan liar yang bisa saja menimpa, semakin menambah ruwet saja. Ide dan inovasi pun mulai bermunculan. Sebelumnya, pemerintah membentuk satuan tugas anti pungutan liar yang bertujuan untuk mengikis pungli-pungli yang kerap dialami masyarakat saat menggunakan pelayanan publik.

 

 

 

Kemudian, ide pun semakin berkembang, hingga pada akhirnya pertengahan Oktober lalu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang letaknya di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

 

 

MPP tersebut berisi berbagai macam unit pelayanan dari berbagai kementerian, lembaga, BUMN hingga BUMD. Tujuan pembentukan agar peliknya persoalan pengurusan pelayanan publik tak berlarut-larut.

 

 

Operasi MPP berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov DKI Jakarta. Kemudahan bagi masyarakat menjadi tujuan utama dibangunnya mal ini. Gedung berlantai tiga ini memiliki beberapa ruang pelayanan.

 

 

 

Gedung dengan desain minimalis tersebut sekilas tak tampak diperuntukkan untuk pelayanan publik. Di depan gedung, terdapat tembok panjang dengan tulisan “Mal Pelayanan Publik” yang menyapa setiap pengunjung dan dikelilingi pepohonan maupun bangku untuk duduk.

 

 

Keramahan mulai menyuguhi pengunjung saat masuk ke dalam mal. Lantai satu gedung terdiri dari lobi-resepsionis, area tunggu, counter pelayanan, ATM, layanan difabel, layanan ekspres, self service counter, dan loket pengambilan.

 

 

Menuju ke atas, tepatnya lantai dua mulai beragam. Selain dilengkapi ruang tunggu, di lantai dua juga terdapat kafetaria lengkap dengan meja makannya. Bahkan, suguhan ruang bermain anak yang dihias warna warni berikut permainannya terlihat di pojok ruangan. Tak lupa, terdapat ruang laktasi bagi ibu-ibu yang tengah menyusui.

 

 

Selanjutnya di lantai tiga mulai berderet serangkaian ruang pelayanan dari uni-unit pelayanan dari berbagai kementerian, lembaga negara, BUMN dan BUMD. Sebanyak 328 jenis layanan, yakni 296 berasal dari Pemprov DKI Jakarta dan 32 lainnya bisa ditemukan di sini.

 

 

 

Untuk diketahui, Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa penyelenggara PTSP wajib menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.

 

 

Penyederhanaan tersebut meliputi penyederhanaan persyaratan, percepatan waktu penyelesaian permohonan, kepastian biaya, kejelasan prosedur, keterbukaan dan kejelasan informasi, kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan dan kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan.

 

 

Berbagai pelayanan disediakan dalam satu atap. Mulai mengurus dokumen perizinan maupun non-perizinan melalui PTSP, warga juga bisa menikmati layanan lain. Misalnya mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan konsultasi umum perpajakan dari perwakilan Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

Tak ketinggalan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga membuka layanan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK), tracking barang kiriman, dan layanan konsultasi kepabeanan.

 

 

Bahkan jika masyarakat ingin memperpanjang masa berlaku paspor atau mengurus izin tinggal terbatas, bisa dilayani oleh perwakilan Dirjen Imigrasi yang membuka layanan di Mal Pelayanan Publik.

 

 

 

Begitu pula untuk pengecekan sertifikat tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), untuk yang membutuhkan informasi zona nilai tanah, mengurus Kartu Keluarga (KK), perekaman e-KTP, akta kematian, dan akta kelahiran.

 

 

Beberapa pelayanan lainnya dari Polda Metro Jaya, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga PLN siap melayani kebutuhan informasi dan pengurusan dokumen warga.

 

 

Perlu diingat, pelayanan di Mal Pelayanan Publik tak perlu memakai jasa calo. Pengunjung tinggal membawa kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diminta. Pelayanan yang mudah ini diharapkan dapat mendongkrak indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia.

 

Tertarik mencoba layanan-layanan pemerintah di Mal Pelayanan Publik?

 

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.