Rabu, 01 November 2017
Pabrik Kembang Api yang Terbakar Diduga Melanggar 5 Ketentuan Ini
Kecelakaan kerja yang terus berulang bukti pengawasan ketenagakerjaan kurang.
Ady TD Achmad
Dibaca: 2324 Tanggapan: 1
Pabrik Kembang Api yang Terbakar Diduga Melanggar 5 Ketentuan Ini
Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri memeriksa pabrik yang terbakar di Kosambi, Tangerang, pada Minggu (29/10). Foto: Humas Kemenaker

Sejumlah anggota Komisi IX DPR menyoroti serius kasus kebakaran pabrik kembang api milik PT Panca Buana Cahaya Sukses yang terjadi di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain telah menerjunkan anggotanya untuk turun ke lapangan, Komisi IX juga memanggil pihak terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Banten, dan Bupati Kabupaten Tangerang.

 

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi IX di Jakarta, Selasa (31/10), Kadisnaker Provinsi Banten, Alhamidi, mengatakan perusahaan itu tidak melakukan pelanggaran terkait perizinan. Menurutnya perusahaan sudah memiliki izin yang diperlukan untuk mendirikan sebuah pabrik seperti izin domisili, SIUP, izin gangguan (HO), dan sudah punya Nomor Pokok Wajib Pajak.

 

Namun ia mengakui ada dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Alhamidi mencatat sedikitnya ada 5 ketentuan yang dilanggar. Pertama, perusahaan belum menjalankan wajib lapor sebagaimana amanat Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Setelah mendapat izin untuk beroperasi, paling lambat 30 hari perusahaan wajib melapor kepada Dinas Tenaga Kerja. Faktanya, etelah 3 bulan beroperasi sampai terjadinya peristiwa kebakaran itu, pihak perusahaan belum menunaikan kewajibannya untuk lapor.

 

Sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada pengusaha yang tidak melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan itu ancamannya paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp1 juta.

 

(Baca juga: Keselamatan Kerja di Pabrik dan Besar Santunan Korban Kecelakaan Kerja).

 

Kedua, perusahaan ditengarai mempekerjakan anak. Alhamidi mengatakan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak terutama untuk pekerjaan terburuk seperti membahayakan kesehatan dan keselamatan. Pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat diancam pidana. Dalam konteks ini, jelas Alhamidi, Dinas Tenaga Kerja sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam rangka penyidikan. Sejauh ini polisi sudah menetapkan tiga orang tersangka: pemilik pabrik, direktur operasional, dan pekerja.

 

UU Ketenagakerjaan mengatur bagi pengusaha yang mempekerjakan anak dikenakan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta. Bagi pihak yang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp500 juta.

 

Ketiga, perusahaan diduga belum memberlakukan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pasal 87 UU Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen K3. Perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan itu bisa dikenakan sanksi administratif berupa teguran; peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pembatalan persetujuan; pembatalan pendaftaran; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan pencabutan izin.

 

Keempat, perusahaan membayar upah di bawah ketentuan. Upah minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2017 sebesar Rp3.270.000. Pengusaha yang melanggar ketentuan upah minimum diancam pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta. “Hampir semua ketentuan yang diatur UU Ketenagakerjaan dilanggar perusahaan,” kata Alhamidi.

 

Kelima, pengusaha tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Dari 103 pekerja, hanya 27 yang terdaftar sebagai peserta.

 

PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, mengatur bagi pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK dan JKM, ketika terjadi resiko terhadap pekerjanya, maka pemberi kerja wajib memberikan hak pekerja sesuai ketentuan yang diatur dalam PP tersebut.

 

Artinya, pekerja yang belum terdaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu tetap mendapatkan hak sesuai manfaat program JKK dan JKM namun seluruh biayanya ditanggung pemberi kerja. Pemberi kerja yang melanggar aturan itu dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis; denda; dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

 

(Baca juga: Kemenaker Telusuri Dugaan Pelanggaran K3).

 

Bupati Kabupaten Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan PT Panca Buana Cahaya Sukses sudah mengantongi izin. Tercatat Juni 2017 perusahaan telah memegang izin usaha untuk industri kembang api dengan batangan kawat. Ketika semua perizinan yang diperlukan sudah terbit dan berproduksi harusnya perusahaan wajib lapor ketenagakerjaan ke dinas tenaga kerja provinsi Banten, tapi itu tidak dilakukan.

 

Pada saat awal permohonan izin jumlah tenaga kerja yang tertulis 10 orang. Namun, ketika beroperasi perusahaan itu merekrut pekerja dalam jumlah yang besar. “Pelanggaran mereka itu di sini, ketika meningkatkan jumlah pekerja dan berproduksi. Mereka harusnya wajib lapor ketenagakerjaan,” urai Zaki.

 

Guna mencegah agar peristiwa itu tidak terjadi, Zaki mengaku telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pabrik yang beroperasi di Kabupaten Tangerang. Khususnya perusahaan yang rentan mengalami kebakaran karena kecelakaan kerja. Aparat di tingkat kecamatan akan diterjunkan untuk mendampingi petugas dinas tenaga kerja dan BPPD serta dinas kesehatan untuk melakukan evaluasi K3 di setiap pabrik yang rawan tersebut.

 

Anggota Komisi IX, Irgan Chairul Mahfiz, mencatat ini bukan kali pertama masalah ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Tangerang mendapat sorotan publik. Beberapa tahun lalu ada kasus perbudakan di pabrik panci yang juga menimbulkan korban. Kali ini perusahaan yang memproduksi kembang api melakukan pelanggaran K3 yang menyebabkan puluhan pekerjanya meregang nyawa. Kemudian, diduga mempekerjakan anak di situasi yang berbahaya.

 

Berulangnya masalah itu menurut Irgan menunjukan pengawasan tidak berjalan baik. Persoalan semakin rumit karena UU No. 1 Tahun 1970 tidak mengatur sanksi yang tegas bagi pengusaha yang melanggar aturan K3. “Saya merekomendasikan UU No.1 Tahun 1970 direvisi dan Komisi 9 membentuk Pansus atau Panja K3,” usulnya.

Mesti Introspeksi
 - TANUDJA JUNIOR
01.11.17 08:00
Setelah Kejadian lebih enak menyalahkan, kenapa kita tidak saling introspeksi menururut saya ada kelalaian pengusaha tapi juga ada kelalain pihak pengawas ketenagakerjaan juga
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.