Kamis, 02 November 2017
Izinkan Swasta Jual BBM Bermutu ‘Rendah’, ESDM: Regulasi Tak Melarang
YLKI menilai pemerintah tidak konsisten dan mengambil langkah mundur dengan memberikan izin pengoperasian SPBU yang menjual BBM bermutu rendah dengan kadar oktan 88.
M. Agus Yozami/ANT
Dibaca: 1250 Tanggapan: 0
Izinkan Swasta Jual BBM Bermutu ‘Rendah’, ESDM: Regulasi Tak Melarang
SPBU yang berlokasi di Cilangkap, Jakarta Timur. Foto: Kementerian ESDM

Pemerintah melalui Kementerian ESDM memberikan izin penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh salah satu pemegang Izin Niaga Umum BBM, PT Vivo Energy Indonesia d/h NEPI melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berlokasi di Cilangkap, Jakarta Timur. Keputusan pemerintah ini dikritisi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) karena dinilai sebagai langkah mundur dan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

 

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan pengoperasian SPBU yang menjual BBM bermutu rendah dengan kadar oktan 88, itu tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. "Pemerintah akhir-akhir ini getol mengusung kebijakan energi bersih, bahkan energi baru terbarukan. Mengapa malah meresmikan SPBU swasta yang menjual BBM berkualitas rendah?" kata Tulus seperti dikutip Antara, Kamis (2/11).

 

Tulus menilai peresmian SPBU swasta yang menjual BBM bermutu rendah akan membuat sasaran Indonesia untuk mengurangi produksi karbon hingga 26 persen pada 2030 menjadi mimpi di siang bolong. "Bagaimana bisa mengurangi produksi karbon bila penggunaan bahan bakar berkualitas rendah yang mencemari lingkungan masih sangat dominan?," tuturnya.

 

Tulus mengakui bahwa UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) memang membolehkan pihak swasta ikut bersaing di sektor minyak dan gas, baik di sisi hulu dan hilir. Kehadiran SPBU swasta di luar PT Pertamina merupakan keniscayaan atas UU Migas tersebut dengan kehadiran sejumlah SPBU swasta asing di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Namun, kata Tulus, kehadiran SPBU yang menjual BBM berkualitas rendah memunculkan anomali terhadap kebijakan pemerintah sendiri.

 

"Oktan 88 sama dengan Premium yang dijual Pertamina yang saat ini sedang dikurangi konsumsi dan distribusinya. Oktan 88 adalah oktan terendah dan tidak memenuhi standar Euro2," ujar Tulus.

 

(Baca Juga: Ini Cara Legal Jual BBM dengan Modal Minim)

 

Dia mengingatkan bahwa standar dunia saat ini adalah Euro4. Bahkan SPBU di negeri jiran Malaysia saat ini sudah menjual BBM dengan kadar oktan paling rendah 95. Tulus pun mempertanyakan di saat negara lain berjibaku untuk lolos standar Euro3 dan Euro4, mengapa pemerintah Indonesia malah mendukung SPBU baru menjual BBM dengan oktan 88?

 

“Itu tidak konsisten dan langkah mundur. Di saat negara lain berjibaku untuk lolos standar Euro3 dan Euro4, Indonesia masih belum lolos Euro2 karena masih melanggengkan BBM beroktan 88," tuturnya.

 

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam rilis yang dikutip hukumonline menyatakan bahwa keputusan itu dibuat dengan mempertimbangkan regulasi yang ada dan masih berlaku. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.191 Tahun 2014 diatur bahwa penyediaan BBM terdiri dari 3 jenis yaitu:

 

  1. Jenis BBM tertentu (JBT) yaitu Minyak Solar dan Minyak Tanah dan disubsidi Pemerintah yang penugasannya dilakukan oleh BPH Migas.

  2. Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Bensin RON88 dengan wilayah di luar Jamali (Jawa, Madura, Bali) yang penugasannya dilakukan oleh BPH Migas.

  3. Jenis BBM Umum adalah BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh setiap Badan Usaha (BU) yang mempunyai Izin Usaha Niaga Umum BBM.

 

“Sehingga dalam hal ini penyediaan dan pendistribusian BBM oleh PT Vivo Energy Indonesia sebagai Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum BBM tidak bertentangan dengan Perpres No.191 Tahun 2014,” kata Dadan.

 

Terkait dengan anggapan pelanggaran terhadap Peraturan BBM Satu Harga, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional, pendistribusian JBT dan JBKP di wilayah NKRI dilakukan oleh Badan Usaha penerima penugasan kepada konsumen pengguna jenis JBT dan JBKP melalui penyalur yang ditunjuk.

 

(Baca Juga: Ingat, Jual Bensin Eceran Bisa Dipenjara)

 

Saat ini, kata Dadan, PT Vivo Energy Indonesia melakukan pendistribusian BBM di luar JBT dan JBKP. “Pemerintah dapat menugaskan PT Vivo Energy Indonesia untuk melakukan penyaluran ke wilayah tertentu sesuai dengan Peraturan tersebut,” tambahnya.

 

Dia melanjutkan, dalam konteks anggapan perlakuan ketidakadilan terhadap PT Pertamina, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan BBM di seluruh Indonesia (NKRI). Menurutnya, pemerintah dalam memberikan penugasan terhadap PT Pertamina, telah memperhitungkan kemampuan PT Pertamina sebagai BUMN, yang tujuan akhirnya adalah tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap BBM Satu Harga.

 

“Pemerintah melihat masih dibutuhkannya jenis BBM Bensin RON88 oleh masyarakat menengah ke bawah (angkutan kota dan sejenisnya), sehingga Pemerintah masih tetap perlu menugaskan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum untuk menyediakan jenis BBM tersebut,” kata Dadan.

 

Selain itu, sambung Dadan, pemerintah juga telah dan dalam waktu dekat akan memberikan penugasan kepada Badan Usaha lain pemegang Izin Usaha Niaga BBM, termasuk PT Vivo Energy Indonesia, bukan hanya di Jawa, tapi juga wilayah NKRI termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

 

“Pernyataan BBM jenis Bensin disubsidi oleh Pemerintah, merupakan pernyataan yang keliru karena berdasarkan Undang-Undang tentang APBN dan Perpres No.191 Tahun 2014, BBM yang disubsidi Pemerintah adalah Minyak Solar dan Minyak Tanah,” ucapnya.

 

Kemudian, kata Dadan, pernyataan bahwa Pemerintah membuka ruang bagi pemburu rente juga adalah tidak benar, karena sesuai dengan Permen ESDM No.39 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No.4 Tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Minyak Eceran Bahan Bakar Minyak, BBM Umum harganya diatur oleh Pemerintah, di dalamnya termasuk margin.

 

Menurutnya, penjualan Bensin RON89 telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Dirjen Migas untuk Bensin RON88 sebagai persyaratan minimalnya. “Kebijakan Pemerintah dalam distribusi BBM Satu Harga semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah dan tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2019,” tandasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.