Jumat, 03 November 2017
Pemerintah Siapkan Pedoman Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Sebagai tindak lanjut dari Perpres No.91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
M. Agus Yozami/ANT
Dibaca: 1578 Tanggapan: 0
Pemerintah Siapkan Pedoman Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Menko Perekonomian Darmin Nasution. Foto: RES

Pemerintah tengah menyiapkan pedoman pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Adapun aturan itu telah ditetapkan Presiden Joko Widodo dan diundangkan sejak 26 September 2017 lalu.

 

"Konsep kegiatan dari percepatan pelaksanaan berusaha jauh lebih luas dari EoDB (Ease of Doing Business/kemudahan berusaha). Pemerintah membuat langkah besar ini untuk mempercepat perizinan berusaha yang ada," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Jumat (3/11), di Jakarta.

 

Dalam praktiknya, Satgas Nasional akan menjadi induk yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Satgas Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang anggotanya terdiri atas 12 pimpinan kementerian/lembaga yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretariat Negara, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Darmin menjelaskan Satgas Nasional akan membawahi dua kelompok besar, yakni Satgas Leading Sector dan Satgas Pendukung. Untuk Satgas Leading Sector terdiri atas beberapa kementerian yang memiliki otoritas dalam kegiatan usahanya seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sisi lain, Satuan Tugas Pendukung, beranggotakan kementerian/lembaga pendukung.

 

Pemerintah juga akan membentuk Satgas Provinsi Pendukung dan Satgas Kabupaten/Kota Pendukung yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Darmin menyampaikan tugas utama dari Satuan Tugas baik kementerian/lembaga maupun daerah, adalah untuk memonitor pelaksanaan percepatan berusaha di wilayah kerjanya masing-masing.

 

“Mereka harus melakukan debottlenecking, yaitu upaya menyelesaikan permasalahan tapi hanya di lingkungan mereka, sisanya kita sebut sebagai Satgas Pendukung,” ujarnya.

 

Seperti diketahui, Indonesia bari saja didaulat sebagai negara dengan perbaikan terbesar dari sejak 2005 hingga 2018. Laporan terbaru Kelompok Bank Dunia "Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs" mencatat Indonesia menjadi negara yang telah membuat perbaikan terbesar dalam hal regulasi bisnis di antara negara-negara Asia Timur dan Pasifik.

 

(Baca Juga: Indonesia Jadi Negara Terbaik Perbaiki Regulasi Bisnis)

 

Secara peringkat, dalam empat tahun terakhir posisi Indonesia juga terus merengsek naik dari posisi 114 pada 2014, lalu 109 pada 2015, kemudian 91 pada 2016, lalu menjadi 72 pada tahun ini. Di 2016-2017, Indonesia melakukan tujuh reformasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha, yang merupakan jumlah reformasi tertinggi dalam satu tahun.

 

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo A Chaves mengatakan, Indonesia mempercepat laju reformasi dalam beberapa tahun terakhir dan upaya tersebut memberikan hasil. "Kami memuji tekad pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Melanjutkan momentum dan upaya memperluas reformasi yang mengikutsertakan keterbukaan dan persaingan, merupakan kunci untuk menstimulasi lebih jauh lagi sektor swasta di negara ini," ujar Chaves.

 

Penting bagi investor

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan capaian peningkatan kemudahan berusaha sebagaimana dilansir Bank Dunia tidak hanya terasa di tingkat pusat tetapi juga diperluas hingga daerah seperti ke kawasan timur Indonesia (KTI).

 

"Kita mesti akui ada banyak pencapaian soal kemudahan berbisnis ini misalnya masalah akses listrik dan perizinan. Hanya konsentrasi kemudahan ini mesti diperluas sampai ke KTI," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia, Andi Rukmat Karumpa, seperti dikuti Antara.

 

(Baca Juga: Saran Notaris Italia dan Dubes Belanda untuk Perbaiki EoDB Indonesia)


Meski demikian, Andi mengutarakan harapannya agar kemudahan itu dapat ditularkan ke kawasan timur karena pesatnnya perbaikan dinilai terasa sangat pesat terjadi misalnya di pulau Jawa. Dia mengingatkan bahwa hambatan terbesar di KTI adalah ketersediaan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

 

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah, menilai peningkatan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia akan berguna bagi para investor jangka panjang. "Kalau investor pasar modal tidak melihat itu. Namun, bagi investor yang mau berusaha di sektor riil, EoDB ini penting bagi mereka," kata Halim seperti dikutip dari Antara.

 

Halim mengatakan bahwa investor juga akan cenderung memperhitungkan untuk berinvestasi menepatkan dananya untuk jangka panjang ketika proyek-proyek infrastruktur mulai beroperasi di 2019. Ia mengatakan walaupun pembangunan infrastruktur dibiayai dengan defisit anggaran, tetapi pasar sudah menghitung bahwa kebijakan fiskal tetap aman dan pembiayaannya masih bisa disediakan oleh pemerintah.


Dengan kata lain, Halim menilai terdapat keyakinan bahwa pembangunan infrastrutur akan selesai dan ketika beroperasi akan meningkatkan output potensial atau nilai output perekonomian optimum yang dapat dianggap permanen dan berkelanjutan dalam jangka menengah.

 

"Karena beroperasinya infrastruktur, produksi bisa meningkat dengan biaya investasi yang sama karena ruang untuk berproduksinya lebih luas. Itu yang dinamakan efisiensi," ucap dia.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.