Sabtu, 04 November 2017
Buruh Jakarta Desak Gubernur Revisi Besaran UMP 2018
Perlu penyesuaian komponen sewa kamar, listrik, dan transportasi.
Ady TD Achmad
Dibaca: 2971 Tanggapan: 0
Buruh Jakarta Desak Gubernur Revisi Besaran UMP 2018
Demo buruh dikawal polisi. Foto: RES

Serikat buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) dan Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Salahuddin Uno, merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2018 dari Rp3.648.035 menjadi Rp3.917.398.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh, Jayadi, mengatakan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan Dewan Pengupahan Jakarta sebesar Rp3.149.631. Setelah mempelajari besaran KHL itu Jayadi menyebut unsur buruh melihat ada tiga komponen KHL yang perlu disesuaikan yaitu sewa kamar, listrik, dan transportasi. Buruh menuntut ketiga komponen itu dinaikkan karena harga sewa kamar yang muat untuk kursi, tempat tidur dan dapur besarannya Rp1 juta. Kemudian, selama tahun ini pemerintah terhitung tiga kali menaikkan tarif listrik, oleh karenanya ongkos listrik buruh setiap bulan perlu disesuaikan sebesar Rp300 ribu. Untuk transportasi, buruh harus naik angkot atau ojek sampai ke halte transjakarta sehingga besaran yang dibutuhkan sebulan Rp600 ribu.

Dalam rapat di Dewan Pengupahan, jelas Jayadi, wakil pengusaha tidak sepakat dengan usulan buruh. Oleh karenanya unsur pemerintah diminta untuk membuat keputusan yang disepakati semua pihak. Alhasil, besaran KHL yang disepakati sebesar Rp3.603.531. Mengacu KHL tersebut, ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional 8,71 persen buruh mengusulkan besaran UMP 2018 sebesar Rp3.917.398.

(Baca juga: Penetapan UMP 2018, Pengusaha dan Pekerja Beda Perhitungan).

Unsur pengusaha dan pemerintah mengusulkan UMP 2018 sebesar Rp3.648.035. Besaran itu mengacu KHL Rp3.355.750 ditambah inflasi dan pertumbuhan nasional 8,71 persen. Dalam demonstrasi yang digelar buruh di depan Balai Kota, Jayadi menyebut Anies berjanji akan mendengar masukan buruh sebelum menetapkan UMP 2018. Namun, sampai UMP 2018 ditetapkan tidak ada serikat buruh yang diundang Gubernur atau Wakil Gubernur membicarakan proses penetapan UMP 2018 itu.

Padahal dalam kontrak politik KBJ dengan Anies-Sandi sewaktu kampanye, disepakati penetapan UMP tidak akan mengacu PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kedua pihak sepakat penetapannya didasarkan pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “UMP Jakarta harus lebih tinggi dibanding UMP dengan menggunakan formula PP Pengupahan,” kata Jayadi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (3/11).

Presidium GBJ, Ade Mulyadi, mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta berjanji akan memberi kompensasi bagi buruh yang upahnya sebesar UMP. Kompensasi itu berupa naik bus Transjakarta secara gratis, subsidi pangan, dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sekalipun rencana itu terwujud, Ade mengatakan kompensasi itu tidak akan efektif karena belum jelas mekanisme subsidi pangan dijalankan, Belum jelas pula apakah mampu menjangkau buruh yang sebagian besar bermukim di sekitar kawasan industri. Kawasan industri di Jakarta Utara, misalnya, tidak akan terjangkau oleh bus Transjakarta. Karena itu, kata Ade, kompensasi untuk buruh berupa gratis naik bus Transjakarta bakal percuma. Kemudian, KJP apakah bisa diterima oleh anak buruh yang kebanyakan tinggal di desa. “Apa KJP bisa digunakan di daerah di luar Jakarta?,” ujarnya.

Deputi Presiden KPSI, Muhammad Rusdi, mengaku kecewa dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta (Anies-Sandi) karena tidak mau menetapkan UMP sebagaimana amanat UU Ketenagakerjaan tapi malah mengacu PP Pengupahan. Dia mengingatkan rekomendasi Komisi IX DPR menyebut PP Pengupahan tidak sesuai UU Ketenagakerjaan. Buruh juga sudah menempuh uji materi ke Mahkamah Agung, namun permohonan pekerja tidak dapat diterima.

(Baca juga: Ketika PP Pengupahan Masih Dipersoalkan).

Rusdi menyebut ada Gubernur yang berani menetapkan UMP tanpa mengacu PP Pengupahan sehingga besaran UMP yang ditetapkan lebih tinggi daripada perhitungan PP Pengupahan. Misalnya, Gubernur Aceh dalam menetapkan UMP 2017 dan Gubernur NTB untuk UMP 2018. Bahkan di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama, UMP Jakarta Tahun 2016 naik 14 persen, jika menggunakan PP Pengupahan kenaikannya hanya 11 persen.

Rusdi mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta untuk merevisi besaran UMP 2018 menjadi Rp3.917.398. Revisi UMP pernah dilakukan oleh sejumlah Gubernur salah satunya Gubernur Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo. Gubernur yang disapa Foke itu menurut Rusdi pernah merevisi besaran UMP Jakarta tahun 2010. “Anies-Sandi jangan takut untuk merevisi besaran UMP,” tegasnya.

Ketua Kadin Jakarta, sekaligus anggota Dewan Pengupahan Jakarta unsur pengusaha, Sarman Simanjorang, menilai penetapan UMP 2018 telah mengakomodasi kepentingan bersama. Jangan sampai ada kesan Pemerintah seolah berpihak pada pengusaha. Bagaimanapun, pengusaha butuh kepastian dalam bentuk regulasi yang mampu menaungi pengusaha dan pekerja. Menurut Sarman PP Pengupahan sudah memberikan jaminan tersebut.

Pengusaha ingin dijamin kenaikan UMP sesuai kemampuan dunia usaha. Indikatornya inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pekerja juga terjamin karena UMP pasti naik setiap tahun sehingga kesejahteraan semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. “Kami mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dengan memberikan subsidi melalui berbagai program,” urai Sarman.

Sarman berharap dengan besaran UMP 2018 yang sudah ditetapkan, semua pihak bersama-sama menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif. Apa yang telah ditetapkan itu perlu diterima sepenuhnya. “Kita berharap kondisi dan pertumbuhan ekonomi ke depan semakin baik di berbagai sektor. Lapangan kerja tersedia, pengusaha semakin berkembang dan buruh makin sejahtera,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.