Senin, 06 November 2017
Berbincang tentang Hukum Bersama Gubernur Anies Baswedan: Hukum Harus Realistis!
Anies berpandangan bahwa hukum harus menjadi instrumen merangsang perilaku manusia secara realistis dan berperan mengentaskan kesenjangan sosial.
Norman Edwin Elnizar
Dibaca: 4756 Tanggapan: 0
Berbincang tentang Hukum Bersama Gubernur Anies Baswedan: Hukum Harus Realistis!
Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan (kiri) menjawab pertanyaan jurnalis hukumonline. Foto: NEE

Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta melalui putaran kedua Pilkada di Ibukota, Anies Rasyid Baswedan, dan wakilnya Sandiaga S. Uno, berusaha mewujudkan harapan besar warga DKI Jakarta. Mewujudkan janji-janji kampanye sembari melanjutkan sisa pekerjaan warisan rezim pendahulunya tidaklah semudah membalik telapak tangan. Memimpin Ibukota yang heterogen menjadi tantangan tersendiri. Kini, Anies adalah gubernur bagi semua warga Jakarta.

Di sela kepadatan aktivitasnya, Anies meluangkan waktu untuk menghadiri rangkaian International Conference on Law and Governance (icLave) yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1-2 November 2017 lalu. Di hadapan para peserta konferensi, Anies mengemukakan pandangannya tentang relasi antara hukum dan pemerintahan. Salah satu yang Anies tekankan dalam pidatonya agar hukum tidak semestinya ditempatkan sebagai instrumen yang bekerja di ‘ruang hampa’. Anies membayangkan hukum menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam kesejahteraan sosial bersamaan dengan tugasnya menghadirkan ketertiban.

Setelah konferensi, Anies tampak menghadiri jamuan makan malam yang digelar panitia, Rabu (01/11). Ia kadang berbincang akrab dengan sejumlah akademisi dan peserta konferensi. Di sela jamuan makan malam itulah, jurnalis Hukumonline mendapat kesempatan berbincang dengan mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu. Perbincangan kadang mengenai hukum, kadang mengenai gagasannya tentang pembangunan Jakarta ke depan. Ia juga menjawab beberapa pertanyaan tentang kasus-kasus aktual seperti putusan Mahkamah Agung atas pengelolaan air minum di Jakarta, dan penutupan hotel Alexis.

Berikut petikannya:

Mengemban amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta, bagaimana Anda melihat peran orang hukum dalam pembangunan Jakarta?

Menurut saya potensi peran orang hukum besar sekali. Saya mulai makin merasakan ketika berada di Pemerintahan, baik ketika di kementerian maupun sekarang di Gubernur. Terutama saya melihat aturan, hukum, sebagai instrumen untuk merangsang perilaku manusia. Perilaku warga, perilaku masyarakat, itu bisa dirangsang lewat aturan hukum. Jadi saya melihat peran itu; peran para ahli hukum untuk membantu menumbuhkan sebuah kota yang maju, kota yang kondusif untuk sejahtera, lewat aturan-aturan hukum. Ya semuanya kan ketetapan-ketetapan kita itu menjadi aturan hukum. Tapi selama ini belum dimanfaatkan dengan optimal. Bahkan bisa dibilang aturan-aturan yang kita miliki sebagian tidak dipersiapkan dengan matang. Di situ sebabnya saya katakan potensi peran dari ahli hukum itu sangat besar.

(Baca juga: Sekilas tentang Kekhususan Gubernur Jakarta).

Dalam lima tahun ke depan, adakah rencana khusus Anda meningkatkan peran orang-orang hukum untuk membangun Jakarta?

Sebetulnya terutama di sisi regulasi kita ya. Kualitas regulasi harus ditingkatkan. Semua aturan itu harus sinkron, memiliki arah yang sama. Kita sering menemukan aturan-aturan yang kita buat satu sama lain tidak sinkron. Dan ketika kita lihat kenapa tidak sinkron, justru karena kita tidak menerjemahkan visi kita, rencana besar kita, ke dalam produk-produk hukum yang jadi rujukan. Itu salah satu hal yang saya temukan. Saya ingin bereskan itu di Jakarta sekarang.

Khususnya produk hukum yang mana Pak? Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang tidak saling sinkron?

Peraturan Gubernur atau Perda. Produk hukum itu seringkali dikerjakan dengan tidak terintegrasi. Ketika kita menyusun aturan mengenai pariwisata, itu belum tentu memikirkan link dengan aturan tentang pendidikan. Bayangkan, kota sebesar Jakarta itu adalah ruang private sector yang besar sekali. Ada nggak aturan pendidikan yang membuat mereka nyambung dengan private sector di Jakarta? Nggak ada. Lah mana kota di Indonesia yang punya private sector sebanyak Jakarta? Nggak ada. Aturan jalan sendiri-sendiri. Itu sebabnya saya katakan, kenapa? Karena visi besarnya nggak diterjemahkan jadi rujukan.  Kita melakukan itu.

Bagaimana rencana Anda mengenai industri kreatif, start up business, untuk mereka memulai usaha dan perizinannya, karena potensinya besar di kota sebesar Jakarta?

Saya tidak terlalu khawatir dengan start up. Start up ini mayoritas highly educated. Bukan highly school ya, belum tentu sekolahnya tinggi. Tapi terdidik, umumnya terdidik. Umumnya mengikuti perkembangan zaman. Peran Pemerintah itu fasilitator, simpel. Saya lebih concern mereka yang di bawah. Yang dengar kata start up saja nggak tahu apa itu. Anda tahu tidak berapa persen orang di Jakarta Utara yang tidak lulus SMA? Yang lulus SMA di Jakarta Utara hanya 52%, separuh nggak pernah lulus SMA. Mau jadi office boy saja nggak bisa. Jadi saya usul kepada hukumonline, lihat realita. Jangan baca wacana online. Meskipun Anda di (bisnis) online. Ini yang tadi Anda bicarakan soal start up itu bagus, tapi begitu Anda datang ke kampung, yang dibutuhkan beda lagi.

Jadi Anda melihat bahwa kalau bicara pembangunan dari aspek hukum, hukum harus melihat realita apa yang terjadi di masyarakat begitu?

Yang tadi saya bilang, hukum itu harus memikirkan soal disparitas (kesenjangan sosial). Kalau hukum nggak mau memikirkan soal disparitas, maka problem disparitas ini akan berkelanjutan. Kalau saya tanya pada semua yang hadir di sini, berapa persen yang pernah nginap di kampung kumuh? Nggak usah nginap deh, pernah datang saja ke kampung kumuh. Nginap coba. Jadi saya merasa sekarang itu kita yang sudah terdidik, yang sudah mapan, agak disconnect dengan kenyataan lengkap di Jakarta.

Kalau orang ditanya, apa sih masalah terbesar di Jakarta? Hampir pasti (jawabannya) macet, kemudian banjir, itulah. Tapi kalau Anda tanya warga Jakarta pada umumnya, mereka akan bilang masalah nomor 1: lapangan pekerjaan! Yang punya masalah macet itu siapa sih? Orang yang sudah kerja, Mas. Orang nganggur nggak punya masalah macet. Dan mereka yang sudah kerja ini yang aktif di twitter, di facebook, di media sosial, lalu itu noise yang kita dengar. Mereka yang nganggur nggak punya media sosial. Itu sebabnya kenapa saya katakan ini para pegiat konferensi law and governance di sini, Anda lihat dong disparitas ini. Kalau Anda nggak lihat soal disparitas, ini akan terus menerus dan menciptakan masalah yang luar biasa besar. Di situ peran ahli hukum.

(Baca juga: Dasar Hukum yang Melarang Parkir Kendaraan di Depan Rumah Sendiri).

Kalau begitu, untuk mengatasi pengangguran, pendekatannya apakah dengan regulasi tertentu atau langkah lain? Berkaitan dengan hukum, adakah kebijakan untuk membantu mereka mengurus izin usaha, registrasi, dan semacamnya?

Di sini itu pasarnya besar. Kita harus memberikan pelatihan untuk mereka memiliki kapasitas produksi yang lebih baik. Knowledge, skill (yang pertama). Lalu yang kedua adalah modal. Modalnya juga nggak besar-besar amatlah. Yang ketiga adalah ketersambungan dengan pasar. Kalau ketiganya ada, jalan.

Kalau soal izin usaha, simpel. Kalau orang sudah punya modal, knowledge, dan skill, izin usaha itu jadi sesuatu yang mudah didapat. Kita akan melakukan semuanya untuk mempermudah. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana membuat private sector dan public sector, mau membantu mereka yang baru berkembang atas dasar aturan yang kita miliki. Karena itu tadi saya katakan hukum sebagai pembentuk perilaku.

Jadi kalau saya membayangkan nih aturan hukum kita itu bisa merangsang orang untuk mau generous atau tidak. Bukan soal niatnya, tapi soal aturannya menguntungkan untuk generous. Nah kalau aturan hukumnya itu merugikan kalau generous, ya orang nggak mau generous-lah. Tapi kalau justru menguntungkan, akan dilakukan. Misalnya nih, kalau melakukan pendampingan langsung, membina sekian puluh, sekian ratus usaha mikro, maka PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)-nya bisa turun, pajaknya bisa turun, ada insentif ekstra. Atau kalau CSR (Corporate Social Responsibility)-nya dilakukan, dia akan dapat apa. Itu contoh-contoh yang saya bayangkan bisa kita bangun di Jakarta.

Untuk mengatasi masalah hukum di Jakarta, apa yang menjadi perhatian penting Anda?

Aturannya harus realistis. Kalau aturannya nggak realistis, ya kita semua melanggar. Kalau aturannya saya nggak boleh menggerakkan jari misalnya (saat wawancara Anies menggerakkan tangannya beberapa kali—red), ya saya melanggar terus dari tadi. Itu salah satu masalah di Jakarta. Kita membuat aturan seakan-akan kita itu mengatur kota yang kosong, kota yang baru dibangun. Saya beri contoh aturan bangunan di Jakarta. Mungkin ya 70-80% melanggar (aturan) di Jakarta ini. Mungkin. Sekarang bayangkan, kalau ukuran rumahnya di bawah 100 meter persegi terus harus pasang GSB (Garis Sepadan Bangunan), lha rumahnya saja cuma 100 meter persegi. Isunya bukan orang melanggar atau tidak, tetapi aturannya benar nggak? Aturannya realistis nggak? Lha kalau aturannya begitu, ya sama seperti tadi aturannya adalah kalau saya duduk makan maka tangan nggak boleh gerak, ya udah saya melanggar terus dari tadi karena nggak realistis saja.

Menurut saya kita harus beroperasi dengan asumsi sudah ada existing situation, lalu kita mengatur yang ada ini. Itu makanya penting bagi kita me-review aturan-aturan ini. Karena banyak sekali aturan yang kita susun itu, tidak dengan mempertimbangkan kenyataan. Sebagai contoh, zona usaha. Kita putuskan zona usaha di daerah-daerah tertentu, lalu bayangkan di kampung-kampung yang punya usaha, yang mereka di rumahnya, di halaman rumahnya punya usaha, terus zona itu zona yang nggak boleh usaha. Sudah belasan, puluhan tahun mungkin di situ. Terus gimana? Nggak bisa dapat kredit bank, karena nggak punya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Kenapa? Karena ini bukan zona usaha. terus mereka harus masuk ke ruko (Rumah Toko), nyewa? Dari mana mereka (punya uang) bisa nyewa? Jadi, itulah yang saya katakan aturannya itu tidak membayangkan ini sebagai kota yang sudah hidup, beroperasi.

Terus saya kasih contoh, PBB kita, kita tahu kan para pendiri Republik rumahnya di Menteng, mereka billiuner gitu? Ya nggaklah, ya karena dulu rumah mereka memang di sana. Sekarang pajaknya gimana tuh? Terus kita nggak memikirkan itu, dan rumah itu satu-satu berganti ke tangan billiuner, itu contoh kasus kita mengatur seperti kita mengatur tanah kosong. Nggak, nggak, kita akan mengubah itu semua. Saya ini nggak tega lihatnya.

Ini seperti realitas ada plang larangan berjualan di pinggir jalan, lalu tepat di bawah plang itu ada pedagang kaki lima menggelar lapaknya?

Anda kalau tanya pada rakyat, tanya trotoar itu gunanya untuk apa? Jualan. Sinkronisasi mendasar akan kita lakukan. Terus yang kedua, tadi saya bilang saya membayangkan aturan hukum itu bisa membentuk perilaku. Jadi kalau kita menginginkan berlaku A, B, C, D, E, F, G di kota ini, maka aturannya harus dibuat in accordance to that. Begitu banyak ketidakadilan muncul karena aturannya tidak dipikirkan untuk perilaku.

Terkait gugatan citizen law suit atas kerjasama PDAM dengan perusahaan swasta, Mahkamah Agung sudah menjatuhkan putusan agar kerjasama tidak diteruskan, bagaima sikap Anda soal putusan ini?

Nomor satu soal putusan MA, kita akan taat. Iyalah, mau apa? Kita akan jalankan.

Menghargai putusan pengadilan ya Pak?

Harus dong, masa kita tidak menghargai? Prinsipnya kita akan taat. Tapi ini menarik. Sebenarnya putusan MA itu kalau dilihat line by line bisa menimbulkan diskusi tersendiri. Buat saya nih, saya akan taat putusan MA. Tapi buat saya sekarang, Jakarta ini baru 41% orang yang mendapat air bersih. Saya mau dapat 100%, isunya itu. Isunya bukan soal privat atau publik. Bayangkan, rakyat kecil bayar air Rp20.000 per hari. Kalau Anda tinggal di apartemen Rp140.000 sebulan. Ini ada transformasi, tahun 1970-an atau 1980-an, itu ada gelombang yang menganggap bahwa air itu bisa dikelola lewat partnership antara private and public. Tren itu di seluruh dunia, PPP (Public Private Partnership) untuk air. Jadi Indonesia not the only country yang melakukan PPP untuk air. Itu trennya sedunia. Tahun 2000-an mulai berbalik. Sekarang namanya remunisipalitisasi, itu artinya (pengelolaan) air sekarang dikembalikan ke Pemda. Swastanisasi dihilangkan, dikembalikan. Nah putusan MA itu sama dengan tren di seluruh dunia. Jadi bukan sesuatu yang baru. Yang menarik, Jakarta itu sudah mulai membereskan persoalan ini sejak 2007 sebetulnya. Jadi di luar gugatan clasc action ini sudah bertahap dilakukan. Kalau buat saya nih, saya lebih concern pada memastikan semua rakyat itu terima air bersih. Dan akan bersubsidi besar untuk rumah berukuran 80 meter persegi. Sebanyak 80% subsidi, mereka bayar 20% saja untuk dapat air.

Mengenai pernyataan Anda tentang menerima pendapatan yang halal dan berkah bagi keuangan Pemda di hadapan publik lalu, apa yang sebenarnya Anda maksudkan?

Semua kegiatan yang sesuai aturan hukum, itulah yang kita jadikan sebagai pemasukan yang halal.  Jadi kalau kita menggunakan uang sebagai ukuran kebijakan, agak repot. Saya sering ditanya, “Pak apa nggak khawatir pendapatan hilang?”. Lho kalau memang begitu cara berpikirnya, nggak usah diatur biar pendapatannya tinggi. Kan tidak mau juga (seperti itu)? Kita ini apakah karena mendapatkan uang pajak? Lalu semua boleh dikerjakan? Loh, karena itu yang halal itu apa sih? Yang halal itu adalah yang tidak melanggar aturan. Kalau melanggar aturan ya nggak halal. Simpel. Yang melanggar itu nggak halal. Jadi kalau uang pajak ya dari kegiatan yang sesuai aturan.

(Baca juga: Alasan Hukum Pemda DKI Tak Perpanjang Izin Hotel Alexis).

Soal Alexis, apa sebenarnya yang dimaksud belum dapat dilanjutkan proses perpanjangan izinnya?

Kita tidak berikan izin lagi. Bukan menutup lho. Kan memang sudah selesai izinnya, dan ketika mengajukan izin lagi, kami tidak beri izin. Apakah kami menutup? Yang penting izin yang diajukan untuk hotel dan griya pijat tidak diberikan. Jadi itu kuncinya. Otomatis kemudian dia tidak boleh melakukan kegiatan. Karena itu ketika melakukan kontrak dengan karyawan dan lain-lain, tahu kan bahwa akan berakhir izinnya? Maka semua kontrak-kontrak juga harus disesuaikan dong. Lho kalau Anda menyewa sebuah kantor 1 tahun, terus semua orang yang bekerja di situ kontraknya 2 tahun, siapa yang keliru ambil keputusan?

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.