Rabu, 08 November 2017
Pemerintah Minta Investor Domestik Ikut Danai Proyek Infrastruktur
Pemerintah sejauh ini masih andalkan dua skema yakni, Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (PINA) dan Public Private Partnership (PPP) Bangun Infrastruktur.
Nanda Narendra Putra
Dibaca: 579 Tanggapan: 0
Pemerintah Minta Investor Domestik Ikut Danai Proyek Infrastruktur
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Foto: RES

Pemerintah berusaha menarik minat investor untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Sejumlah skema investasi terus diinovasi, namun skema pendanaan seperti Public Private Partnership (PPP) dan Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (PINA) masih menjadi ‘andalan’ pemerintah.

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pendanaan menjadi tantangan dalam membangun proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah sendiri berusaha ‘menggaet’ investor dengan menawarkan proyek infrastruktur yang memiliki tingkat return (pengembalian) dan risiko yang relatif terkendali agar menarik minat mereka masuk mendanai proyek-proyek pemerintah.

 

“Kita bisa ajak Pemerintah Daerah, BUMN, maupun private sector (swasta),” kata Bambang saat menjadi pembicara kunci dalam acara “Infrafinance Indonesia” yang digelar di Jakarta Convention Center, Rabu (8/11).

 

Pemerintah sendiri berharap investor domestik tertarik membiayai infrastruktur lantaran proyek-proyek yang ditawarkan memiliki Internal Rate of Return (IRR) di atas 13 persen. Selain itu, proyek infrastruktur juga didukung skema PINA dan PPP sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk dipilih oleh investor. Beberapa alternatif yang ditawarkan tersebut, kata Bambang, memudahkan investor untuk menentukan proyek mana yang akan didanai dengan melihat return dan risiko-risiko lainnya.

 

“Investor bisa perusahaan yang fokus pada infrastruktur, bisa pengelola dana jangka panjang, baik dana pensiun, asuransi. Itu adalah target investor yang kita bidik di samping kita mendorong perusahaan domestik jadi investor,” kata Bambang.

 

Reformasi Regulasi KPBU di Indonesia

(dari Masa ke Masa)

1998-2004

2005-2010

2011-2012

· Lahir peraturan mengatur KPS: Keppres Nomor 7 Tahun 1998

· Terbentuk KKPPI (Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur)

· Perpres 12 Tahun 2011 tentang KKPPI

· Perpres 67 Tahun 2005 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

· Perpres Nomor 13 Tahun 2010 Perubahan Perpres 67 Tahun 2005

· Penjaminan Pemerintah: Perpres Nomor 78 Tahun 2010 dan PMK Nomor 260 Tahun 2010

· Terbentuknya PT SMI, PT PII, dan PT IIF

· PPP Book terbit pertama kali

· Permen PPN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Panduan Umum KPS

· Permen PPN Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan PPP Book

· Perpres Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Perpres 67 Tahun 2005

· PMK Nomor 223 Tahun 2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek KPS

· UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

· Permen PPN Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan KPS

· Permen PPN Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan PPP Book

2013

2014

2015

· Perpers Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Perpres 68 Tahun 2005

· Terbentuk KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2014

· Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

· Permen Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU

· Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

· PMK Nomor 190 Tahun 2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

2016

· Permendagri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka KPDBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah

Sumber: Bappenas

 

Hadir pada acara yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo mengatakan bahwa pemerintah perlu mengemas skema pendanaan dengan menarik agar investor berminat ikut mendanai proyek infrastruktur. seperti misalnya proyek infrastruktur di sektor perhubungan, biasanya pemerintah memberikan konsesi kepada investor yang berbentuk Joint Venture (JV).

 

“Untuk yang baru seperti bentuk JV dengan BUMN, konsensi bisa diberikan kepada JV yang baru dibangun. Bandara yang sudah beroprasi yang izin konsensi sudah diberikan kepada Angkasa Pura, maka skemanya adalah private to private. Angkasa pura yang dapat konsesi dengan mitra,” kata Sugihardjo.

 

Selain itu, praktik pemberian konsesi dalam infrastruktur sektor perhubungan telah diatur dengan sejumlah regulasi di tingkat peraturan menteri perhubungan. Ambil contoh, pembangunan pelabuhan 100 persen murni dilakukan swasta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 166 Tahun 2015 tentang Perubahahn Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhan, bisa dengan cara penunjukkan langsung.

 

Dalam aturan tersebut, nilai minimum konsesi yang diberikan kepada pemerintah sebensar 2,5%. Hal itu disyarakatkan kepada investor yang tertarik masuk pada sektor perhubugan. Selain pelabuhan, sektor lain pada perhubungan juga telah mengatur syarat serupa seperti pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkerataapian Umum dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 193 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara.

 

“Tinggal pemerintah bisa kemas paket investasi ini sehingga menarik investor,” kata Sugihardjo.

 

Alternatif Sumber Pendanaan untuk Pembangunan Infrastruktur

 

Pinjaman

 

Equity

1

Dukungan Pemerintah

1

LNKB Khusus

 

a) Skema Avaibility Payment (AP) dan Skema Performance Based Anuity (PBAS);

b) Viability Gap Fund;

c) Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)

 

a) Equity Investment;

b) Mezzanine

2

Direct Lending

2

Pasar Modal

 

Pinjaman dari Lembaga Multilateral

 

Fundraising equity di pasar modal

3

Pasar Modal

 

 

a) Obligasi;

b) MTN (Medium Term Notes)

4

LNKB Khusus

 

a) IIF(Indonesia Infrastructure Finance)

b) SMI (Sarana Multi Infrastruktur)

 

"Public infra mostly tidak bankable atau tidak ada government support karena memang ini kewajiban pemerintah. PPP jadi salah satu model yang mainstreaming yang mulai berjalan. VGF, project development facility PDF. Selain itu, long tenor juga harus diantisipasi dengan politcital risk. Kita punya sistem company yang bisa sediakan penjaminan infrastruktur IIGF," ujar Sugiharto.

 

(Baca Juga Terkait Potensi Risiko Investasi: 1001 Risiko Bila Asuransi dan Dana Pensiun Investasi di Proyek Infrastruktur)

 

Presiden Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Emma Sri Martini mengatakan bahwa public infrastructur cenderung sulit mendapat pendanaan dari jasa keuangan formal seperti perbankan lantaran kewajiban membangun sebetulnya menjadi tugas pemerintah pusat. Sementara, Presiden Direktur PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), Ari Soerono dalam kesempatan sebelumnya, menjelaskan risiko utama sebuah usaha justru lebih kepada risiko pasar atau market risk.

 

Pemerintah untungnya memiliki sejumlah dukungan untuk proyek infrastruktur yang nantinya akan memberikan jaminan misalnya resiko yang dihadapi swasta, antara lain Availability Payment (AP) maupun Viability Gap Fund (VGF). “Misalnya bangun jalan tol di Papua, resikonya apakah ada banyak mobil yang lewat jalan itu. Skema AP itu sendiri untuk mengambil alih market risk tersebut,” kata Ari.

 

Ari menambahkan, skema AP telah berjalan salah satunya proyek Palapa Ring paket Barat, Timur, dan Tengah yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam proyek ini, sektor swasta diberi kesempatan membangun jalur telekomunikasi bawah laut misalnya Palapa Ring Tengah yang bisa saja ada kekhawatiran soal market pengguna internet pada wilayah tersebut. Resiko itulah, kata Ari, akan ‘diambil’ pemerintah dan dibayar pemerintah sepanjang infrastruktur tersedia.

 

Pertanyaannya, bagaimana bila pemerintah menolak membayar? Ari menjelaskan, risiko tersebut telah dimitigasi dengan jaminan oleh Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF). Pemerintah yang berkomitmen menjamin namun tidak membayar skema AP, maka IIGF akan memberikan asuransi. Yang patut dicatat, adalah risiko terbesar justru ketika proses konstruksi khususnya dalam proyek greenfield. Apabila risiko konstruksi bisa dimitigasi dan dipetakan, setidaknya risiko bisa diperhitungkan.

 

“Pembiayaan infrastruktur itu risikonya bisa diukur sepanjang melakukan persiapan dengan baik karena bisa jaga market risk-nya apalagi kalau dapat dukungan dari pemerintah,” kata Ari.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.