Rabu, 08 November 2017
Apa Bedanya Due Diligence dan Know Your Customer? Ini Penjelasannya
Keduanya mensyaratkan pemeriksaan harus dilakukan secara mendalam, tidak hanya sekadar formalitas.
Kartini Laras Makmur
Dibaca: 2509 Tanggapan: 0
Apa Bedanya Due Diligence dan Know Your Customer? Ini Penjelasannya
Foto ilustrasi: BAS

Dalam dunia bisnis, sebelum melakukan transaksi perusahaan perlu memahami secara mendalam objek transaksi tersebut. Karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum atau biasa disebut dengan istilah legal due diligence. Hal ini untuk mendapatkan informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. 

 

“Due diligence itu pada intinya untuk menilai kelayakan suatu bisnis, dengan melihat keadaan yang sesungguhnya. Dari hasil due diligence itu, maka bisa diambil keputusannya bagaimana,” ungkap mantan Deputi Komisioner bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan, Ngalim Sawega, kepada hukumonline, Rabu (8/11).

 

Merujuk pada Lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (SPKHPM), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan due diligence dalam rangka penerbitan efek-efek dan transaksi-transaksi di pasar modal. Namun, tentu saja standar tersebut juga bisa digunakan sebagai acuan untuk due diligence transaksi di luar pasar modal.

 

Dalam SPKHPM disebutkan pelaksanaan due diligence dapat dilakukan dengan enam cara. Pertama, pemeriksaan atas dokumen yang dilakukan dengan meneliti dan menganalisis semua dokumen yang berhubungan dengan transaksi yang akan dilakukan. Kedua, pemeriksaan melalui tanya jawab dengan manajemen serta pihak terkait. Ketiga, pemeriksaan yang dilakukan dalam pertemuan due diligence. Keempat, kunjungan setempat bersama dengan profesi atau lembaga lainnya ke lokasi objek transaksi. Terakhir, konfirmasi dengan lembaga atau profesi lainnya.

 

SPKHPM mengklasifikasikan due diligence berdasarkan kepentingan transaksinya. Misalnya, untuk penawaran umum, penawaran umum dengan hak memesan efek terlebih dahulu, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, transaksi benturan kepentingan, dan transaksi lainnya.

 

Adapun dokumen-dokumen yang harus diperiksa secara umum antara lain akta dan pengesahan badan hukum perusahaan. Kemudian, anggaran dasar yang berisi informasi seperti nama dan tempat kedudukan, jangka waktu pendirian, maksud, tujuan, dan kegiatan usaha, struktur permodalan dan daftar pemegang saham, dan tugas dan wewenang direksi dan dewan komisaris. Ketiga, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT.

 

(Baca Juga: Langkah-langkah Manajemen Risiko Hukum Penyedia Jasa Keuangan)

 

Kemudian, izin-izin perusahaan, termasuk jangka waktu berlakunya. Aset perusahaan juga perlu ditinjau, status kepemilikannya dan apakah ada sengketa atau tidak. Tak kalah pentingnya, perlu diperiksa apakah seluruh aset perusahaan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai atau tidak. Selain itu, perlu diperiksa pula perjanjian dengan pihak ketiga, perkara yang mungkin timbul yang melibatkan perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan.

 

Jika dalam due diligence ditemukan adanya pelanggaran, SPKHPM mengatur bahwa konsultan hukum wajib memberitahukan kepada perusahaan. Apabila pelanggaran tidak ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan, maka konsultan hukum wajib memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut dalam pendapat hukum  yang diterbitkannya.

 

Know Your Customer

Pemeriksaan mendalam tidak hanya dilakukan di sektor pasar modal melalui due diligence. Di sektor jasa keuangan, perusahaan jasa keuangan (PJK) juga perlu melakukan pemeriksaan mendalam untuk meminimalisasi semua risiko yang mengintai. Pemeriksaan tersebut diakukan dalam rangka mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.

 

Dalam Instrumen Penilaian Risiko Nasional (National Risk Assessment) Indonesia di tahun 2015, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa sektor perbankan dan pasar modal dalam kategori risiko tinggi untuk menjadi media tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tentunya, hal ini menimbulkan risiko bagi sektor jasa keuangan. Mulai dari risiko operasional (operational risk), risiko hukum (legal risk), risiko terkonsentrasinya transaksi (concentration risk), sampai risiko reputasi (reputational risk).

 

“Know your customer itu pada intinya untuk mengetahui siapa nasabah kita. Untuk mencegah transaksi mencurigakan, perusahaan jasa keuangan menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pemeriksaan ini menggunakan prinsip know your customer,” kata Ngalim.

 

(Baca Juga: Tak Ada Alasan Pelaku Industri Keuangan Tak Jalankan Prinsip Know Your Customer)

 

Prinsip know your customer pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Menurut Pasal 1 PBI, yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”. 

 

Menurut Pasal 1 butir 5 PBI, yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakterisitik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. Selain itu, transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Atau, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

 

Kini, aturan mengenai know your customer telah disempurnakan dengan PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang diperbahuri dengan PBI No. 14/27/PBI/2012.  PBI ini mengadopsi rekomendasi dan standar internasional secara lebih komprehensif yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang dikenal dengan Rekomendasi 40 FATF.

 

Uniknya, dalam PBI ini, terminologi know your customer diubah dengan terminologi customer due diligence (CDD). Definisi CDD disebut sebagai “kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC (walk in customer), atau nasabah”. Ada pula istilah enhanced due diligence (EDD) untuk menjelaskan tindakan  CDD lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk politically exposed person, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

 

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasih, mengkritisi agar pelaksanaan legal due diligence maupun customer due diligence agar tidak hanya sekadar formalitas. Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan harus benar-benar mendalam. Tujuannya, agar hasil due diligence benar-benar valid.

 

“Misalnya, pemeriksaan identitas dalam CDD pihak bank harus mencocokan betul-betul KTP dengan orangnya. Jangan hanya formalitas fotokopi KTP untuk lampiran. Kalau ada transaksi mencurigakan pun harus dilaporkan kepada PPATK, jangan melindungi nasabah karena uangnya miliaran misalnya,” katanya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.