Indonesia terus berupaya masuk dalam keanggotaan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Tinggal beberapa langkah lagi, upaya Indonesia ini akan membuahkan hasil. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae menyatakan, setidaknya terdapat dua proses yang harus dilalui Indonesia sebelum memperoleh keanggotaan penuh FATF.
“Pertama, high level visit, kedua evaluasi paling cepat awal 2019, sehingga keanggotaan penuh Indonesia baru akan diperoleh sekitar 2020,” kata Ediana kepada hukumonline, Rabu (8/11).
Proses tersebut merupakan perkembangan terakhir dari hasil pertemuan antara delegasi Indonesia dengan Executive Secretary FATF, David Lewis di Buenous Aires, Argentina, 31 Oktober lalu. Menurut Ediana, high level visit merupakan kunjungan sejumlah pejabat FATF ke Indonesia.
(Baca Juga: Regulasi Dinilai Mencukupi, Indonesia Segera Jadi Anggota FATF)
Beberapa pejabat FATF tersebut selain David Lewis adalah Presiden FATF Santiago Otamendi dan sejumlah pejabat lainnya. Rencananya, kunjungan ini akan dilaksanakan pada awal bulan Mei 2018. Tujuan kunjungan ini untuk menemui sejumlah pejabat di Indonesia setingkat menteri untuk memastikan komitmen Indonesia terkait isu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
“Pejabat yang akan ditemui antara lain adalah Menkopohukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan), Menkeu (Menteri Keuangan), Gubernur BI (Bank Indonesia), Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Menkumham (Menteri Hukum dan HAM), Kapolri, Jaksa Agung, Kepala PPATK dan Menlu (Menteri Luar Negeri), ini baru indikasi awal,” tambahnya.
Dari hasil pertemuan tersebut, lanjut Ediana, FATF juga telah sepakat untuk mempercepat proses status observer yang sudah bisa diperoleh pada 1 Juli 2018, setelah Pleno FATF pada Juni 2018. Sehingga, pada Sidang Pleno FATF berikutnya yakni Oktober 2018, Indonesia telah memiliki semua hak keanggotaan kecuali hak voting.
“Indonesia sudah akan mempunyai hak bicara dan tempat dalam pleno sebagaimana anggota lainnya. Sejauh pengamatan kami, FATF jarang menggunakan prosedur voting dan mengutamakan konsensus,” ujar Ediana.