Kamis, 09 November 2017
Komnas Haji & Umrah: Kemenag Harus Pangkas Alur Izin Bisnis Umrah
Komnas Haji dan Umrah menyebutkan pengurusan izin umrah di Kementerian Agama (Kemenag) butuh waktu 2,5 tahun karena semua dokumen harus tersedia dan diurus secara manual.
Nanda Narendra Putra
Dibaca: 1066 Tanggapan: 0
Komnas Haji & Umrah: Kemenag Harus Pangkas Alur Izin Bisnis Umrah
Foto: SGP

Kementerian Agama (Kemenag) didesak untuk menyederhanakan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Selain belum menggunakan sistem online, proses permohonan izin bagi biro umrah tergolong ‘panjang’, sehingga berpotensi dikhawatirkan rawan terjadinya praktik suap.

 

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan bahwa izin penyelenggaraan bisnis umrah diatur Kementerian Agama (Kemenag) melalui instrumen Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalannan Ibadah Umrah rumit dan berbelit-belit.

 

Padahal pemerintah berkomitmen untuk memangkas proses birokrasi menjadi lebih cepat dan efektif dalam melayani kebutuhan masyarakat. Makanya, wajar bila Indonesia masih dianggap sebagai negara yang kurang ramah terhadap investasi dan mendapatkan peringkat ease of doing business (EoDB) berada di urutan ke-72 dari 191 negara.

 

“Sudah menjadi rahasia umum dikenal sangat rumit, berbelit-belit, harus melalui birokrasi yang panjang, tidak efesien, tidak efektif dan sistem yang sudah ketinggalan zaman karena masih menggunakan sistem manual dari meja pejabat ke pejabat lainnya,” kata Mustolih dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/11).

 

Komnas Haji dan Umrah mencatat, setidaknya terdapat lima ketentuan yang menghambat proses perizinan bisnis umrah dalam Permenag Nomor 18 Tahun 2015. Pertama, untuk mendapatkan izin PPIU masyarakat harus menyiapkan 13 dokumen dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Provinsi hingga kantor pusat Kemenag. Tanda izin PPIU berupa ‘SK’ (surat ketetapan) kemudian baru diterbitkan dan ditandatangani Menteri Agama. Kedua, calon PPIU juga harus memiliki bukti telah melakukan operasional sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW) minimal dua tahun.

 

(Baca Juga: KPPU Minta Dilibatkan Bahas Standar Pelayanan Mutu Penyelenggaraan Umrah)

 

Kemudian, calon PPIU juga dimintai laporan keuangan perusahaan satu tahun terakhir yang telah diaudit kantor akuntan publik terdaftar, minimal dengan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Keempat, apabila berencana membuka kantor cabang di luar wilayah domisili, PPIU wajib mengajukan izin kepada kantor wilayah Kemenag setempat.

 

Kelima, PPIU juga wajib membuat laporan penyelenggaraan perjalanan umrah, meliputi rencana perjalanan umrah, pemberangkatan, dan pemulangan serta meliputi bimbingan ibadah umrah, data keberangkatan dan kepulangan Jamaah, penerimaan dan pengeluaran visa Jamaah kepada Direktur Jenderal paling lambat 15 hari setelah Jamaah tiba di Tanah Air.

 

“Terbukti saat ini hanya ada 800-an PPIU yang memiliki izin, itu pun 80 persen tersentral berdomisili di Jabodetabek. Kendalanya tidak lain karena untuk mengurus izin umrah dari daerah harus bolak-balik ke Jakarta yang pasti memakan biaya, waktu, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Padahal saat ini kita memasuki era digital yang semuanya bisa diringkas dan dipercepat dengan sistem online,” kata Mustolih.

 

Dikatakan Mustolih, alur yang panjang tersebut secara praktik setidaknya membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk menyelesaikan. Padahal, potensi ekonomi dari penyelenggaraan umrah cukup menjanjikan. Ambil contoh, dalam rentan satu musim umrah (satu tahun ada 8 bulan, 4 bulan sisanya musim haji), peredaran uang jamaah umrah berkisar puluhan triliun. Dari segi jamaah, data tahun 2015 mencapai 717.000 orang dan setahun kemudian mengalami kenaikan 818 jamaah.

 

(Baca Juga: Menggugat Tanggung Jawab Kementerian Agama Lewat Class Action dan PMH)

 

Bila diasumsikan, lanjut Mustolih, rata-rata biaya umrah Rp25 juta maka perputaran uang Jamaah bisa mencapai Rp20 triliun per musim umrah. Oleh karena itu, Komnas Haji dan Umrah akan menyurati Presiden Republik Indonesia agar memanggil Menteri Agama merevisi dan merombak Permenag tersebut agar izin bisnis umrah (mendirikan PPIU) lebih sederhana dan cepat tidak harus menunggu 2,5 tahun, misalnya dengan sistem online.

 

Selain itu, Komnas Haji dan Umrah juga akan menyampaikan surat kepada Menko Perekonomian, Komisi VIII DPR RI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar aturan yang tidak relevan dengan investasi dan iklim bisnis pada sektor umrah dipangkas. Selain itu, pihaknya juga mendorong modernisasi sistem perizinan dengan menggunakan sistem online.

 

“Panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk mengurus izin PPIU bukan saja membuat investor tidak bersemangat dan investasi mengalami stagnasi. Tetapi dapat memicu dampak negatif lain, misalnya dalam menciptakan penguatan good corporate governance di pemerintahan karena menstimulasi adanya oknum untuk melakukan pungli atau investor yang ingin izinnya cepat diproses tetapi dengan menggunakan cara-cara instan tetapi melawan hukum,” kata Mustolih.

 

Dimintai tanggapannya, Kasubdit Pembinaan Umrah Ditjen Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Arfi Hatim, mengatakan bahwa Kemenag tengah mengembangkan sistem pelayanan online untuk pengurusan izin-izin tersebut. Paling lambat tahun depan, sistem online tersebut dipastikan rampung dan bisa mulai dioperasikan. Namun, terkait dengan catatan yang disebutkan Komnas Haji dan Umrah, Arfi mengatakan bahwa perlu dibedakan antara syarat perizinan dengan prosedur pelayanan.

 

Prosedur perizinan memang akan dipermudah dengan sistem online, sementara persyaratan perizinan dalam Permenag Nomor 18 Tahun 2015 justru menjadi syarat minimal yang harus dipenuhi calon PPIU. “Harus dipisahkan, ada syarat dan prosedur. Kalau prosedur kita pangkas karena semangatnya itukan untuk mempermudah, mempercepat dan masyarakat butuh kepastian dan kejelasan,” kata Arfi kepada hukumonline, Kamis (9/11).

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.