Sabtu, 11 November 2017
Sejarah Kantor Advokat Indonesia:
DNC, Perkara Asing Tanpa Advokat Asing
Dulu, DNC hanya menangani perkara komersial. DNC Januari 2018 mendatang tidak hanya perkara komersial, tetapi perkara probono dan kegiatan sosial.
Aida Mardatillah
Dibaca: 5996 Tanggapan: 0
DNC, Perkara Asing Tanpa Advokat Asing
Ilustrasi: HGW

Pasca berdirinya Kantor Advokat Adnan Buyung Nasution & Associates (ABNA) pada 1969, kemudian menjamurnya firma-firma hukum pada era berikutnya, khususnya era 1980-1990-an. Pendiri Assegaf Hamzah and Partners, Ahmad Fikri Assegaf dalam tulisan berjudul “Besar Itu Perlu: Sejarah Perkembangan Kantor Advokat Modern di Indonesia” yang dimuat Jurnal Hukum & Pasar Modal Volume VIII, Edisi 10/2015 menilai banyak kantor hukum modern era 1980-1990-an yang lahir dari "rahim" ABNA.

 

Salah satunya, Firma Hukum Dermawan & Co (DNC) yang lahir pada 1994 dengan pendirinya bernama Didi Dermawan. Jika ditelisik lahirnya DNC berhubungan erat dengan lahir firma hukum era 1980-an. Diawali lahirnya Nasution Lubis Hadiputranto (NLH) pada 1982 yang merupakan gabungan nama Adnan Buyung Nasution bersama Timbul Thomas Lubis dan Sri Indrastuti Hadiputranto yang fokus pada perkara korporasi (corporate law firm).   

 

Hanya saja, NLH berumur pendek karena pada 1985 dua partner-nya Sri Indrastuti Hadiputranto dan Timbul Thomas Lubis bergabung dengan Mohamed Idwan Ganie dan Arief Tarunakarya Surowidjojo yang baru mendirikan Kantor Hukum Ganie & Surowidjojo (GS). Masuknya dua partner tersebut membuat GS berubah nama menjadi Lubis, Hadiputranto, Ganie, Surowidjojo (LHGS) pada 1985 yang kemudian berubah menjadi LGS.  

 

Awalnya, Didi Dermawan pernah di Kantor GS (LHGS) pada 1985-1989. Didi Dermawan sempat menjadi partner di kantor hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP) yang berdiri pada 1989 yang sebelumnya bernama Hadiputranto, Hadinoto, Dermawan (HHD). Lantas, Dermawan resign pada 1993 dan mendirikan Dermawan & Co (DNC) yang sejak 2016 bernama AYMP (Armand Yapsunto Muharamsyah) Atelier of Law. 

 

Saat ditemui Hukumonline di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (3/11), Founding Partner DNC Didi Dermawan bercerita banyak hal mengenai sejarah berdirinya DNC yang tidak lepas dengan berdirinya Kantor Hukum GS (LHGS) dan HHD (HHP). Dia resmi bergabung dengan GS (LHGS) pada Februari 1985. Namun, pada Juli 1988 dia sempat mengenyam pendidikan master di Tulane Law School, New Orleans.  

 

“Pada Mei 1989 kembali ke Jakarta dan keluar dari GS (LHGS) yang saat itu sudah menjadi LGS,” ujar Didi Dermawan. Baca Juga: ABNA, Cikal Bakal Lahirnya Kantor Advokat Modern Generasi Kedua

 

Dia mengaku pernah dihubungi firma hukum ternama Baker & McKenzie di Amerika Serikat yang mengajak bermitra mendirikan kantor hukum di Indonesia bersama Sri Indrastuti Hadiputranto dan mendiang Tuti Dewi Hadinoto. “Langsung, saya dengan Sri Indrastuti dan Tuti Hadinoto mendirikan HHD dengan menggandeng Baker & McKenzie,” ujarnya.   

 

“Hanya saja, saya berkomitmen ketika di HHD hanya beberapa tahun saja. Lalu, tahun 1993 saya keluar dan mendirikan DNC tahun 1994,” jelasnya.

 

Didi menuturkan DNC berkantor pertama kali di The Landmark Tower B, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta. Saat itu, DNC hanya memiliki 2 associate yaitu Lana Anggraini dan Veronica. “Saat itu, sempat ada sekretaris dan resepsionis, tetapi keluar masuk (mengundurkan diri) karena tidak ada kerjaan. Jadi, yang selalu berada di kantor hanya bertiga dengan saya,” kenangnya.

 

Awal DNC berdiri banyak menangani perkara komersial terutama di sektor keuangan dan perbankan (finance and banking). Namun, lama-kelamaan DNC terus berkembang menangani perkara-perkara komersial lain seiring perubahan aturan di sektor hukum bisnis. Seperti, intelectual property right (hak kekayaan intelektual), pasar modal, merger dan akuisisi, litigasi komersial, insolvensi dan restrukturisasi, infrastruktur, hingga ekuitas swasta, investasi, energi dan pertambangan serta minyak dan gas.

 

Dalam kesempatan ini, dia menuturkan alasannya menggunakan kata “Co” yang pada tahun 1990-an belum banyak digunakan nama firma hukum. Kebanyakan nama belakang firma hukum menggunakan kata “Partners”, “Associates”. Menurutnya, kata “Co” kepanjangan dari Companion. Artinya, semuanya dilakukan secara bersama-sama dalam kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan, apakah sebagai mereka sebagai partner, associate, senior lawyer, atau junior lawyer.

 

“Jelas, kalau menggunakan nama partner nanti mengesampingkan associate, begitu pula sebaliknya,” jelasnya.  

 

Didi Dermawan berkemeja putih abu-abu dan berdasi hijau (tengah jongkok) bersama para associates-nya tahun 2001. Foto: Istimewa 

 

Awal berdirinya Kantor Hukum DNC pada tahun 1994 tak mudah mencari klien yang membutuhkan jasa hukum. Seiring berjalannya waktu, DNC memiliki banyak klien asing lantaran banyak membangun relasi dengan perusahaan-perusahaan asing di berbagai negara.      

 

“Saya banyak bertemu dengan pengusaha-pengusaha di berbagai belahan negeri. Saya berani berkenalan dan membangun relasi dengan orang-orang baru. Kerjaan kantor hukum kita bagus dalam menangani perkara, mereka yang pernah memakai jasa kantor hukum DNC akan memberitahukan kepada temannya untuk menggunakan kantor hukum DNC. Sebernarnya dari mulut ke mulut untuk memperoleh klien asing,” kata dia.

 

Upaya itulah yang membuat DNC banyak memiliki klien asing. Tak heran, klien DNC didominasi perusahaan asing (penanaman modal asing). Seperti, Trans Pacific National Bank, City Bank, dan lain-lain.  “Klien DNC 80 sampai 90 persen itu dari asing,” kata pria kelahiran Surabaya, 19 September 1958 ini.

 

Meski bermitra dengan firma hukum asing, sedari awal DNC pantang mempekerjakan advokat asing. Sebab, mendirikan DNC memang diperuntukkan advokat Indonesia dan memberi kesempatan kepada anak-anak muda Indonesia. Ia yakin advokat Indonesia mampu menangani perkara-perkara berkelas internasional.

 

“Sejak dulu DNC dalam menangani kasus tanpa advokat asing, walaupun banyak yang menawarkan tapi kita tetep konsisten tidak menggunakan advokat asing,” ujarnya. Baca Juga: MKK dan Sentuhan Pertama Advokat Asing di Indonesia

 

Berubah nama

Suatu ketika, Didi sempat berpikir bahwa nama Firma Hukum Dermawan & Co terkesan sangat pribadi. Dia berharap kelak nama Dermawan & Co agar orang lain berpikir lama-kelamaan DNC bukan dirinya. Pada tahun 2003, Didi Dermawan pensiun dari DNC, tetapi masih tetap menjadi of Counsel di DNC hingga 2008.

 

“Di Tahun 2008 itu, baru saya serahkan sepenuhnya dan kepercayaan kepada advokat-advokat muda yang bekerja di DNC agar bisa menggunakan nama mereka,” tuturnya.

 

Namun, sejak 2008 hingga 2015 masih menggunakan nama DNC. Sejak sejak awal tahun 2016 advokat-advokat yang berada di DNC mengubah namanya menjadi AYMP Atelier of Law yang diambil dari nama Arie Armand, Richard Yapsunto dan Wemmy Muharamsyah.

 

Konsultan Hukum AYMP, Ibrahim Senen mengatakan founding partner DNC Didi Dermawan terjun ke dunia hukum lagi pada 2015. Karenanya, nama Firma Hukum DNC akan dipergunakan kembali, yang sejak ia pensiun mempercayai DNC pada partner yang berada di AYMP. Menurutnya, partner-partner AYMP sepakat nama DNC digunakan kembali.

 

“Semua sistem dan infrastrukturnya sama, hanya namanya saja yang berbeda,” ujar Ibrahim.

 

Alhasil, pendiri awal DNC, Didi Dermawan memutuskan kembali menggunakan nama DNC & Co pada awal tahun 2018 mendatang. “Hak nama DNC kembali lagi kepada saya. Awal tahun 2018, DNC yang baru akan diresmikan dengan tema ‘Merah Putih’ disesuaikan dekorasi kantor DNC yang baru nantinya di Pasific Century Place, Jakarta,” lanjut Didi Dermawan.

 

Nantinya, DNC yang baru selain melanjutkan perkara-perkara komersial, juga menangani perkara charity atau probono (cuma-cuma) dan kegiatan sosial sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Untuk perkara probono dan kegiatan sosial, DNC fokus pada perkara/kegiatan kemanusiaan, lingkungan, tanggap bencana, bencana alam, dan bencana sosial.

 

“Kalau bencana sosial itu seperti peredaran narkoba termasuk konsen terhadap perlindungan ibu dan anak,” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang lulus pada tahun 1984 ini.

 

Makanya, saat ini AYMP memiliki advokat-advokat yang bakal fokus menangani perkara probono selain ada juga advokat-advokat yang menangani perkara komersial. Sebab, DNC sudah merekrut beberapa advokat yang selama ini pernah aktif di LBH dan LSM menangani perkara-perkara probono. “Jadi mereka bisa bekerja dan melakukan apa yang mereka suka,” tuturnya.

 

“Advokat yang bekerja di DNC sendiri dari dulu hingga saat ini selalu menggunakan advokat-advokat muda dan fresh graduate. Sekarang sudah 13 orang yang akan menjadi advokat di DNC yang baru,” kata dia.

 

Didi Dermawan berbaju hitam (tengah) bersama associates-nya Olla Dharma dan partner baru Aditya W. Santoso. Foto: AID

 

Ibrahim melanjutkan pada tahun 1997 DNC hanya memiliki 10 advokat. Lalu pada tahun 2000-an DNC memiliki sekitar 25 advokat. Lalu, sempat menurun tahun 2004, dan kembali lagi meningkat menjadi sekitar 30-an advokat. Kini, AYMP memiliki enam partners, dua diantaranya of Counsel dan sekitar 40-an advokat.

 

“Sama halnya seperti DNC, AYMP tidak pernah menggunakan advokat asing. Semuanya ditangani oleh advokat AYMP sendiri. Meskipun saat ini AYMP banyak juga menangani perkara perusahaan asing (PMA) sekitar 50 persen. Sisanya, 50 persen menangani perkara perusahaan nasional,” kata Ibrahim.

 

Didi pun mengungkap rahasia sukses bagi advokat-advokat muda yang ingin tetap bertahan menjadi advokat profesional. Intinya, ada dua yakni selalu terbuka dan selalu ingin belajar.  “Walaupun sudah pensiun, saya tetap ingin belajar. Sering membaca buku, seperti buku Pak J Satrio,” tutupnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.