Jumat, 10 November 2017
Coba Tebak, Kampus Mana yang Tertua dari 10 Fakultas Hukum Ini
Sebagian fakultas hukum yang paling awal berdiri berasal dari perguruan tinggi swasta. Fakultas Hukum umumnya termasuk fakultas tertua di universitas.
Muhammad Yasin
Dibaca: 22827 Tanggapan: 0
Coba Tebak, Kampus Mana yang Tertua dari 10 Fakultas Hukum Ini
Sejumlah dosen FH UI berfoto di depan patung Prof. Djokosoetono. FH UI termasuk salah satu fakultas hukum tertua di Indonesia. Foto: MYS

Pendidikan tinggi hukum di Indonesia tak bisa dilepaskan dari upaya menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang hukum. Sejak berdirinya Rechtsschool dan Rechtshogeshool di era sebelum kemerdekaan, dan Sekolah Hakim dan Djaksa (SHD) pada era setelah kemerdekaan, kebutuhan atas sumber daya berlatar belakang hukum makin tinggi. Tidak mengherankan sejumlah fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum berdiri di beberapa daerah, di bawah Yayasan tertentu. Pada era 1950-an pemerintah meresmikan berdirinya sejumlah fakultas hukum.

(Baca juga: Inilah Generasi Pertama Orang Indonesia Lulusan Sekolah Hukum).

Hingga kini hampir semua universitas memiiki fakultas hukum  karena fakultas ini termasuk favorit pilihan calon mahasiswa. Tetapi kampus manakah yang paling tua di antara fakultas-fakultas hukum berikut ini? 10 fakultas hukum  ini cukup menjadi respresentasi sejarah awal pendidikan tinggi hukum pasca kemerdekaan.

1. FH Universtas Indonesia, Depok

Fakultas Hukum Universitas Indonesia baru saja menyelenggarakan serangkaian acara Dies Natalies ke-93. Setiap bulan Oktober, salah satu fakultas hukum tertua di Indonesia ini selalu memperingati dies nataliesnya. Jika dihitung, hari lahir ini berkaitan dengan pendirian Rechtshogeschool pada 28 Oktober 1924 oleh Gubernur Jenderal D. Fockt di Museum van het Baraviasche Vennootschap van Kunsten en Wetenschappen, kini dikenal sebagai bagian depan Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta. Mr Paul Scholten ditunjuk sebagai pemimpin pertama Rechtshogeschool tersebut.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), Rechtshogeschool ditutul dan baru dibuka kembali pada 1946 dengan nama Fakulteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen sebagai bagian dari Nood-Universiteit van Indonesia yang dibuka 21 Januaro 1946. Perguruan tinggi ini adalah bentukan NICA. Sementara itu, kampus bentukan pemerintah Republik Indonesia adalah Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, yang didirikan pada 19 Agustus 1945. Pada saat didirikan ada empat fakultas yaitu hukum, sastra, kedokteran, d farmasi. Ketika kondisi politik memaksa kegiatan pendidikan dipindah ke Yogyakarta, sebagian kegiatan lain masih berlangsung di Jakarta.

Setelah adanya pengakuan kedaulatan, maka pada 30 Januari 1950 dikeluarkan UU Darurat No. 7 Tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi yang memberi wewenang Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengambil tindakan yang diperlukan guna pembinaan pendidikan tinggi di Indonesia. Pada 2 Februari 1950 dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda, bertempat di aula Fakultas Kedokteran UI di Salemba. Meskipun perundingan tidak berjalan sebagaimana mestinya, di hari perundingan itulah lahir lembaga pendidikan baru bernama Universiteit Indonesia, yang kemudian menjadi Universitas Indonesia. Salah satu fakultasnya adalah Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, gabungan dari Fakultas Hukum Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia dengan Fakulteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. Dekan pertama adalah Mr. Djokosoetono dan paniteranya Mr. Hazairin. Pada 1968, fakultas ini dipecah menjadi Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (belakangan menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

Setelah era Prof. Mr. Djokosoetono (1950-1962), Dekan FH UI berturut-turut adalah Prof. Soejono Hadinoto (1962-1964), Prof. R. Subekti (1964-1966), Prof. Oemar Seno Adji (1966-1968), Prof. R Soekardono (1968-1970), Padmo Wahjono (1970-1978), Ny. S.J. Hanifa Wiknjosastro (1978-1984), Mardjono Reksodiputro (1984-1990), Prof. Charles Himawan (1990-1993), Prof. R.M Girindro Pringgodigdo (1993-1997), Prof. Sri Setianingsih Suwardi (pejabat, 1997-1999), Prof. Abdul Bari Azed (1999-2003), Prof. Hikmahanto Juwana (2004-2008), Prof. Safri Nugraha (2008-2011), Siti Hajati Hosein (pejabat, 2011-2014), dan Prof. Topo Santoso.

2. FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Seperti halnya Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) telah melahirkan banyak tokoh hukum yang berkontribusi untuk negara ini. Apalagi fakultas ini sudah puluhan tahun berdiri.

Dalam laman resmi FH UGM tertulis dengan jelas fakultas ini merupakan fakultas hukum pertama yang didirikan oleh universitas nasional di Indonesia. Sejarah FH UGM tak lepas dari pendirian Faculteit Hoekoem Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang lahir pada 17 Februari 1946; Sekolah Tinggi Hukum Jogjakarta (STHJ) hasil peleburan Faculteit Hoekoem Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada dengan Sekolah Tinggi Hukum Negeri di Surakarta pada 7 Desember 1949. STHJ berubah menjadi Faculteit Hukum Universiteit Gadjah Mada (FH UNGM) sesuai PP No. 23 Tahun 1949. Seiring dengan terbitnya PP No. 30 Tahun 1950 tentang Penghapusan Bentuk Akademi di Lingkungan UNGM, fakultas ini berubah menjadi Fakultas Hukum, Sosial dan Politik (FHSP). Pada saat bersamaan, fakultas ini memiliki cabang di Surabaya, yang kelak menjadi cikal bakal FH Universitas Airlangga.

Pada 19 September 1952, FHSP ditambahkan bagian ekonomi sehingga berubah menjadi Faculteit Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik (FHESP). Pada 11 Juli 1955, UNGM berubah menjadi UGM. Pada tahun yang sama, FHESP dikembangkan menjadi tiga fakultas, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, serta Fakultas Sosial dan Politik. Sejak saat itu, FH UGM menjadi fakultas yang mandiri.

3. FH Universitas Airlangga, Surabaya

Fakultas Hukum Universitas Airlangga merupakan salah satu fakultas hukum tertua di Indonesia. Ketua Mahkamah Agung HM Hatta Ali adalah salah seorang alumninya. Tokoh hukum lain lulusan FH Unair adalah mantan hakim agung Mugihardjo, Paulus Effendi Lotulung, mantan Jaksa Agung Singgih dan MA Rachman, mantan hakim konstitusi Harjono, serta advokat Trimulja D Soerjadi dan Nursyahbani Katjadungkana.

Pada mulanya, pada tahun 1952 merupakan cabang dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak 1954, dengan berdirinya Universitas Airlangga, ditetapkanlah Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Hukum sebagai tiga fakultas pertama dari Universitas Airlangga. Beberapa Sarjana Hukum terkemuka di Indonesia, antara lain Mr. A.G. Pringgodigdo (Sekretaris Negara RI dalam Kabinet Presiden Soekarno) menjadi pendiri Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dengan reputasi yang sangat baik dalam melaksanakan pendidikan tinggi hukum, maka sejak tahun 1970-an Fakultas Hukum Universitas Airlangga dipercaya oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk menjadi pembina dalam rangka pengembangan fakultas hukum lain di wilayah Indonesia timur.

4. FH Universitas Padjadjaran, Bandung

Tokoh hukum seperti Mochtar Kusuma Atmadja, Bagir Manan, Mieke Komar, Romli Atmasasmita, dan Ruhut Sitompul sebagian kecil alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang berkiprah di pentas hukum nasional, Laman resmi fakultas hukum Universitas Padjadjaran tak banyak menceritakan awal mula pendirian fakultas ini dan tokoh-tokoh yang telibat intens pada saat pendiriannya.

Awalnya bernama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, fakultas ini menjadi salah satu dari empat fakutas yang sudah ada ketika Universitas Padjadjaran resmi didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitad Padjadjaran di Bandung.

Mr. Iwa Koesoemasoemantri adalah dekan pertama FH yang diangkat, dan menjabat selama periode 1957-1962 dan 1963-1964. Pada periode 1962-1963 pejabat dekannya adalah Prof. Soeria Soemantri. Selanjutnya, dekan FH Unpad dijabat oleh Mr. Usep Ranawidjaja, Prof. Mochtar Kusuma Atmadja, Komar Kantaatmadja, Saleh Adiwinata, Prof. Sri Soemantri, Prof. Sjahran Basah, Prof. Mieke Komar K, Prof. Man S Sastrawidjaja, Prof. Ahmad M Ramli, Ida Nurlinda, Sigid Suseno, dan An An Chandrawulan.

5. FH Universitas Sumatera Utara, Medan

Yayasan Universitas Sumatera Utara menyerahkan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat kepada Pemerintah Republik Indonesia pada 12 Januari 1954. Tanggal ini pula yang diperingati sebagai hari lahir fakultas hukum tertua di Sumatera ini. Tokoh yang berperan dalam pendirian fakultas ini antara lain Prof. Mr. T. Dzulkarnain, Prof. Mr. Mahadi, Prof. Mrs. Ani Abbas Manoppo, Prof. Mr. Muhammad Yudus, Mr. Tagor Ginagan Harahap, dan T. Jafizham. Para tokoh ini disertakan dalam proses pembentukan sebuah universitas negeri di Medan. Pada 20 November 1957, Presiden Soekarno meresmikan berdirinya Universitas Sumatera Utara (USU).

Dekan pertama Fakultas Hukum USU adalah Mr. T. Dzulkarnain. Ketika terjadi peralihan dari swasta ke negeri, dekannya adalah Mr. Ani Abbas Manoppo. Tetapi ketika Ny Ani Abbas ditugaskan ke luar negeri, yang ditunjuk sebagai acting dekan sampai akhir tahun akademik 1958 adalah Mr. Mahadi. Kemudian jabatan dekan diemban oleh Mr. T. Dzulkarnain, Hatunggal Siregar, Madjloes, Bachtiar Agus Salim, Amru Daulay, Muhammad Abduh, Sanwani Nasution, OK Chairuddin, Prof. Rehngena Purba, Hasnil Basri Siregar, Prof. Runtung Sitepu, dan Prof, Budiman Ginting.

6. FH Universitas Andalas, Padang

Pendirian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unand dikuatkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Desember 1955. Cikal bakal fakultas ini adalah Perguruan Tinggi Hukum Pancasila yang didirikan Yayasan Sriwijaya. Pada 13 September 1956, seiring dengan peresmian Universitas Andalas sebagai PTN, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat menjadi salah satu fakultas awal di lingkungan universitas ini.

Adapun nama dekan yang tercatat sepanjang sejarah FH Unand adalah Mr. Abu Bakar Djaar (1958-1961), Mr. Satmoko (1961-1963),  Prof. St. Haroen Al Rasyid (1963-1972), Boerma Burhan (1973-1976), M. Zen Djamil (1977-1980), Azmi Djamarin (1981-1987), M, Junus Anwar (1988-1990), Darmilis (1991-1997), .Firman Hasan (1997-1998), Azhar Raoef (1998-2002), Prof. Takdir Rahmadi (2002-2006), Prof. Elwi Daniel (2006-2010), Prof. Yuliandri (2010-2014), dan kini dipimin oleh Prof. Zainul Daulay. Fakultas Hukum Unand sudah menghasilkan sejumlah tokoh hukum nasional. Hakim agung Takdir Rahmadi dan hakim konstitusi Saldi Isra contohnya.

7. FH Universitas Diponegoro, Semarang

Di Undip, fakultas hukum adalah fakultas tertua. Secara historis fakultas hukum adalah lanjutan dari Fakultas Hukum Universitas Semarang. Nama Universitas ini diambil dari nama Yayasan Universitas Semarang (akta notaris RM Soeprapo tanggal 21 Desember 1956 No. 59, Berita Negara 18 Januari 1957 No. 59. Pendirian fakultas ini tak lepas dari jasa sejumlah jaksa yang bertugas di Semarang kala itu, yakni Mr. Imam Bardjo, Mr. Sudarto, Mr. Soesanto Kartoatmodjo, dan Mr. Dan Soelaiman. Ketika Universitas Semarang resmi berdiri pada Januari 1957, baru ada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Dekan pertamanya adalah Mr. R. Soebijono Tjitrowinoto. Rektor Undip pertama adalah Mr. Imam Bardjo.

Ketika dies natalies ke-3 pada tahun 1960, Presiden Soekarno mengubah nama perguruan tinggi ini menjadi Universitas Diponegoro, dikuatkan dengan PP No. 7 Tahun 1961. Fakultas Hukum Universitas Semarang berubah menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Diponegoro. Tetapi pada 1968, fakultas ini dipecah menjadi dua: FH dan Fakultas Sosial dan Politik.

Setelah era kepemimpinan Mr. R. Soebijono Tjitrowinoto, dekan FH Undip berturut-turut adalah Worjanto (1958-1960), Prof. Soedarto (1960-1962), R.G. Wirjono (1962-1963), Prof. Soenario (1963-1966), Prof. Satjipto Rahardjo (1966-1973), Prof Soedarto (1973-1975), Perwahid Patrik (1977-1979), Prof. Satjipto Rahardjo (1980-1985), Prof. Muladi (1986-1991), Prof. Barda Nawawi Arief (1992-1999), Yasin Tasyrif (2000-2003), Prof. Achmad Busro (2003-2007), Prof. Arif Hidayat (2007-2011), Prof. Yos Yohan Utama (2011-2015), dan Prof. R. Benny Riyanto.

8. FH Universitas Sriwijaya Palembang

Fakultas Hukum didirikan pada tanggal 31 Oktober 1957 di bawah naungan Yayasan Perguruan Sjakhyakirti dan berstatus swasta. Pada tanggal 17 September 1960 oleh Yayasan Perguruan Sjakhyakirti, Fakultas Hukum ini diserahkan kepada Universitas Sriwijaya (UNSRI). Pada tanggal 14 Febriari 1961, dibuka Fakultas Hukum UNSRI Cabang Lampung yang kemudian memisahkan diri dari UNSRI pada tahun 1963 untuk bergabung dengan Universitas Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNSRI tanggal 25 November 1965, dibuka Fakultas Hukum UNSRI Cabang Bangka yang kemudian ditutup pada tanggal 26 Juni 1983 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1983.

Cabang kuliah Fakultas Hukum UNSRI di Belitung, Curup dan Kayu Agung serta Extention Fakultas Hukum di Palembang secara serentak dibuka pada tahun akademik 1967/1968. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNSRI tanggal 1 Maret 1969, Extention Fakultas Hukum diubah menjadi Fakultas Hukum Sore. Kini Cabang kuliah di Belitung, Kayu Agung dan Curup telah ditutup.

9. FH Universitas Hasanuddin, Makassar

Pada setiap bulan Maret, FH Unhas memperingati dies natalies. Tahun ini sudah yang ke-65 dihitung dari pendirian fakultas hukum 3 Maret 1952. Dasar pendiriannya adalah  SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 30 Januari 1952. Awalnya, fakultas hukum Unhas adalah cabang dari Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia. Dosen-dosennya pun masih banyak didatangkan dari Jakarta. Makanya, dekan pertamanya pun Prof. Djokosoetono, Guru Besar FH UI. adalah Ketika Universitas Hasanuddin diresmukan pada 9 September 1956, fakultas hukum salah satu cikal bakalnya.

Tertulis dalam laman FH Unhas, keberhasilan pendirian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat saat itu tidak lepas dari upaya maksimal pada pejuang, seperti J.E. Tatengkeng, yang tergabung dalam Badan Perguruan Tinggi di Makassar. Niat J.E Tatengkeng dan kawan-kawan mendapat dukungan pemerintah daerah dan politisi setempat.

Setelah era Prof. Djokosoetono, dekan FH Unhas selanjutnya adalah Prof. Mr. C. De Heern, kemudian dilanjutkan oleh Prof. G. H. M. Riekerk. Pada tahun 1956 di bawah pimpinan Prof. Riekerk, Fakultas Hukum tidak lagi menjadi cabang dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tetapi telah berdiri sendiri sebagai Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di bawah naungan Universitas Hasanuddin. Setelah itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin berturut-turut Mr. Sutan Mohamad Syah (1958-1959) Prof. O. L. Tobing (1959-1961), Mr. Sutan Mohamad Syah (1961-1962), Prof. Tahir Tungadi (1962-1964), Mustamin Dg Matutu (1964-1967), Ridwan Saleh Mattayang (1969-1971), Mr. Andi Zainal Abidin Farid (1971-1973), Mustamin Dg Matutu (1973-1975), Prof. Tahir Tungadi (1975-1977), Prof. Agnes M. Toar (1977), Mansyur Djuana (1977-1980), Prof. S.R. Noor (1980-1986), Prof. Achmad Manggau (1986-1988), Kadir Sanusi (1988-1994), Prof. Achmad Ali  (1994-2002), Prof. Abdul Razak (2002-2006), Prof. Syamsul Bachri (2006 - 2010), Prof. Aswanto (2010-2014), dan dilanjutkan Prof. Farida Patittingi.

10. Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Pembentukan Universitas Lambung Mangkurat tak terlepas dari gagasan sejumlah pejuang ketika mereka melakukan reuni pada Maret 1957. Setahun kemudian terbentuk Panitia Persiapan Pembentukan Universitas Lambung Mangkurat. Gagasan itu terealisasi pada 21 September 1958. Pada saat universitas ini berdiri, hanya ada empat fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial Politik, dan Fakultas Islamologi. Ketika awal berdiri, FH Unlam mendatangkan tenaga pengajar dari FH UGM Yogyakarta.

Dekan pertama FH Unlam adalah Mr. Soejono Hadidjojo, disusul H. Gusti Ibrahim Aman, H. Idham Zarkasi, R. Biertje Tjitrokoesoemo, Yusuf Mansyur, M. Roesmali, H. Abdurrahman Hasan, Hj. Yurliani, H. Riduan Syahrani, H. Darman, Rosita Saifuddin, Helmi, dan Mohammad Effendy.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.