Sabtu, 11 November 2017
Menkumham: Mengatasi Obesitas Regulasi Jadi Prioritas Pemerintah
Disharmoni dan banyaknya regulasi yang ada dianggap menghambat pembangunan negara.
Norman Edwin Elnizar
Dibaca: 2328 Tanggapan: 0
Menkumham: Mengatasi Obesitas Regulasi Jadi Prioritas Pemerintah
Menteri Yasonna saat membuka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4. Foto: NEE

Mengusung tema "Penataan Regulasi di Indonesia", Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 resmi dibuka Jumat (10/11) malam oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Konferensi yang rutin diselenggarakan sejak tahun 2014 ini dihadiri ratusan akademisi hukum, peneliti, praktisi dan pemangku kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri. Berlokasi di Jember, Jawa Timur, para peserta akan melakukan diskusi terarah untuk menghasilkan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan.

 

Selain Menkumham, perhelatan ini juga dihadiri Dirjen Perundang-undangan, Widodo Ekatjahjana, hakim konstitusi dan para mantan hakim konstitusi juga turut serta. Mereka antara lain Saldi Isra, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjabat Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Mohammad Mahfud MD, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Harjono. Hadir pula Bupati Jember Faida beserta jajarannya didampingi pimpinan Universitas Jember antara lain Rektor dan Dekan Fakultas Hukum.

 

Yasonna menyampaikan, ibarat tubuh manusia, regulasi di Indonesia sudah obesitas. Akibatnya berbagai regulasi yang ada sudah tidak lagi sehat untuk mendorong pembangunan dan kemajuan negara. Menurutnya, pembentukan berbagai produk perundang-undangan cenderung dipenuhi pragmatisme dan ego sektoral masing-masing kementerian saat menyusun program legislasi nasional.

 

"Kadang-kadang yang dibicarakan adalah kementerian saya, lembaga saya, bukan negara kita, kepentingan nasional," katanya dalam orasi pembuka konferensi di depan para peserta.

 

Selama ini, lanjut Yasonna, Kementerian Hukum dan HAM selalu mendorong agar kepentingan skala nasional menjadi fokus semua unsur pemerintahan dalam membentuk regulasi. Namun tidak dapat dielakkan bahwa disharmoni regulasi kerap terjadi karena berbagai sebab. Setidaknya ada tiga tantangan pengelolaan regulasi di Indonesia sebagai negara hukum saat ini.

 

(Baca Juga: Akui Kualitas Produk Legislasi Rendah, Pemerintah Fokus Harmonisasi Regulasi)

 

Pertama, ‘obesitas’ regulasi di tingkat pusat dan daerah yang cenderung menghambat pembangunan ekonomi khususnya investasi swasta. Terlalu banyaknya jumlah regulasi yang ada juga dinilainya menghambat efektifitas pelayanan publik. “Kurang lebih dari 62 ribuan peraturan yang tersebar di berbagai instansi, berpotensi tumpang tindih, belum lagi dinyatakan inkonstitusional,” katanya.

 

Kedua, ketidakharmonisan masih ditemukan di berbagai instansi tingkat pusat yang seharusnya lebih mudah melakukan komunikasi. Yasonna menggarisbawahi secara khusus berbagai Peraturan Menteri/Badan/Komisi di mana memang tidak ada kewajiban untuk melakukan harmonisasi satu sama lain antar soal substansi yang diatur.

 

“Padahal banyak ditemukan substansi suatu Peraturan Menteri berkaitan dengan kementerian atau lembaga lainnya, karena ego sektoral sering tumpang tindih bahkan bertentangan,” tegasnya.

 

Yasonna melihat, salah satu sebabnya karena UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) memang tidak mewajibkan soal harmonisasi Peraturan Menteri/Badan/Komisi satu dengan lainnya sebelum diundangkan.

 

Ketiga, berbagai Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah juga sangat banyak yang tidak harmonis dengan regulasi yang lebih tinggi baik substansi maupun teknik penyusunannya. “Pada tahun 2016 Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3143 Perda bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi,” lanjutnya.

 

Tantangan ini, menurut Yasonna, semakin bertambah karena putusan MK telah menyatakan pemerintah tidak lagi berwenang membatalkan Perda. Pemerintah harus mencari cara lain untuk mengupayakan harmonisasi yang tidak lagi bisa dilakukan executive review setelah diundangkan.

 

“Mohon ada kajiannya, apakah pembatalan Perda bisa dilakukan dengan regulasi yang ada di atasnya? Seperti Peraturan Presiden atau PP misalnya, ketimbang melakukan judicial review,” ujarnya. Ditengarai, proses judicial review akan memakan waktu lebih lama ketimbang executive review yang dulu bisa dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

 

Kepada para peserta konferensi ini Yasonna menitipkan harapan agar menghasilkan rekomendasi yang jitu melalui diskusi para ahli hukum tata negara. Ia juga menyampaikan rancangan solusi yang tengah diupayakan pemerintah soal merampingkan regulasi seperti pembentukan tim penataan regulasi yang akan bekerja secara ad hoc melakukan reformasi regulasi.

 

Upaya berikutnya adalah mengusulkan revisi UU 12/2011 agar mengatur lebih jauh soal kewajiban harmonisasi antar instansi yang berwenang membentuk regulasi sejak perancangannya. Khususnya di antara intansi kekuasaan eksekutif sendiri dari tingkat pusat hingga daerah.

 

(Baca Juga: Jimly: Nilai BUdaya Juga Mesti Mendasari Tatanan Hukum Indonesia)

(Baca Juga: Indonesia Jadi Negara Terbaik Perbaiki Regulasi Bisnis)

 

Kemudian, berbagai rancangan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah akan diwajibkan menyertakan instansi vertikal yang berkaitan dari pemerintah pusat. “Hal ini konsekuensi tidak dimiliki lagi kewenangan pemerintah membatalkan Perda, maka pendampingan dilakukan untuk mencegah Perda bermasalah,” pungkasnya.

 

Konferensi ini terselenggara atas kerjasama APHTN-HAN, Pusat Studi Konstitusi (PuSako) Universitas Andalas dan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember dengan melibatkan para penyelenggara negara yaitu Kementerian Hukum dan HAM, MPR RI, Mahkamah Konstitusi, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember.

 

Disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara dalam laporan pertanggungjawabannya saat pembukaan, Bayu Dwi Anggono, bahwa konferensi ini dihadiri sekitar 650 peserta yang datang dari 150 Perguruan Tinggi se-Indonesia. Selain itu, konferensi juga dihadiri 30 guru besar hukum dan para pegiat masyarakat sipil seperti ICW, Perludem, Kode Inisiatif, PSHK, PBHI. Ahli hukum dari luar negeri juga turut diundang, seperti Simon Butt dari Sydney University dan Yuzuru Shimada dari Nagoya University.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.