Senin, 13 November 2017
5 Cara Ini Diusulkan untuk Atasi Defisit Jaminan Kesehatan Nasional
Ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi defisit JKN. Menaikkan iuran opsi terakhir.
Ady Thea DA
     0 
5 Cara Ini Diusulkan untuk Atasi Defisit Jaminan Kesehatan Nasional
Rapat tingkat Menteri membahas defisit JKN, 7 Nov 2017. Foto: RES

Pemerintah telah merencanakan sejumlah kebijakan yang akan ditempuh untuk mengatasi defisit yang dialami program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan, misalnya, mendapatkan suntikan dana Rp3,6 triliun. Namun suntikan dana itu belum bisa sepenuhnya mengatasi defisit yang dialami. Cara lain digulirkan dalam rapat tingkat menteri, yakni memanfaatkan cukai rokok.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebut opsi lain berupa menaikkan iuran JKN-KIS. Kebijakan menaikkan  iuran itu akan ditempuh jika semua upaya telah dilakukan pemerintah namun masih membutuhkan peran serta masyarakat. Tetapi menaikkan iuran itu bukan tanpa resiko, seperti penolakan dari masyarakat. Itu sebabnya Pemerintah terkesan sangat berhati-hati jika ingin menaikkan iuran.

“Kami selalu hati-hati, pemerintah tidak mau tujuan menyelesaikan satu masalah malah menimbulkan masalah baru. Itu adalah titik keseimbangan yang coba kami cari untuk menetapkan berapa jumlah iuran,” kata Sri usai rapat tingkat Menteri di Jakarta, Senin (07/11) lalu.

(Baca juga: Pemerintah Buka Peluang Cukai Rokok untuk Atasi Defisit JKN).

Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyebut sedikitnya ada 5 cara yang bisa dilakukan untuk menangani persoalan tersebut. Pertama, mengevaluasi besaran iuran JKN-KIS. Selama ini iuran peserta merupakan sumber pendapatan utama BPJS Kesehatan. Tapi jumlah iuran yang terkumpul lebih sedikit daripada pengeluaran. Tercatat per 30 Juni 2017 iuran yang masuk Rp35 triliun dan pengeluaran sampai Rp41,5 triliun, ada defisit 6,5 triliun.

Iuran peserta penerima bantuan (PBI) Rp23 ribu per orang setiap bulan yang dibayar pemerintah saat ini belum memenuhi perhitungan aktuaria sebesar Rp36 ribu. Jika pemerintah membayar iuran PBI Rp36 ribu untuk 92,4 juta peserta selama 12 bulan, jumlah iuran yang dibayar mencapai Rp39,9 triliun. Ditambah 13 juta peserta PBI yang dibayar pemerintah daerah (pemda) melalui APBD sekitar Rp5,6 triliun. Untuk kategori peserta PBI jumlah iuran yang terkumpul totalnya mencapai Rp45,5 triliun.

Iuran peserta kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) menurut Timboel juga perlu dinaikkan, untuk kelas III Rp27.000 per orang setiap bulan, kelas II Rp55 ribu dan kelas I untuk saat ini belum perlu dinaikkan. Jika kenaikan iuran itu dilakukan, potensi iuran BPJS Kesehatan tahun 2018 bisa mencapai Rp90 triliun. “Dasar hukum kenaikan iuran ini sebagaimana amanat Pasal 16l Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,” katanya di Jakarta, Selasa (07/11).

(Baca juga: Kendalikan Defisit JKN, Pemerintah Perbaiki Regulasi).

Kedua, terkait iuran, Timboel melihat kinerja direksi BPJS Kesehatan belum maksimal menagih piutang iuran per 30 Juni 2017 sebesar Rp3,9 triliun. Piutang itu berasal dari iuran peserta yang belum dibayar seperti Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Peserta Penerima Upah (PPU).

Ketiga, Timboel mengusulkan agar pemerintah dan direksi BPJS Kesehatan melakukan penegakan hukum. Dia mencatat jumlah peserta PPU per 30 Juni 2017 masih rendah, hanya 10,54 juta jiwa. Padahal regulasi yang ada sudah memberi dasar hukum yang kuat bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan penegakan hukum, apalagi ada PP No.86 Tahun 2013 yang memuat sanksi. Jumlah peserta PPU BPJS Ketenagakerjaan sekarang mencapai 24 juta jiwa. Jika BPJS Kesehatan mampu meningkatkan jumlah peserta PPU menjadi 20 juta jiwa, iuran yang terkumpul dari peserta PPU selama setahun bisa mencapai Rp40 triliun. Belum lagi kenaikan upah minimum setiap tahun yang otomatis menambah presentase besaran iuran yang dibayar PPU.

Keempat, menaikkan  batas atas iuran PPU dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta. Jika batas atas iuran hanya Rp8 juta maka iuran yang dibayar per orang maksimal sebesar Rp400 ribu. Ketika batas atas itu naik menjadi Rp12 juta, iuran yang dibayar setiap peserta PPU maksimal Rp600 ribu.

(Baca juga: 5 Kelemahan Regulasi Iuran dan Denda BPJS Kesehatan).

Kelima, mengevaluasi pembiayaan kapitasi dan Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs). Timboel mencatat total dana kapitasi yang dibayar BPJS Kesehatan dalam satu semester di tahun 2017 sebesar Rp6,6 triliun. Jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebanyak 72,8 juta. Ini berarti setiap kunjungan peserta ke FKTP membutuhkan biaya Rp90.659. Jumlah itu relatif mahal dibandingkan rata-rata kunjungan ke klinik swasta yang membutuhkan biaya Rp60 ribu per kunjungan.

Selain kapitasi, pembiayaan melalui INA-CBGS juga perlu dikaji. Data semester pertama 2017 menunjukan jumlah kunjungan rawat jalan di fasilitas rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) mencapai 29,2 juta dan rawat inap 4,02 juta. Total kunjungan 33,22 juta itu menghabiskan dana Rp34 triliun. Mengacu data itu biaya paket INA-CBGs untuk satu kali kunjungan ke FKRTL sebesar Rp1.023.479. Biaya itu tergolong besar dan patut jadi perhatian pemerintah. Besarnya pembiayaan INA-CBGs itu menurut Timboel harus diwaspadai karena berpotensi bersinggungan dengan fraud atau tindak kecurangan.

Dengan menempuh beberapa kebijakan itu Timboel berharap program JKN bisa mengatasi masalah defisit. Tercatat sejak 2014 sampai saat ini jumlah defisit semakin besar, tahun 2014 (Rp3,3 trilun), 2015 (Rp5,7 triliun), 2016 (Rp9,7 triliun) dan semester 1 tahun 2017 sebesar Rp6,5 triliun. Akhir Agustus 2017 jumlah defisit meningkat jadi Rp8,5 triliun. “Saya memperkirakan defisit sampai akhir 2017 bisa mencapai Rp12 triliun,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.