Rabu, 15 November 2017
ASEAN Sepakati Konsensus Perlindungan Buruh Migran
Merupakan langkah maju dalam perlindungan buruh migran di ASEAN.
Ady TD Achmad
Dibaca: 629 Tanggapan: 0
ASEAN Sepakati Konsensus Perlindungan Buruh Migran
Foto: www.asean.org

Presiden Joko Widodo bersama kepala negara anggota ASEAN lainnya telah menandatangani ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, Selasa (14/11).

Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengatakan dokumen tersebut diteken oleh 10 kepala negara anggota ASEAN.  Kesepakatan itu merupakan langkah maju ASEAN dalam meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran. Kesepakatan memuat ketentuan yang sejalan dengan konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Misalnya, memberi perlindungan kepada buruh migran dan keluarganya, baik buruh migran yang memegang dokumen maupun yang tak berdokumen.

“Ini merupakan keputusan yang sangat maju dalam rangka meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran di ASEAN,” kata Hanif dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (14/11).

Hanif menjelaskan selama ini pembahasan mengenai perlindungan buruh migran di ASEAN menghadapi tantangan. Pembahasan telah berlangsung selama 10 tahun namun belum ada kesepakatan. Alotnya pembahasan itu karena ada perbedaan kepentingan antar anggota ASEAN, yakni negara pengirim seperti Indonesia dan Filipina dengan negara penerima seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Drussalam.

(Baca juga: Ditunggu, Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN).

Gagasan perlindungan buruh migran ASEAN telah diadopsi pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 tahun 2007 di Cebu, Filipina. Kesepakatan yang juga dikenal sebagai Deklarasi Cebu itu mengamanatkan ASEAN memiliki instrumen guna meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran.

Upaya pemerintah dalam perlindungan buruh migran di kancah internasional juga telah dilakukan sebelumnya, salah satunya dalam sidang International Labour Organization (ILO) di Jenewa, Swiss, beberapa waktu lalu. Dalam forum itu Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, mengatakan pemerintah Indonesia mendorong ILO sebagai organisasi perburuhan internasional memperbaiki tata kelola migrasi buruh secara global.

Haiyani menyebut tata kelola migrasi pekerja yang adil dan efektif sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak buruh migran. “Mengingat perlindungan pekerja migran merupakan isu prioritas bagi Indonesia, Pemerintah RI akan senantiasa mendukung upaya global, termasuk penguatan peran ILO, dalam memperbaiki tata kelola migrasi pekerja di berbagai level,” urainya.

(Baca juga: Indonesia-Filipina Bahas Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN).

Menurut Haiyani pemerintah mendukung inisiatif ILO untuk meningkatkan bantuan teknis kepada negara anggota dalam pengembangan keterampilan bagi pekerja migran agar sejalan dengan permintaan pasar kerja global. Selaras itu pemerintah telah mengembangkan berbagai program pelatihan yang meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja migran Indonesia.

Mengenai kesepakatan konsesus ASEAN untuk perlindungan pekerja migran, Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan buruh migran di ASEAN butuh perlindungan yang berkekuatan hukum untuk mencapai akses terhadap keadilan. Jika dibandingkan pilar lain yang melahirkan keputusan mengikat dan lembaga baru (AICHR dan ACWC), kesepakatan yang dicapai itu dinilai tidak signifikan.

Wahyu mengingatkan buruh migran di ASEAN sebagai penggerak utama ekonomi di kawasan. Dari 10 besar negara penerima remitansi terbesar di dunia 3 diantaranya merupakan negara anggota ASEAN yakni Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Namun, perlindungan bagi buruh migran di ASEAN sangat terbatas.

“Tentu saja kehadiran ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers patut diapresiasi namun konsensus ini tidak cukup memadai dan tidak signifikan menjadi instrumen perlindungan buruh migran ASEAN,” papar Wahyu.

(Baca juga: Panduan untuk Orang Hukum Memasuki MEA).

Migrant Care mendesak semua pemimpin ASEAN untuk mengakui kontribusi signifikan buruh migran dengan mendorong lahirnya instrumen perlindungan buruh migran dalam bentuk Konvensi ASEAN. Konvensi itu harus mempunyai kekuatan yang mengikat (legally binding), berbasis pada instrumen internasional terkait perlindungan buruh migran. “Selain itu perlu didorong adanya Komisi ASEAN untuk Perlindungan Buruh Migran untuk memastikan terselenggaranya akses keadilan dan perlindungan HAM burih migran di kawasan ASEAN,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.