Jumat, 17 November 2017
Pengusaha Ingatkan Pentingnya Harmonisasi Regulasi untuk Dorong Industri
Industri tak hanya menyerap tenaga kerja tapi juga membangun sumber daya manusia.
Ady TD Achmad
0
Pengusaha Ingatkan Pentingnya Harmonisasi Regulasi untuk Dorong Industri
Ilustrasi gedung. Foto: MYS

Pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk mendorong masuknya investasi, antara lain deregulasi peraturan. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih ditengarai mempengaruhi geliat perekonomian. Itu salah satu yang disorot Chairman Panasonic Gobel Group, Rachmat Gobel, dalam diskusi yang digelar sebuah stasiun radio di Jakarta, Rabu (16/11). Menurutnya, industri perlu didukung oleh regulasi yang implementasinya berjalan harmonis sehingga mampu mendorong industri menciptakan lapangan kerja.

Rachmat berpendapat tren menurunnya lapangan kerja pada sektor industri kebanyakan terjadi di kota. Misalnya, tutupnya sejumlah gerai perusahaan retail. Namun, masih banyak potensi industri di daerah yang belum dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru seperti di sektor pangan, pertanian, dan kelautan.

Menurut Rachmat pemerintah sudah mengarah untuk membangun sejumlah sektor industri yang berpotensi besar itu. Bisa dilihat dari bermacam infrastruktur yang dibangun pemerintah yang salah satu tujuannya memangkas ongkos logistik sehingga barang yang diproduksi di Indonesia bisa bersaing.

(Baca juga: Pemerintah Diminta Sikapi Ancaman PHK Massal).

Selain itu industri perlu didukung oleh harmonisasi regulasi. Rachmat menghitung tidak sedikit peraturan yang kurang mendukung industri misalnya penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri. Mestinya, ada peraturan yang mengkoordinasikan antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Perindustrian dalam tata kelola penempatan tersebut. Dengan begitu diharapkan pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri punya keterampilan dan keahlian sehingga mampu berkompetisi. “Industri jangan hanya dilihat sekedar mempekerjakan manusia. Dengan memanusiakan manusia maka akan berkontribusi pada peningkatan produktifitas,” katanya.

Rachmat menyebut Vietnam sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang berinvestasi besar untuk membangun SDM. Alhasil dari seluruh jumlah pekerja migran yang bekerja di Jepang 40 persen merupakan buruh Vietnam, dan Indonesia hanya 8 persen. Oleh karenanya mantan Menteri Perdagangan itu menekankan kepada pemerintah agar investasi yang masuk ke Indonesia jangan hanya diarahkan untuk membuka lapangan kerja tapi juga membangun SDM Indonesia.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, menyebut data BPS menunjukan ada perbaikan dalam penyerapan lapangan kerja pada industri sekitar 1 persen. Begitu pula dengan investasi yang meningkat pada triwulan 3 tahun ini sebanyak 7 persen.

Walau kenaikan itu belum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah pekerja sektor formal, namun ada cara yang bisa dilakukan yakni industrialisasi terhadap sektor informal. Arif melihat langkah itu sudah dilakukan Singapura, sektor informal diberi berbagai fasilitas oleh pemerintah seperti kemudahan kredit, lokasi, dan sertifikasi. “Dalam periode tertentu sertifikasi itu dievaluasi,” ujarnya.

(Baca juga: Buruh Ingin Gugat Pergub Upah Minimum Industri Padat Karya 2017).

Direktur Eksekutif APINDO, Agung Pambudhi, mengatakan persoalan tidak terserapnya tenaga kerja salah satunya disebabkan adanya mismatch antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha. Oleh karenanya APINDO dan Kadin mendukung kegiatan pendidikan vokasi. Dia mencatat jumlah pengangguran terbuka terus naik sejak 2006, sekarang mencapai 7 juta orang. Menurutnya jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan setiap tahun sebanyak 3 juta, tapi yang bisa dihasilkan baru 1,1 juta per tahun. “Tenaga kerja yang belum terserap baiknya diarahkan mengikuti pendidikan vokasi, ketika industri ada mereka siap,” usulnya.

Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial KADIN Indonesia, Suprayitno, mencatat pekerja sektor formal di Indonesia hanya 35 persen, lebih banyak sektor informal sekitar 58 persen. Untuk saat ini dia mengusulkan kepada pemerintah untuk fokus menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan daripada sertifikasi kompetensi. Sayangnya, dari banyak proyek infrastruktur yang berjalan sebagian besar tidak padat karya sehingga kurang menyerap tenaga kerja.

(Baca juga: ASEAN Sepakati Konsensus Perlindungan Buruh Migran).

Sekjen OPSI, Timboel Siregar, menekankan pentingnya perlindungan terhadap semua pekerja baik di sektor formal dan informal. Perlindungan itu dibutuhkan agar pekerja bisa lebih produktif.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.