Kamis, 23 November 2017
Kolom
Menyoal Cacat Bawaan BPJS Kesehatan Oleh: Roziqin*)
Ketidakjelasan yang berasal dari cacat bawaan BPJS ini harus segera dicarikan solusinya sebelum semuanya terlambat, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat.
RED
0
Menyoal Cacat Bawaan BPJS Kesehatan Oleh: Roziqin*)
Roziqin. Foto: Istimewa

Kisah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) kembali terulang. Setelah sebelumnya pada 2014 BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp3,3 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp5,7 triliun pada 2015 dan Rp9,7 triliun pada 2016, pada jelang akhir tahun ini Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melapor ke Wakil Presiden Jusuf Kalla defisit telah mencapai Rp9 triliun.

 

Kisah defisit ini tidak terjadi saat program jaminan kesehatan dikelola oleh PT Askes (Persero), yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan PT Askes (Persero) bisa membagikan dividen, meski dalam jumlah tidak terlalu besar. Mengapa pasca program BPJS terjadi defisit? Ada beberapa analisis penyebab yang disampaikan, antara lain timpangnya antara premi yang diterima dengan besarnya biaya kesehatan yang dikeluarkan, adanya manajemen yang salah kelola, dan sebagainya. Namun demikian, penulis melihat sebab utamanya ada pada cacat bawaan BPJS yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan menyebabkan berbagai ketidakjelasan.

 

Pertama, adanya ketidakjelasan badan hukum BPJS. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, BPJS dinyatakan sebagai badan hukum publik, dan terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan teori, badan hukum antara lain dibedakan atas badan hukum publik dan privat. Badan hukum publik dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, badan hukum privat dibentuk oleh para pihak berdasarkan hukum privat.

 

Sejauh penelusuran penulis, hanya BPJS yang dinyatakan dengan tegas sebagai badan hukum publik, meskipun banyak ragam badan hukum publik, mulai dari lembaga negara (pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian), BUMN/D, maupun Badan Layanan Umum (BLU).

 

Melalui UU Nomor 24 Tahun 2011, program jaminan kesehatan diubah menjadi BPJS Kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) dibubarkan tanpa likuidasi, dan berubah menjadi BPJS Kesehatan. Untuk pertama kali, Direksi dan Dewan Pengawas PT Askes menjadi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

 

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS sebagai dasar berdirinya BPJS, tidak mengatur apakah BPJS termasuk lembaga negara, BUMN, atau BLU. Selama ini BPJS tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai lembaga negara, BUMN maupun BLU.

 

Karakteristik BPJS berdasarkan UU BPJS mirip dengan lembaga negara karena memiliki kewenangan membuat peraturan perundang-undangan yang mengikat umum, bertanggung jawab langsung kepada presiden, serta tidak dapat dipailitkan dan dibubarkan. Di sisi lain, ia juga mirip dengan BUMN/D karena memiliki direksi dan pengawas, gaji dan fasilitas standar BUMN, memberikan pelayanan ke masyarakat dengan menyaratkan pembayaran iuran, serta mudah mendapat suntikan dana dari pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) atau subsidi.

 

Namun demikian, BPJS juga memiliki sifat mirip BLU karena bersifat nirlaba dan tidak perlu menyetor dividen. Ketidakjelasan bentuk badan hukum tersebut menjadikan BPJS Kesehatan memiliki berbagai keistimewaan dibandingkan dengan lembaga negara, BUMN maupun BLU. Berbagai keistimewaan, terutama adanya sifat nirlaba, tidak perlu menyetor dividen, dan mudahnya mendapatkan suntikan dana, berpotensi menjadikan BPJS minim kreatifitas, setelah sebelumnya berbentuk BUMN.

 

Kedua, ketidakjelasan pengelolaan keuangan. UU BPJS mengatur bahwa pengelolaan BPJSK bersifat nirlaba. Sifat nirlaba ini hanya sesuai dengan badan hukum yang berupa lembaga negara dan BLU, dan tidak cocok untuk BPJS Kesehatan yang mengelola dana pihak ketiga yang sangat besar dan memiliki kewenangan untuk melakukan investasi.

 

Dengan sifat nirlaba, maka terdapat celah untuk mengelola keuangan secara tidak profesional, tanpa berorientasi pada profit. Hal ini berbahaya bila terjadi pada BPJS yang mengelola dana publik yang sangat besar, bahkan dari iuran premi saja mencapai Rp67 triliun untuk tahun 2016. Hal ini terbukti pada BUMN yang tanpa dinyatakan bersifat nirlaba pun, masih saja mengalami kerugian. Bagaimana pula bila dinyatakan bersifat nirlaba.

 

Ketidakjelasan pengelolaan keuangan juga menjadikan kebingungan dalam proses penyertaan modal maupun subsidi. Karena BPJSK tidak berbentuk BUMN/D ataupun BLU, maka penggunaan kedua istilah tersebut menjadi rancu. Hal ini karena PMN atau subsidi hanya tepat untuk berbentuk BUMN/D ataupun BLU.

 

Ketiga, ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban. Berdasarkan UU BPJS, Direksi bertanggung jawab ke Dewan Pengawas. Selanjutnya, BPJS Kesehatan melaporkan pekerjaan ke Presiden dengan tembusan Dewan Jaminan Sosial Nasonal (DJSN). Namun demikian, tidak diatur mekanisme pertanggungjawaban oleh Presiden, DJSN, maupun Dewan Pengawas.

 

Dalam UU BPJS, hanya Direksi yang harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial. Mekanisme pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi juga sangat longgar karena UU BPJS memberi kewenangan kepada Dewan Pengawas dan Direksi untuk mengatur mekanisme kerjanya sendiri melalui Peraturan Dewan Pengawas dan Peraturan Direksi.

 

Mekanisme kerja demikian rawan konflik kepentingan. Terlebih, Pemerintah tidak dapat melakukan evaluasi secara langsung operasional BPJS, karena laporan BPJS disampaikan enam bulan sekali. Serta tidak terdapat mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) layaknya di BUMN.

 

Keempat, ketidakjelasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk pengaturan teknis jaminan kesehatan, UU BPJS hanya mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, dan tidak mengamanatkan pembentukan Peraturan BPJS kecuali untuk pengaturan mengenai pengendalian mutu dan penanganan pengaduan peserta.

 

Namun demikian, dalam praktiknya, Peraturan Presiden mendelegasikan kembali pengaturan teknis jaminan kesehatan kepada Peraturan BPJS. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 14 Peraturan BPJS mengatur teknis jaminan kesehatan. Hal ini tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bahwa kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh Undang-Undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu. Dengan adanya kewenangan BPJS membuat Peraturan BPJS, maka BPJS menjadi regulator sekaligus operator, suatu bentuk tumpang tindih yang rawan terjadinya konflik kepentingan.

 

Dengan target bahwa pada tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia sudah menjadi peserta BPJS, maka segala ketidakjelasan yang berasal dari cacat bawaan BPJS ini harus segera dicarikan solusinya sebelum semuanya terlambat, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat.

 

*)Roziqin adalah Dosen prodi hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, penggiat LBH Pengurus Pusat Ansor.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.