Kamis, 30 November 2017
Pemerintah Klaim Peningkatan Kompetensi Kerja Buruh Migran Berdampak Positif
Agar proses migrasi menjadi lebih aman, murah, cepat, dan bermanfaat. Sekaligus membuka peluang untuk mendapat pekerjaan lebih baik.
Ady TD Achmad
0
Pemerintah Klaim Peningkatan Kompetensi Kerja Buruh Migran Berdampak Positif
Menaker Hanif Dhakiri (baju putih). Foto: RES

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai ganti UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Banyak ketentuan baru yang diatur dalam regulasi tersebut, salah satunya menekankan tentang perlindungan bukan saja bagi buruh migran tapi juga keluarganya.

 

Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengatakan pemerintah berupaya untuk mengurangi risiko buruh migran. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan aspek perlindungan dan kompetensi kerja. Jika dua aspek ini meningkat, ia yakin dapat membantu tenaga kerja migran itu sendiri.

 

“Mengelola migrasi tenaga kerja secara profesional dapat membantu pekerja migran mendapatkan akses pekerjaan yang baik dan memperbaiki perlindungan mereka di luar negeri. Ini kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (28/11).

 

Soal perlindungan, Hanif menjelaskan pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kemajuan seperti UU PPMI, menandatangani konsensus Perlindungan Pekerja Migran ASEAN, dan program desa Migran Produktif (Desmigratif) di daerah. Peningkatan kompetensi menurut Hanif perlu dilakukan agar proses migrasi menjadi lebih aman, murah, cepat, dan bermanfaat. Sekaligus membuka peluang untuk mendapat pekerjaan lebih baik.

 

Kontribusi yang diberikan pekerja migran untuk perekonomian negara menurut Hanif cukup besar. Tercatat tahun 2016 ada 9 juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mengirim remitansi ke Indonesia lebih dari Rp118 triliun. Devisa yang dihasilkan buruh migran itu menempati urutan keenam. Pada urutan pertama kelapa sawit, selanjutnya pariwisata, tekstil, migas, dan batubara.

 

Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chavez, menyebut sekalipun migrasi tenaga kerja mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja di tingkat lokal, tapi memberi dampak signifikan bagi pekerja migran dan perekonomian Indonesia. Dia menghitung pekerja migran Indonesia bisa memperoleh penghasilan sampai enam kali upah di dalam negeri.

 

“Bagi 70 persen pekerja migran, bekerja di luar negeri merupakan pengalaman positif yang membantu mereka meningkatkan kesejahteraan,” urainya.

 

Rodrigo menekankan migrasi memberi peluang kepada buruh migran memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja. Bagi mayoritas buruh migran perempuan, migrasi membuka pintu masuk ke pasar kerja.

 

Baca Juga:

 

Sebelumnya, Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, Soes Hindharno, menjelaskan sampai saat ini UU PPMI belum mendapat penomoran. UU PPMI mengamanatkan pemerintah untuk menerbitkan 28 peraturan teknis, terdiri dari 12 Peraturan Pemerintah (PP), 1 Peraturan Presiden (Perpres), 12 Peraturan Menteri (Permen), dan 3 Peraturan Kepala Badan.

 

Soes mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa draft  peraturan teknis untuk dibahas lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga akan menggandeng organisasi masyarakat sipil untuk membahas rancangan tersebut. “Kami sudah siapkan draft nya, jadi biar bisa segera terbit setelah UU PPMI mendapat nomor,” tukasnya.

 

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi buruh migran diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam RUU PPMI yang disepakati paripurna DPR, setiap calon atau pekerja migran berhak mengakses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Peningkatan kualitas calon pekerja migran melalui pendidikan dan pelatihan kerja merupakan bentuk pelindungan teknis.

 

UU PPMI mewajibkan pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya untuk memberikan pelindungan sosial bagi buruh migran salah satunya lewat peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi pelatihan kerja. Pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.

 

Pemerintah daerah provinsi bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada calon pekerja migran yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi. Sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Kabupaten/Kota.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.