Kamis, 30 November 2017
Dilantik Jadi Dirjen Kekayaan Intelektual, Ini 7 Program Kerja Freddy Harris
Mulai dari restrukturisasi organisasi sampai penetapan target kinerja.
Fathan Qorib
Dibaca: 6825 Tanggapan: 0
Dilantik Jadi Dirjen Kekayaan Intelektual, Ini 7 Program Kerja Freddy Harris
Suasana pelantikan Freddy Harris sebagai Dirjen Kekayaan Intelektual yang baru. Foto: Dok Humas Kemenkumham

Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Freddy Harris sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI). Pelantikan dilakukan di sebuah hotel di Bogor, Rabu (29/11). Sehari setelah dilantik, Freddy Harris menyampaikan program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selama empat tahun ke depan.

 

Sebagaimana dikutip dari laman resmi DJKI, ada tujuh program kerja yang disampaikan Freddy Harris. Pertama, dalam jangka waktu empat tahun, DJKI berkomitmen menjadi the best 10th IP Office in the world. Kedua, melakukan restrukturisasi organisasi DJKI dengan tujuan memberikan pelayanan masyarakat yang lebih maksimal.

 

Ketiga, seluruh sertifikat HKI seperti paten, merek dan desai industri, dan surat pencatatan hak cipta per 3 Januari 2018 akan ditandatangani secara digital (digital signature) oleh Dirjen KI dengan sistem pengamanan menggunakan barcode dan sertificate security dari Lembaga Sandi Negara.

 

Keempat, penataan ulang penggunaan ruang kerja pada DJKI. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan layak dalam melaksanakan tugasnya. Kelima, melakukan kajian untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam mempersiapkan masa pensiun.

 

Keenam, penambahan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DJKI untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Ketujuh, menetapkan target kinerja setiap divisi pelayanan hukum kantor wilayah Kemenkumham untuk mendaftarkan minimal satu indikasi geografis dan melakukan inventarisasi Kekayaan Intelektual komunal.

 

Baca Juga:

 

Sebagaimana diketahui, sebelum menjabat sebagai Dirjen KI, Freddy Harris bukanlah orang baru di lingkungan Kemenkumham. Sebelumnya, Freddy menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kemenkumham. Menkumham Yasonna mengatakan, pelantikan ini merupakan bagian dari proses manajemen kepegawaian di lingkungan Kemenkumham.

 

“Freddy Harris yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Adminitrasi Hukum Umum (AHU) dilantik menjadi Dirjen KI, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/TPA Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenkumham,” ujarnya sebagaimana siaran pers yang diterima hukumonline, Kamis (30/11).

 

Yasonna berharap, Freddy dapat melakukan pembenahan-pembenahan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual. Terutama menjadikannya sebagai salah satu yang terbaik di Kemenkumham. “Ini sebagai bentuk penyegaran dan sebagai langkah kebijakan yang diambil oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Kemenkumham. Khususnya di bidang Kekayaan Intelektual,” katanya.

 

Menurut Yasonna, terdapat beberapa hal tugas Freddy sebagai Dirjen KI baru. Di antaranya adalah segera melaksanakan tugas dan perbaiki kualitas layanan KI. Khususnya dalam hal layanan merek, paten, hak cipta dan desain industri. Kemudian melakukan penataan ruang dan barang milik negara secara tertib, rapih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan layanan publik di Kemenkumham.

 

Selain itu, Yasonna juga meminta supaya dilakukan penataan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan skill yang dimiliki para pegawai di lingkungan Ditjen KI. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu kualitas layanan publik KI. Kemudian, adanya percepatan pembenahan sistem teknologi informasi di bidang KI. Sehingga proses pelayanan permohonan KI menjadi lebih cepat dan pasti.

 

“Memang tidak mudah dan banyak tantangan, karena KI ini termasuk skala internasional. Tapi saya yakin dengan kemampuan dan kemauan serta kerja keras seluruh jajaran Direktorat Jenderal KI. Maka pelindungan terhadap KI di negeri ini dapat di optimalkan,” ujar Yasonna.

 

Sebelumnya, Ditjen KI dipimpin oleh seorang Pelaksana tugas (Plt) yakni Aidir Amin Daud. Selain sebagai Plt Dirjen KI, Aidir juga sekaligus menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemenkumham. “Saya mengapresiasi Ditjen KI selama berada di bawah kepemimpinan Plt. Dirjen KI yang cukup banyak melahirkan inovasi dan membuat terobosan percepatan dalam hal pelayanan KI,” tutup Yasonna.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.