Senin, 04 December 2017
Kolom
Arbitrase Komersial Internasional - Teori & Praktik; Memeriksa Kenyataan Oleh: Steve Ngo*)
Kutipan dari kuliah yang diberikan di Universitas Padjajaran, Bandung pada tanggal 8 November 2017 berjudul “General Lecture – International Commercial Arbitration: Theory and Practice”.
RED
Dibaca: 1347 Tanggapan: 0
Arbitrase Komersial Internasional - Teori & Praktik; Memeriksa Kenyataan Oleh: Steve Ngo*)
Prof Steve Ngo. Foto: Istimewa

Seringkali dikatakan bahwa teori berbeda dari kenyataan. Hal ini berlaku untuk banyak aspek dalam kehidupan di mana kenyataan bisa saja mengejutkan, tidak kenal ampun maupun ‘kejam’. Tetapi juga dalam arti positif, realitas menciptakan kesempatan bagi kita untuk melakukan hal yang berbeda dan lebih baik.

 

Dewasa ini, semakin banyak mahasiswa dan praktisi muda belajar tentang arbitrase komersial internasional penuh dengan antusiasme dan harapan ke depan. Ini tentu saja merupakan titik awal yang penting namun juga sangat penting untuk memahami bahwa realitas dunia arbitrase sebenarnya jauh dari sempurna dan penuh dengan tantangan, ada kalanya mematahkan semangat mereka yang kurang nekat. Selamat datang di dunia hukum dan praktik arbitrase komersial internasional!

 

Pertama-tama, terdapat hukum dan peraturan arbtirase seperti yang seharusnya kita pahami, namun praktik adalah kenyataan dan tidak selalu seperti yang diinginkan. Meski begitu, ada komponen dan aspek hukum penting yang tidak terpisahkan dari praktik arbitrase komersial internasional, yaitu:

 

  1. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (Model Law UNCITRAL tentang arbitrase komersial internasional)
  2. Konvensi PBB tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 1958 (Konvensi New York 1958)
  3. Keputusan yudisial dari pengadilan di yurisdiksi terkemuka
  4. Pembuatan undang-undang: travaux préparatoires dari UNCITRAL
  5. Pedoman oleh badan internasional, mis. IBA (International Bar Association), CIArb (Chartered Institute of Arbitrators, London)
  6. Karya ilmiah oleh para ahli terkemuka

 

Komponen paling utama adalah Konvensi New York 1958. Komponen ini disebut menjadi satu-satunya kontribusi terpenting bagi dunia arbitrase. Tanpanya arbitrase komersial tidak akan berkembang. Akademisi arbitrase terkenal, Dr Gillis Wetter pernah mengatakan Konvensi New York 1958 sebagai 'satu-satunya pilar terpenting di mana bangunan arbitrase internasional bertumpu' (“the single most important pillar on which the edifice of international arbitration rests”).

 

Meskipun arbitrase komersial internasional tidak bebas dari tantangan, tapi tetap merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang paling utama untuk sengketa dagang dan bisnis lintas batas. Arbitrase adalah mekasnime yang sangat independen apabila digunakan dengan tepat dan terlepas dari sistem pengadilan lokal manapun dan dapat menggunakan peraturan prosedural independen seperti peraturan administrasi lembaga-lembaga arbitrase.

 

Masing-masing pihak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan arbiter serta dalam menentukan prosedur yang mengatur persidangan arbitrase. Di sinilah letak fitur arbitrase yang sangat penting, barangkali sering diabaikan oleh para pihak.

 

Karena doktrin otonomi pihak (“Party Autonomy”) para pihak dapat memutuskan penunjukan arbiter serta  mengajukan keberatan karena ketidakberpihakan dan independensi. Ini bukan saja merupakan sistem yang adil dan ‘safe’ tapi juga dapat menghindari kejadian korupsi dalam proses penyelesaian sengketa. Bahkan pada saat terakhir, putusan arbitrase masih dapat ditolak pelaksanaannya jika terjadi penyimpangan sewaktu proses persidangan arbitrase, menurut ketentuan Konvensi New York 1958.

 

Karakteristik lain dari arbitrase yang tidak kurang pentingnya adalah sifat inklusif arbitrase di mana hampir tidak ada larangan untuk ahli teknis, pengacara asing atau bahkan pihak yang bersengketa dapat mewakili dirinya sendiri dalam proses arbitrase, tidak seperti proses pengadilan litigasi.

 

Akhirnya, keseragaman arbitrase yang dicapai melalui Model Law UNCITRAL juga mewujudkan kesamaan dan konsistensi dalam undang-undang arbitrase dari seluruh dunia, sehingga memastikan tidak ada kejutan yang tidak diharapkan bagi para pihak yang menyelesaikan perselisihan lintas batas mereka.

 

Namun, para ‘user’ arbitrase akhir-akhir ini banyak keluhan tentang arbitrase; metode yang dibuat untuk membantu para pebisnis maupun investor untuk melindungi transaksi bisnis maupun investasi mereka sepertinya telah berubah ‘melawan’ mereka, seakan-akan obat yang menjadi racun. Tidak diragukan lagi, para ‘pemberi jasa’ arbitrase (yaitu seperti pengacara dan arbiter) telah berkontribusi terhadap komplikasi arbitrase dan masalah kontemporer lainnya seperti biaya tinggi, proses yang lama dan rumit.

 

Tampaknya, kebutuhan para pihak yang bersengketa sering dilupakan dan mereka yang memilih untuk melakukan arbitrase tidak lagi menganggapnya sebagai metode penyelesaian perselisihan seperti apa yang dikatakan dan seharusnya; inilah yang mungkin dapat dikatakan sebagai teori melawan kenyataaan dalam praktik.

 

Masalah yang dialami dalam arbirase kontemporer tidak dapat diremehkan dan jelas menyebabkan ketidaksenangan di kalangan ‘user’ pengguna arbitrase sehingga reputasi arbitrase juga agak dipukuli. Tingginya biaya arbitrase tetap menjadi isu utama yang mendapat perhatian utama, di mana Ketua Mahkamah Agung Singapura, Sundaresh Menon pernah mengatakan bahwa 'Tingkat biaya dalam arbitrase internasional meningkat pada kadar yang tidak dapat dipertahankan' (“Level of costs in international arbitration is rising at an unsustainable rate”).

 

Dalam sebuah laporan ICC (International Chamber of Commerce), dilaporkan juga bahwa biaya pengacara berkontribusi pada tingginya keseluruhan biaya dalam arbitrase dewasa ini. Sedangkan laporan survei QMUL (Queen Mary University of London, International Arbitration Survey) juga pernah menyatakan bahwa “overlawyering” yaitu  pengacara ‘melebih-lebihkan’ peranan dan tugas mereka menyebabkan mempersulit atau memperpanjang proses arbitrase, sebagai sebuah faktor yang juga bakal meningkatkan biaya.

 

Sementara itu ada juga persaingan ketat antar pusat-pusat arbitrase. Singapura dilaporkan menduduki peringkat sebagai tempat pilihan nomor 1 di Asia untuk arbitrase ICC dan 4 di dunia. Semakin banyak negara di Asia juga berkeinginan untuk bersaing menjadi tempat arbitrase utama. Memang pengguna arbitrase tentu akan menyambut persaingan yang sehat untuk meningkatkan kualitas dan berpotensi berkontribusi terhadap perbaikan seperti mengurangi tingginya biaya arbitrase saat ini.

 

Di Perbara (ASEAN), masih ada ketidakseragaman undang-undang arbitrase, misalnya masih ada 3 negara yang belum mengadopsi Model Law UNCITRAL yaitu Laos, Vietnam dan Indonesia. Sudah tentu non-adopsi atau ketidak penerapan Model Law UNCITRAL tidak akan menjadi suatau masalah yang sangat besar atau bakal fatal. Namun pengadopsiannya membawa semua negara-negara beraneka ragam sebagai satu dalam semangat harmonisasi, demi solidaritas untuk memastikan prediktabilitas dan konsistensi dalam praktik arbitrase komersial.

 

Akhirnya, kita juga sering mendengar usualan maupun ‘ancaman’ untuk menambahkan atau memperketatkan peraturan dan undang-undang arbitrase; yang amat kita khawatirkan adalah apakah lebih banyak peraturan akan membantu 'menyembuhkan masalah' atau sebaliknya memperburuk keadaan. Birokrasi berpotensi ‘mencekik’ kebebasan para pihak dalam menyelesaikan sengketa dagang mereka melalui arbitrase, yaitu proses yang diciptakan persis untuk tujuan khusus sengketa perdata.      

   

Masa depan arbitrase komersial internasional tetap cerah. Tetap akan ada cegukan tapi ada juga tanda dan perkembangan positif belakangan ini yang bakal memprediksi masa depan yang menjanjikan. Sebagai contoh, liberalisasi perundang-undangan seperti baru-baru ini di Singapura yang membenarkan “Third Party Funding” yaitu pendanaan oleh pihak ketiga atau mendapatkan fasilitas keuangan membiayai biaya pengacara atau administrasi arbitrase, untuk proses arbitrase bertempat di Singapura.

 

Sementara itu kita semakin melihat adanya kebangkitan dalam dunia praktik arbitrase misalnya, semakin banyak partisipasi dari generasi muda sebagai pengacara maupun arbiter terutamanya mereka yang berasal dari negara-negara berkembang di dunia.

 

Di Indonesia, jumlah kompetisi arbitrase semu internasional yang diikuti oleh mahasiswa juga merupakan salah satu tanda positif; banyak yang juga berhasil menang atau mendapatkan penghargaan di pentas internasional. Ini merupakan proses dasar suksesi, bagi generasi baru untuk mengambil alih dari generasi tua.

 

Kembali ke ASEAN dan Asia, kemakmuran ekonomi selalu menjadi perhatian utama. Inisiatif ekonomi besar seperti "Belt & Road Initiative" (Jalur Sutera Modern) sudah tentu disambut baik di antara negara-negara ASEAN dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dengan adanya perlindungan investasi dan kepastian hukum melalui arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa antar pihak asing.

 

*)Profesor Steve Ngo adalah arbiter, akademisi dan ahli arbitrase internasional, berasal dari Singapura. Berpengalaman luas dalam hal-hal yang menyangkut sengketa lintas batas dan arbitrase internasional di ASEAN dan Asia, khususnya di Indonesia, Cina dan India. Email: stevekngo@outlook.com

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.