Senin, 04 Desember 2017
Mengupas Hukum Acara Perdata:
Basuki Rekso Wibowo: Penyusunan Hukum Acara Perdata Nasional Sudah Mendesak
DPR dan Pemerintah sudah membahas RUU KUH Pidana, sedangkan hukum acara pidana sudah selesai diundangkan sejak 1981.
Ady Thea DA
Dibaca: 3333 Tanggapan: 0
Basuki Rekso Wibowo: Penyusunan Hukum Acara Perdata Nasional Sudah Mendesak

Nasib berbeda dialami Burgerlijk Wetboek (BW), atau dikenal sebagai KUH Perdata, dan Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/RBG, ‘kitab’ hukum acara perdata. Berusia lebih dari seratus tahun, nasib pembaruan hukum perdata dan hukum acaranya tak menentu. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sudah berkali-kali mengundang ahli, menggelar pertemuan ilmiah, dan sosialisasi draf RUU Hukum Acara Perdata, toh hingga kini nasibnya tak sebaik hukum acara pidana.

 

Alhasil, praktek hukum acara di pengadilan berkembang lewat kebijakan Mahkamah Agung dan yurisprudensi pengadilan. Padahal sudah banyak pihak yang mengusulkan pentingnya perubahan hukum acara perdata yang termuat dalam HIR/RBg. Salah satunya datang dari Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Basuki Rekso Wibowo. Ahli hukum acara perdata ini mengungkapkan pentingnya revisi itu antara lain dalam pertemuan asosiasi pengajar hukum perdata. Ia juga menyampaikan pandangan dalam pertemuan ilmiah di BPHN. Secara berseloroh Prof. Basuki mengatakan mungkin hukum acara perdata kurang seksi sehingga tak dibawa ke DPR untuk dibahas.

 

(Baca juga: Reglemen Hukum Acara: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini)

 

Di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung penelitian mengenai segmen tertentu mengenai hukum acara juga pernah dilakukan. Tetapi belum ada yang komprehensif membahas hukum acara perdata. Prof Basuki Rekso Wibowo adalah orang nomor satu di Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung itu. Pria kelahiran 7 Januari 1959 itu dikenal pula sebagai akademisi yang mendalami bidang hukum perdata dan penyelesaian sengketa.

 

Jurnalis hukumonline berkesempatan mewawancarai Basuki di kantornya di gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jl. Ahmad Yani Jakarta, Senin (27/11) lalu. Berikut pandangannya tentang pengembangan hukum acara perdata dan peran pengadilan.

 

Seberapa penting merevisi Hukum Acara Perdata nasional kita?

Kalau kita lihat dari sejarahnya, hukum acara yang berlaku di Indonesia itu HIR dan RBg, itu berlaku di era Indonesia merdeka hanya sementara. Di Aturan Peralihan UUD 1945 kan jelas, segala peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku selama belum ada yang baru. Jadi itu menampakkan sifat kesementaraan berlakunya perundang-undangan eks kolonial termasuk Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).

 

Di era Indonesia merdeka, apalagi beberapa tahun terakhir, banyak hal yang berubah dalam praktik peradilan perdata kita. Sedangkan induk hukum acara perdata masih hukum acara perdata di era itu (Hindia Belanda), HIR 1941, sehingga banyak yang harus diubah. Sementara ini kekosongan hukum acara perdata itu diisi dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) karena MA punya kewenangan untuk mengisi aturan-aturan hukum yang dirasa kosong dalam hukum acara. Padahal materi muatan itu harusnya di UU, tapi karena proses membuat UU lama dan butuh politik hukum yang jelas dari parlemen dan pemerintah maka untuk mengisinya sementara dengan Perma.

 

Kalau pembaruan hukum acara pidana sudah dilakukan tahun 1981 (KUHAP). Hukum acara perdata mungkin draftnya sudah ada sejak 1967-1968. Tapi kenapa tidak kunjung segera di-sounding sebagai RUU di parlemen? Bahkan sampai tidak masuk Prolegnas. Saya berseloroh dengan rekan-rekan di BPHN, pembaruan hukum acara perdata ini kurang ‘seksi’ dibanding dengan pembaruan hukum acara pidana. Sehingga dipandang, ‘nanti dululah, kan bisa dipending’. Padahal (revisi) ini sudah sangat mendesak. Peradilan kita sudah berubah, perkembangan IT (maksudnya teknologi informasi--red), prinsip baru yang diadopsi dari berbagai pihak, pertumbuhan dalam praktik. Itu semua tidak ada di HIR dan BG.

 

Sehingga yang dilakukan selama ini tambal sulam dengan Perma. Maka ini yang menyulitkan dalam praktik hukum acara perdata kita. Meskipun kita akui hukum acara perdata yang sifatnya khusus di lingkungan pengadilan khusus ada seperti pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, dan kepailitan, tapi induknya kan tidak berubah. Saya melihat tidak ada kesungguhan dari pemerintah dan parlemen untuk segera merevisi hukum acara perdata yang ada selama ini. Tidak sungguh-sungguh untuk diubah, padahal ini urgen.

 

(Baca juga: Ini yang Harus Diperhatikan dalam Pembentukan RUU Hukum Acara Perdata)

 

BPHN sudah lama persiapkan itu (RUU). Terakhir Agustus lalu. Ini selalu di-update. Terakhir ikut FGD di BPHN saya tekankan BPHN harus terus mendorong Kementerian Hukum dan HAM  memasukkan ini sebagai RUU inisiatif pemerintah. Kalau diserahkan inisiatifnya ke parlemen sulit. Parlemen lebih sibuk ngurusi hal lain daripada tugas dan fungsinya. Mereka lebih memilih UU yang ‘seksi,’ yang menurut mereka mendesak.

 

Apakah Puslitbang MA sudah pernah lakukan kajian terkait hukum acara perdata?

Selama ini tidak komprehensif membahas hukum acara perdata tapi secara parsial. Terkait tentu dengan peradilan, seperti tata eksekusi, sita, jadi bersifat parsial, tidak komprehensif. Kalau Hukum Acara Perdata kan dibahas dari mulai mengajukan gugatan sampai eksekusi. Kita belum melakukan itu. Yang sudah lakukan itu BPHN karena tugas dia sebagai badan pembinaan hukum nasional, kalau MA kan tugasnya menerima memeriksa dan memutus perkara bukan membahas UU nya. Kita ini ibaratnya user. Jadi belum ada kajian.

 

Bagaimana melihat peluang ke depan revisi hukum acara perdata?

Undang-Undang itu mestinya bisa inisiatif pemerintah atau DPR. Akan lebih baik kalau inisiatif pemerintah, BPHN sudah punya draft dan naskah akademik tinggal ini didorong untuk masuk pembahasan di parlemen. Kalau mengharapkan dibuat DPR kita tidak bisa membayangkan kapan selesainya.

 

Saya mengingatkan BPHN kalau mereka menunggu draft itu sempurna maka tidak akan mungkin. Selengkap apapun Undang-Undang pasti ada yang tidak lengkap, pasti ada hal baru yang tidak terjangkau oleh pembuat Undang-Undang ketika itu. Jadi, kalau dirasa sudah cukup ya sodorkan saja untuk dibahas di DPR. Perkara nanti muncul hal baru, setelah RUU itu disahkan, ya ke depannya UU itu bisa direvisi. Atau bisa juga membuat rumusan teks norma yang elastis sehingga kekosongan hukum itu bisa diisi oleh tafsir. Jadi tidak usah tunggu sempurna karena tidak akan sempurna.

 

Basuki Rekso Wibowo menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Surabaya. Pendidikan sarjana hingga doktor ilmu hukum diselesaikan di Universitas Airlangga. Ia terlibat dalam banyak penelitian dan bidang hukum baik di kampus maupun ketika berkarir di Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung. Misalnya, penelitian tentang standar nasional penyelesaian tilang, pengurangan arus perkara kasasi dan PK, restatemen tentang pembeli yang beriktikad baik, dan termasuk pula anggota tim penyusun RUU Jabatan Hakim.

 

Untuk draft RUU Hukum Acara yang ada sekarang, apakah norma yang tercantum sudah mengakomodasi perkembangan yang ada sekarang?

Saya melihat sudah cukup walau masih butuh update dengan perkembangan terkini baik dengan kebutuhan peradilan perdata kita atau bagaimana kita menengok peradilan perdata di negara lain yang berpotensi diadopsi di sini, jadi kita sudah antisipasi. Menurut saya BPHN sudah cukup mengupdate draft tersebut sampai perkembangan terkini.

 

Apa yang paling diingat dari draft itu?

Misalnya memanggil para pihak berperkara menggunakan teknologi informasi (IT). Itu satu hal yang akan mengubah jalannya proses peradilan kita. Selam ini pemanggilan menggunakan relaas, ini secara teknis sulit, tapi bisa di atasi dengan IT. Tapi IT tidak bisa diterapkan menyeluruh, harus bertahap karena belum semua daerah punya kemampuan yang sama. Tapi di kota besar harus bisa. Misal, sidang di Jaktim, pihak di Jaksel, kalau mekanisme selama ini kan delegasi, pengadilan di Jaktim kirim ke Selatan baru ke pihak, kalau lewat IT kan bisa langsung ke pihak.

 

Kemudian, praktik peradilan yang selama ini sudah diisi lewat perma seperti mediasi itu tidak ada. Ada di 130 HIR, itu perdamaian dading, kalau mediasi kan suatu proses atau tahapan yang harusnya materi UU.

 

Kemudian, gugatan sederhana (small claim court) itu di Perma, di HIR ini tidak ada, tapi di draft sudah masuk. Lalu class action di Undang-Undang tidak ada tapi di Perma ada dan ini sudah masuk draft. Ada pemikiran citizen lawsuit, ini kan tidak dikenal dalam sistem peradilan kita namun akan muncul, ini sudah ada antisipasi ke sana. Memang ada satu pemikiran apakah eksekusi putusan perdata itu ditangani oleh pengadilan atau lembaga lain? Ini masih perdebatan belum tuntas. Ada mengatakan ini bagian proses pengadilan, tapi ada yg sebut pengadilan selesai setelah perkara diputus.

 

Kemudian, PK, ini upaya hukum luar biasa, dalam UU No. 14 Tahun 1985 alasan PK kan A sampai F. Alasan yang sering digunakan adalah kekeliruan nyata dan kekhilafan hakim, ini kan elastis. Maka pemikiran ke depan alasan PK dibatasi, tidak lagi memuat kekhilafan nyata dan kekeliruan hakim tapi utamanya pada novum. Itu yang saya ingat spontan, tapi di RUU itu banyak memuat hal baru. Di antaranya berasal dari Perma, atau yurisprudensi atau praktik negara lain yang itu semua belum diatur dalam HIR atau RBG. Kemudian mengakhiri dualisme perdata selama ini pake HIR dan RBG. Tapi yang jelas di RUU cukup maju untuk menyongsong peradilan perdata yang modern.

 

Bagaimana peran hakim dalam perkembangan hukum acara perdata?

Yurisprudensi hukum acara perdata merupakan suatu sumber hukum acara perdata, tapi sistem peradilan kita ini tidak menganut preseden, jadi sifatnya itu tentatif apakah mau diikuti atau tidak. Tapi menurut saya kalau itu sudah konstan, sudah diikuti terus ya ikut lah, kecuali ada hal baru yang sama sekali berbeda dengan apa yang dipertimbangkan dalam yurisprudensi.

 

Perlukah kodifikasi Hukum Acara Perdata?

Menurut saya ke depan trennya tidak mungkin kodifikasi, model Code Napoleon itu sudah tidak  mungkin karena tidak semua dapat ditampung dalam sebuah Undang-Undang, mungkin aturan yang bersifat umum itu masih boleh. Tapi kalau teknis spesifik sesuai karakteristik masing-masing perkara itu perlu diatur lewat UU tersendiri, ini lex spesialis.

 

Contohnya, di peradilan agama hukum acara perdata yang berlaku adalah yang berlaku di peradilan umum kecuali yang diatur lain dalam UU ini. Misalnya, perceraian di pengadilan agama ada cerai gugat ada izin talak. Ini tidak mungkin diatur di Hukum Acara Perdata yang sifatnya umum. Maka biar saja diatur di UU spesifik. Kemudian upaya hukum putusan niaga langsung ke MA, ini kan dalam hukum acara perdata ketentuan-ketentuan itu sebaiknya spesifik. Yang dikodifikasi itu yang sifatnya umum, bisa berlaku di semua lingkungan perkara perdata.

 

UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999), UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Kepailitan, ini sudah harus direvisi. Lalu UU PPHI. Ini PHI sempat dibahas DPR tapi mandek. Karena itu, kadang menetapkan prioritas itu yang tidak konsisten. Jadi target capaian pembuatan atau revisi UU kan sering meleset karena DPR tidak fokus dengan tugas pokok dan fungsinya tapi lain-lain. Memang yang paling memungkinkan menyiapkan RUU itu pemerintah. Karena pemerintah punya sarana dan prasarana. Kalau kita nungguin DPR sulit.

 

Apa untung ruginya jika kita tidak segera membuat Hukum Acara Perdata nasional?

Pertama, kita membiarkan sifat kesementaraan dari berlakunya UU eks Kolonial. Jadi amanat Aturan Peralihan UUD 1945 itu tidak segera direspons membuat peraturan baru. Kita seolah membiarkan itu. Kedua, jadi tidak jelas politik hukum kita ke depan, dan pembaruan hukum kita yang kita lakukan hanya parsial dan tambal sulam, tidak konseptual dan komprehensif.  Kalau kebutuhan praktik sih sudah terjawab, kalau HIR tidak ada (mengatur) ya pakai Perma. Kalau yurisprudensi ada ya pakai itu. Tapi kan sumbernya itu jadinya tersebar, tidak ada satu wadah utuh.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.