Selasa, 05 Desember 2017
Wawancara
Romli Atmasasmita: Di Balik Perppu Ormas dan Kritik Kerasnya terhadap KPK
Kerap berseberangan dengan KPK, Romli tak takut bully. Ia mengaku tak takut melawan arus, meski cuma sendirian.  
Novrieza Rahmi
Dibaca: 2862 Tanggapan: 0
Romli Atmasasmita: Di Balik Perppu Ormas dan Kritik Kerasnya terhadap KPK
Romli Atmasasmita. Foto: NOV

Pasca reformasi hingga saat ini cukup banyak undang-undang (UU) lahir. Pada masa awal reformasi, salah satu pakar hukum yang kerap dipercaya pemerintah dalam penyusunan rancangan UU (RUU) adalah Prof Romli Atmasasmita. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini telah menggodok ratusan RUU bersama DPR. Bahkan, ia pernah menjadi perumus dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang terbilang kontroversial.

 

Pertama, Perppu Anti Terorisme, dan kedua, Perppu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kala itu, Perppu Anti Terorisme menjadi kontroversi karena dinilai bertentangan dengan HAM. Bagaimana tidak? Seseorang yang baru berstatus terduga teroris dapat ditangkap selama tujuh hari. Padahal, menurut KUHAP, penangkapan hanya boleh dilakukan 1 x 24 jam.

 

Kontroversi berlanjut ketika pemerintah mengeluarkan Perppu No.2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Lagi-lagi, Perppu yang dirumuskan Romli mendapat "kecaman". Sebab, Perppu yang akhirnya disahkan menjadi UU No.16 Tahun 2003 ini memberlakukan asas retroaktif pada peristiwa Bom Bali.

 

Dalam buku Pergulatan Tanpa Henti : Pahit Getir Merintis Demokrasi, advokat senior (alm) Adnan Buyung Nasution mengaku sangat kesal dengan Perppu tersebut. Ketika itu, Buyung, Muladi, dan Ahmad Syarifuddin Natabaya menjadi tenaga ahli dalam tim inti perumus RUU Anti Terorisme yang diketuai Romli bersama wakilnya, Abdul Gani. Buyung kesal karena pemerintah tiba-tiba mengambil alih sebagian besar konsep RUU Anti Terorisme dengan menambahkan hal-hal yang telah ditolak oleh tim menjadi materi Perppu.

 

"Yang lebih parah lagi, Perppu itu ada dua. Perppu 1 isinya tentang materi, apa itu terorisme. Perppu 2 adalah pemberlakuan Perppu 1 pada peristiwa 'Bom Bali'. Dengan demikian, Perppu 2 dibuat dengan menggunakan asas retroaktif atau berlaku surut," demikian ungkapan Buyung dalam buku itu.

 

Belasan tahun berlalu. Pria kelahiran Cianjur, 1 Agustus 1944 ini kembali dipercaya pemerintah untuk merumuskan sebuah Perppu. Perppu dimaksud adalah Perppu Ormas. Mungkin sebagian masyarakat belum mengetahui saat ini Romli tercatat sebagai Staf Ahli Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto sejak 2016. Rumusan Perppu Ormas ternyata "lahir" dari "buah" pikirnya.

 

Ketika pertama kali pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas, sejumlah kalangan bereaksi keras. Beberapa Ormas, partai politik, pakar hukum, dan pegiat HAM menolak Perppu Ormas karena pemerintah dianggap "mengangkangi" kewenangan pengadilan untuk membubarkan Ormas. Ormas pertama yang dibubarkan pemerintah adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meski kontroversial, Perppu itu akhirnya disahkan menjadi UU di DPR. Kini, sejumlah pihak tengah mengajukan uji materi UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Baca Juga: Hapus Peran Pengadilan, UU Penetapan Perppu Ormas Dipersoalkan   

 

Selain dua Perppu kontroversial tersebut, mantan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan (1998-2000) dan Dirjen AHU Departemen Kehakiman dan HAM periode (2000-2002) ini banyak "menelurkan" RUU yang kini menjadi pedoman aparat penegak hukum. Sebut saja, UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) beserta perubahannya (UU No.20 Tahun 2001), UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

 

Tak hanya menjadi perumus UU Tipikor dan KPK, tahun 1999-2001, Romli ditunjuk sebagai Ketua Stering Committee Persiapan Pembentukan KPK oleh Departemen Kehakiman dan HAM. Romli pun menjadi Ketua Tim Panitia Seleksi Pimpinan KPK pertama tahun 2003. Dari tim yang diketuai Romli, terpilihlah para calon pimpinan KPK Jilid I. Nama-nama, seperti Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Tumpak Hatorangan Panggabean, Amien Sunaryadi, dan Sjahruddin Rasul terpilih menjadi pimpinan KPK Jilid I setelah melalui proses uji kepatutan dan kelayanan di DPR.

 

Meski ikut "membidani" lahirnya KPK dan UU KPK, justru kini Romli kerap "berseberangan" dengan KPK. Romli sering melontarkan kritik “pedas” atas kinerja dan kredibilitas lembaga anti rasuah tersebut. Bahkan, Romli bersama timnya di Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) membuat sebuah buku berjudul Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi. Romli juga beberapa kali menjadi ahli bagi tersangka korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, seperti Budi Gunawan, Hadi Poernomo, dan Setya Novanto.

 

Dalam sebuah kesempatan, Hukumonline mewawancarai Romli di kantor LPIKP di Jl Brawijaya X No.4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam wawancara tersebut, Romli mengisahkan pengalamannya membuat berbagai UU dan Perppu. Bagaimana latar belakang, tantangan, dan hambatan yang ia alami. Romli pun mengungkapkan alasannya, mengapa kini tidak lagi "sejalan" dengan KPK. Berikut kutipan wawancaranya:  

 

Bagaimana pengalaman Anda merumuskan berbagai UU dan Perppu?

Saya sejak 1998 masuk Jakarta, diminta Pak Muladi sebagai Tim Pakar di Kementerian Kehakiman. 1999, 2000, diminta jadi Direktur Jenderal (Dirjen) Perundang-undangan. Di situ saya mulai terlibat dalam pembuatan UU. UU era reformasi tahun 1998, ketika Pak (BJ) Habibie, sampai dengan selesai saya di sana enam tahun. Selesai hampir 100 lebih UU, di mana saya sebagian besar ketua timnya, termasuk UU Tipikor (UU No.31 Tahun 1999) berikut perubahannya UU No.20 Tahun 2001, UU KPK, UU TPPU, terorisme, itu saya semua.

 

Pasca perubahan UUD 1945, kekuasaan membuat UU ada di DPR. Tapi, pemerintah diberi kewenangan mengajukan usul rancangan UU dan membahasnya bersama DPR. Dalam proses itu yang saya lihat, maaf ya, DPR kan penting, pembuat UU, selain juga kualitas dari pemerintah yang ikut membahas. Rata-rata teman kita di DPR itu bukan dari sarjana hukum. Dari berbagai latar belakang, sehingga agak sulit menjelaskan norma-norma hukum yang harusnya ditafsirkan A, dia tafsirkan B atau C. Jadi, disini masalah. Dari mulai draf akademik, naskah akademik, RUU, sampai pengesahan akan terjadi banyak perubahan.

 

Itu sering terjadi dalam pengalaman saya menghadapi (pembahasan UU) terorisme, korupsi, cuci uang. Sama halnya dengan KPK, sehingga saya selalu ikut mengkritisi mereka. Pelaksana UU juga dikritisi terus untuk menjaga konsistensi dari tujuan awal, yang mungkin menurut teman-teman di luar, terutama lembaga yang saya kritisi itu dan juga koalisi LSM, ini Pak Romli berubah, kok seolah-olah Pak Romli anti. Nggak. Justru saya bertanggung jawab secara moral untuk meluruskan maksud dan tujuan awal dari pembentukan KPK.

 

Sebagai perumus berbagai UU dan Perppu, tantangan yang Anda rasakan?

Tantangan terberat adalah mencari, memberi justifikasi alasan-alasan kepada publik, terutama publik yang punya kepentingan dengan perubahan UU itu. Saya selalu membagi alasan beberapa. Misalnya, alasan perundang-undangan itu sendiri. Bahwa UU yang kita sudah buat, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Misalnya, KUHP, tidak bisa menjangkau akibat-akibat yang sangat luas dari terorisme. Tidak bisa menjangkau perbuatan awal dari terorisme. KUHP, kalau ada niat jahat baru ada actus reus, perbuatan. Terorisme kan tidak melihat itu. Dia punya niat jahat, niat jahatnya nggak ketahuan, tiba-tiba bom meledak. Mau diapain, kalau menunggu bom meledak baru kita bertindak? Kalau hukum terlambat, banyak korban. Makanya (UU) terorisme kita ubah. Persiapan-persiapan saja sudah bisa dipidana.

 

Soal Tipikor, konsep awal, tidak boleh pembuktian terbalik. Beban pembuktian harus pada jaksa, bukan pada yang diduga melakukan tipikor. Kalau itu dilakukan akan sulit juga, karena tipikor tindak pidana extraordinary. Artinya, karena pelakunya biasanya high-level, korbannya juga banyak karena uang negara yang diambil. Karenanya, masalah teknis pembuktiannya agak sulit, tidak gampang. Makanya, kita masukan perubahan di UU Tipikor yang 31/1999 soal pembuktian terbalik. Jaksa yang buktikan, kamu juga buktikan dari mana uang kamu.

 

Jadi, sebenarnya persoalan mendasar, dari sisi akademis, teoritis, tidak sama dengan pandangan masyarakat terhadap perlunya perubahan UU itu. Sebab, bagaimanapun ada orang yang sudah enjoy dengan UU yang ada. Enjoy itu bisa memang merasa UU cukup memadai, ada juga memang orang yang merasa tersinggung kepentingannya dengan perubahan UU.

 

Bagaimana cerita dan latar belakang Anda diminta untuk merumuskan Perppu Ormas?

Saya kan staf khusus di Menko (Polhukam). Begitu Pak Wiranto jadi Menko, saya sudah diminta jadi staf khusus. Sudah jadi penasihat. Jadi, (ketika diminta merumuskan Perppu Ormas) saya bilang, boleh. Alasannya apa? Pak Presiden tahu nggak? Tahu, setuju. Alasannya apa? "Ya Pak Romli kan pengalaman". Begitu duduk (jadi staf khusus), dua hal yang saya minta. Masalah HAM, PKI (Partai Komunis Indonesia). (Kedua) Masalah ormas.

 

Kalau saya lihat di UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas disitu disebut semua Ormas harus berdasarkan Pancasila. Tujuannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Tapi, kelihatannya ada ormas-ormas yang ucapannya, pernyataannya bertentangan dengan Pancasila. Misalnya, mengganti negara ini dengan khilafah. Khilafah kan tidak dikenal di UUD. Kalau khilafah kan Islam. Kita kan bukan negara itu. Artinya kok ada ormas yang begini? Dalam UU Ormas 17/2013 yang lama, dia harus melalui peringatan. Tiga kali peringatan, kemudian dia sudah diperingati, baru dihentikan kegiatan. Dihentikan kegiatan, beri waktu, sudah begitu, (setelah) penghentian kegiatan, baru naik ke pembubaran.

 

Nah, pembubaran itu prosesnya butuh waktu, dimana pemerintah harus menggugat ke pengadilan untuk pembubaran. Gugatan ke pengadilan itu saya hitung-hitung tidak cepat, lama. Gugat di pengadilan itu panjang ceritanya karena yang digugat ormas, maka paling ke TUN? Aneh, TUN kan bukan objek ormas, keputusan pejabat (TUN). Perdata? Perdata tuh puluhan hari, sampai ke MA (Mahkamah Agung), PK (peninjauan kembali).

 

Saya mau tanya, kalau ormas melakukan tindakan yang seperti ini dan sudah mengancam kedaulatan, pemerintah menunggu pembubaran sampai selesai? Menimbulkan chaos, pro kontra, lalu pemerintah bilang "oh nggak bisa". (Kalau pakai) KUHP saja tidak mungkin karena subjek hukumnya perorangan, bukan ormas, bukan perkumpulan.

 

Pemerintah menganggap kemarin ini ada gejala kok sepertinya ada kelompok-kelompok yang ingin mengubah UUD, Pancasila, nah bagaimana? Saya bilang kalau pake UU ini, ya tunggu saja sampai selesai ribut. Dari lapangan pemerintah tidak bisa ambil keputusan. Saya bilang, ini negara ada dimana? Katanya negara harus hadir. Saya bilang begitu ya. Bagaimana mau hadir, UU nya tidak bisa hadir. Makanya, saya katakan, kegentingan memaksa itu ada di Perppu Ormas sebetulnya.

 

Walaupun ada sebagian kalangan yang mengkritik Perppu ini?

Kalau sudah enjoy dengan UU yang ada, sehingga dia bisa berbuat semaunya. Bicara semaunya. Polisi tidak bisa apa-apa, hanya pakai UU UU No. 9 Tahun 1998 (tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum) yang mengatur supaya demo tertib. Hanya itu. Kalau toh dia pakai KUHP, orang per orangnya yang dihukum. Tapi ini kan atas nama ormas, bagaimana? Saya bilang, (dalam) Perppu kita ubah semua prosesnya, tidak perlu pemerintah harus ke pengadilan, pokoknya kasih pembinaan, kasih peringatan, sekali aja. Dalam tujuh hari bandel juga, hentikan kegiatan, masih bandel juga, bubarin. Bubarin itu memang tindakan sifatnya tindakan unilateral, sepihak, tapi itulah kewajiban pemerintah untuk kepentingan yang lebih besar. Jangan sampai terjadi chaos, konflik antara masyarakat.

 

Jadi, demi untuk tujuan yang lebih besar, dalam keadaan seperti itu, boleh. UUD, Pasal 22 UUD, dalam hal kegentingan yang memaksa, pemerintah bisa mengeluarkan Perppu, keadaan darurat kan. Keadaan darurat itu sudah diterjemahkan oleh MK, tiga hal. Sudah ada aturannya kapan disebut darurat. Kemudian, UUD, Pasal 28 J sudah memberikan celah hukum untuk kita bisa mengambil tindakan membatasi kebebasan, membatasi HAM. Dan, satu kebetulan, Pasal 28 UUD, hak berserikat berkumpul dan sebagainya itu derogable right, hak yang bisa dikesampingkan.

 

Gara-gara Perppu Ormas, pemerintah disebut otoriter?

Saya pikir ya Perppu harus. Makanya, saya bertahan di Ratas (Rapat Terbatas) karena saya Staf Khusus Menko (Polhukam). Nah, soal dia nggak suka, suruh saja di TUN. Wah itu kan katanya nggak ada due process of law. Saya bilang, kalau yang namanya due process of law itu bukan dalam pembuatan UU, semua UU pasti merujuk pada due process of law, tapi pada implementasi UU. Ya tinggal pengawasan. Benar nggak (ormasnya) dibina? Benar nggak diperingatkan? Kan gitu tahapannya. Tidak mungkin kita melihat UU tidak due process, tanpa kita tahu action-nya seperti apa.

 

Mereka tidak tahu bahwa dalam proses pembuatan UU, yang mau dilihat (itu) satu, asas proporsionalitas, kedua, asas subsidairitas. Apa proporsionalitas? Kalau kita ingin mencapai tujuan, harus sama antara cara dan tujuan. Apa subsidairitas? Kalau kita mengambil langkah, kita harus memperhitungkan risiko yang paling kecil. Ya Perppu ini sudah memenuhi dua syarat itu sebagai UU. Nggak ngerti kan mereka. Jadi, mereka tuh nggak berpikir efisien dan bagaimana yang maksimal. Mereka berpikir nih otoriter, ini sama saja dengan orde baru. Saya bilang, (kalau) orde baru, menahan orang setahun tidak diapa-apain, boleh. Ditangkap tanpa dasar, boleh.

 

Zaman saya di Departemen Kehakiman dan HAM, saya Dirjen, bikin Perppu (Anti) Terorisme, malah berlaku surut. Walaupun (ketentuan berlaku surutnya) dibatalkan MK, tapi yang penting tetap tercegah semua. Dengan berlaku surut, Polisi masuk dengan dasar itu bisa membongkar organisasi. Begitu menangkap saja tujuh hari, menahan bisa enam bulan, jadi lama, organisasi terbongkar. Walaupun mereka bilang, oh tidak bisa berlaku surut, biarin saja. Yang penting sudah jalan. (Perppu) Terorisme berlaku surut lebih jahat dari ini (Perppu Ormas). Kalau dibilang undue process, ya ini (Perppu Anti Terorisme).

 

Perppu Ormas membuat Anda di-bully?

Saya di-bully semua orang di twitter, habis. Saya slow saja. Tuh Prof PKI, HTI kan ngomel. Saya bilang, saya ini bukan PKI lho. Kakek saya Islam, saya asli Garut, agamis saya bilang. Saya itu bukan PKI, DI (Darul Islam) iya, saya gituin saja. Kalau orang Garut itu semuanya DI. Memperjuangkan negara Islam. Jadi, saya tidak mungkin PKI. Kalau mau dituduh, itulah, tidak ada masalah. Memang begitu dulunya. Tapi, sudahlah, beda sekarang situasinya, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

 

 

Ketika dulu merumuskan UU KPK, apa semangatnya?

Dulu tahun 1999, kita punya UU (No.28 Tahun 1999) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Semua lapor harta kekayaan (penyelenggara) negara ke KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara). Kemudian, KPKPN dibubarkan (Presiden) Megawati. Kita sedang merancang UU KPK, pembahasan di DPR. Akhirnya gerbong KPKPN pindah ke KPK. Tadinya, pencegahan di KPKPN, penindakan di KPK, (tapi) karena dibubarin, pencegahan masuk KPK. Makin panjang gerbongnya. "Masinisnya" itu-itu juga yang lima. Saya bilang, berat ini. Pasti pencegahan terabaikan, penindakan terus. Benar. Malah tugasnya apa, korsup (koordinasi supervisi), mengawasi fungsi jaksa kalau tidak becus, ambil alih, terus monitoring, evaluasi, luar biasa tuh KPK.

 

Kita waktu itu bikin UU KPK, karena lihat situasi habis reformasi. Pengalaman zaman Pak Harto, orde baru yang susah tembus ke atas, harus izin gubernur, gubernur harus izin Presiden. Lama. kejaksaan, kepolisian, mandek karena kepolisian ada Kapolri, kejaksaan ada Jaksa Agung, semuanya alat negara. Untuk itulah kita bikin UU KPK. Sebelum itu ya kita keliling dulu ke Washington, Australia. Semua, LSM itu keluarnya sama saya dulu. Saya bawa kemana-mana, ke Australia, Hongkong, Malaysia, Singapura.

 

Terus saya bilang, kalau begini, penyidikan dipisah-pisah kayak sekarang, tidak akan jalan. Sudahlah, penyelidikan, penyidikan, penuntutan satu tangan. Masuk draf sampai ke DPR, kontra semua. Kejaksaan nggak suka. Kapolri nggak suka. Ingat saya. DPR juga katanya nggak suka. Saya bilang, kalau mau beres ya itu. Kalau nggak beres ya silakan balik lagi. Akhirnya setuju kerena reformasi kan.

 

Draf awal seperti apa?

Tadinya malah draf awal lebih gila lagi! Beruntung saya, kalau ingat kejadian KPK seperti sekarang, ngeri juga. (Draf awal saya) penyelidikan, penyidikan, penuntutan korupsi hanya KPK. KPK memonopoli penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Kejaksaan, polisi tidak boleh lagi, begitu bahasanya. Tegas banget. Beruntung diancam saya, "Pak Dirjen, kalau begini tidak akan ada KPK". Saya mikir bagaimana ya? Ya sudah, diakalin. Saya ingat statuta ICC tahun 1998. Jadi, ICC HAM, Mahkamah Internasional di Den Haag itu baru bisa masuk ke suatu negara kalau negara itu unwilling atau unable. Selama dia willing and able, dia (ICC) tidak akan masuk. Saya terapkan (model itu) di UU KPK, Pasal 9, dalam rangka koordinasi dan supervisi (KPK bisa masuk).

 

Karena saya nyerah, sudahlah, mereka (KPK dan Kejaksaan) dua-duanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Silakan. Tapi satu, Kejaksaan dikoordinasi dan disupervisi sama KPK. Nanti, kalau dia macam-macam, diambil alih. Nah, "macam-macamnya" di Pasal 9 ada 12 alasan. Kalau polisi, penyelidikan, penyidikan, dia kan harus lapor ke KPK, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Tugas KPK cuma mantau. Ambil alih. Setuju semua. Jadi, (kejaksaan dan kepolisian) masih punya kewenangan. Senang tuh polisi, jaksa. Jadilah, terima. Pokoknya KPK tetap jadi.

 

Bagaimana komisioner? Lima, saya bilang. Tiga tidak cukup. Ini korupsi, suap. Mega korupsi kan sangat sistemik, terorganisasi, tidak mungkin tiga (orang). Menurut saya lima. Pancasila kan lima, saya bilang. Kenapa kayak begitu? Saya bilang, supaya kalau mau menyuap, lima-limanya harus disuap, kan susah bargaining lima-limanya. Jadi, bagaimana? Nyadap tidak perlu izin, nyita, gini kan, sudah, kewenangan. Tapi tidak boleh SP3 (penghentian penyidikan). "Lho kenapa. Ini kan SP3 (ada di) KUHAP?" Begini, kita tidak mau kembali transaksional dalam lid, dik, dan tut penanganan tipikor. Jangan kembalikan ketentuan itu (secara langsung kepada) KPK. Sudah kewenangannya luar biasa, bisa SP3, matilah! Jadi transaksional. (Bisa) Lebih gila lagi.

 

(Lalu, penyidik KPK) Tetap polisi, jaksa itu, tapi berhentikan dulu dari sana. Jadi, berhentikan dari institusi asalnya, diangkat kembali oleh pimpinan KPK. Jadi, ketentuan bahwa KPK bisa mengangkat penyidik, itu bukan penyidik sendiri (independen). Tapi diotak-atik nih (UU KPK), di bawa ke MK. MK setuju, tapi ada embel-embelnya. Boleh mengangkat penyidik sendiri, tapi dia harus sesuai dengan peraturan UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

 

UU ASN itu hanya dua jenis pegawai. PNS (pegawai negeri sipil) dan pegawai yang dikontrak. Jadi, kalau dia mau berhentikan polisi, dia harus diangkat (sebagai) pegawai negeri atau pegawai kontrak. (Praktik di KPK) Apa sesuai dengan ASN? Tidak. Dia tidak mau pakai itu. Dia bikin aturan PP sendiri, dengan Peraturan Pemerintah, dipaksain tiga, pegawai tetap, tidak tetap, pegawai diperbantukan. Jadi, ini bertentangan dengan UU ASN.

 

Anda melihat KPK sekarang seperti apa?

Ya kalau dia (KPK) ceroboh terus, ya celaka. Maksudnya, dia supaya lebih berwibawa, lebih dipahami, dan dia kan ada bawa penyidik karena ada polisi, jaksa yang berpengalaman, tidak mungkin main-main. Yang perkembangannya kok jadi berpolitik, ada deal-deal, kok kasus ini maju, kasus ini tidak. Lho, sama saja dong sama polisi jaksa kalau kayak gitu saya bilang. Ini tidak benar nih. Makin lama, makin lama.. kok bukan karena hukumnya, lihat orangnya. Hanya kata orang, orangnya ini tidak benar, terus dianggap tidak benar. Temuan bukti-bukti permulaan itu diabaikan, sehingga terjadi kasus Budi Gunawan, Hadi Poernomo, 36 tersangka yang buktinya tidak jelas sampai sekarang.

 

Bukan ngomong bohong. Saksinya ada. Disangka saya nggak berani ngomong. Nah, itu  buruknya di kita. Istilahnya, kita nggak boleh buka aib. Lho, kalau dia buka aib orang lain bisa kok. Kita kan harus buka yang benar. Benar (katakan) benar. Salah (katakan) salah. Ini kesalahan pemimpin kita, selalu menutup-nutupi kesalahan yang fatal 36 tersangka lho. Nggak boleh SP3 lagi. Bayangin. Makanya dorong Pansus (Panitia Khusus Hak Angket KPK) masuk. Harus masuk. Lihat yang benar. Kita harus perbaiki. KPK boleh ada, tapi perbaiki UU-nya, perkuat, sehingga tidak macam-macam kayak gini.

 

KPK, kalau saya lihat ya, gagal dari misi awal sebetulnya. Dia ingin good governance, pencegahannya lupa, penindakan diperbesar, sehingga tetap saja. Misalnya gini, harusnya ya korsup tuh gini. Kalau KPK masuk (operasi tangkap tangan -OTT) ke Kementerian Perhubungan.. Tapi, jangan ditinggal. Korsup mestinya. Datang, ambil (tangkap), dikorsup. Bagaimana sampai begini? Nah, perbaiki. Ini nggak. Tinggal, nanti ada lagi, tangkap lagi. Kayak pemadam kebakaran. Bukan itu maksudnya! Makanya disebut UU KPK itu UU yang terintegrasi, UU kelembagaan yang terintegrasi, satu sama lain mengisi. Tiap-tiap Deputi (di KPK) tuh saling connect. Salah, kalau cuma tangkap, heboh, tinggalin, nanti ada lagi, tangkap. Wah, itu mah namanya pameran. (Seharusnya) Dia korsup, sehingga kementerian/lembaga ini tidak ada lagi yang korupsi. Itu baru berhasil.

 

Nah, selama sekarang, pakai OTT makin banyak, itu berhasil atau keliru? Bukan itu. Itu mencari keberhasilan, target dan output, bukan outcome. Yang kita tahu, setelah sekian banyak masuk di KPK, tipikor, conviction rate 100%, hasilnya apa? Sudah sekian tahun kayak apa? Ada lagi, ada lagi. Berarti apa? pencegahannya nggak jalan. Bukan membangun sistem dia, (tapi) membangun bagaimana orang masuk bui, sudah. Jadi, (KPK) ke luar dari misi awal. Baca Juga: Romli Usul Fungsi Pencegahan KPK Dialihkan ke Ombudsman

 

Sebagai perumus UU KPK, menurut Anda apa yang membuat KPK beberapa kali kalah di praperadilan?

Begini, ketika Ruki pertama (pimpinan) KPK, kan belum ada peristiwa yang hebat-hebat, Antasari (Azhar). Nah, nih jilid tiga hebat-hebat kan. Saya baca, kok kelihatannya SOP (Standard Operating Procedure) KPK rahasia. "Kita mau tanya, bagaimana sih Anda itu menetapkan tersangka?", "Oh, nggak, ini SOP kami". Komisi III minta, nggak boleh. Lalu, saya bilang begini deh. Kalau memang dia nggak mau terbuka, supaya terbuka, di praperadilan saja. Di praperadilan itu, Pasal 77 (KUHAP) tidak ada ada penetapan tersangka kan. Nah, test case-nya Budi Gunawan.

 

(Dua orang datang kepada Romli minta tolong). Lalu, saya bilang, ada apaan sih. Nggak nyangka tuh saya. Ini buktinya apa bahwa ini nggak benar? BAP (Berita Acara Pemeriksaan) nya Budi Gunawan, lima halaman. Saya bilang, eh BAP saya ini, (kasus) Sisminbakum, segini nih, tebal. "Kok bisa lima tuh bagaimana?", "Ya, nggak tahu". Saya baca, kesimpulan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dua keterangan saksi, dua keterangan PPATK, satu kesimpulan dari tim KPK.

 

Kalau ini kan nggak benar, tapi tersangka. Ya sudah, saya lawan! Kalau begitu, ini perlu dibongkar, nggak benar nih, saya lawan. Lawan, kalah (KPK)! Nah, masuklah (objek) praperadilan, termasuk penetapan tersangka (sebagai objek praperadilan). Coba kalau KPK nggak sembarangan, dulu nggak akan ada peristiwa itu. Dengan begitu, KPK harus berhati-hati, termasuk juga polisi, kejaksaan, dia akan lebih hati-hati lagi, karena semua berlomba-lomba ke praperadilan kan.

 

Begitu praperadilan kalah, mikir dia, bingung kan. Tapi, nggak diubah. Sejak (BG), dia nggak ada perubahan mekanisme, SOP yang itu-itu juga, sampai sekarang pun, SN (Setya Novanto) mekanisme yang sama sejak zaman BG di praperadilan. Nggak ada perubahan sampai sekarang. Contoh, (penetapan tersangka) SN yang pertama.

 

Bagaimana dengan kekalahan KPK di praperadilan Hadi Poernomo?

Hadi Poernomo begitu. Datang ke rumah. "Ada apa?" Nggak kenal saya. "Karena lihat Budi Gunawan menang". Saya bilang, tunggu dulu. Jangan lihat Budi Gunawan menang. Nggak, saya lihat dulu. Cerita dari A sampai Z. Oh, kalau begini memang dendam dan saya nggak suka. Dia bilang, saya kan Kepala BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), harus periksa semua lembaga menurut UU. "Nggak mau pak mereka diperiksa". Dengan alasan kami lembaga independen, KPK.

 

Saya bilang, lembaga independen yang mana? Saya yang bikin UU. Pasal 3 (UU KPK) tuh, dalam menjalankan tugas wewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK lembaga independen. Tidak bisa dicampuri siapapun. Baca penjelasannya, tidak bisa dicampuri eksekutif, legislatif, yudikatif, dan siapapun. Dalam hal apa? Tugas wewenang. Tugas wewenang itu diatur di Pasal 6, koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan monitoring, evaluasi. Hanya itu yang nggak boleh dicampuri.

 

Selebihnya, kinerja, keuangan, harus! karena yang dipakai duit negara, bukan duit dia. Jadi, laporan BPK 2015 sudah ada temuan pidana dan itu mereka nggak suka. Diminta dihapus. "Oh nggak bisa, ini temuan". Untuk masuknya susah, sudah (ada) hasilnya, dihapus. Nggak bisa. "Bapak kayak nggak punya dosa". "Eh, kenapa?" katanya. "Ayo silakan", dilawanlah, dia tantang Hadi Poernomo.

 

Begitu (Hadi Poernomo) pensiun, langsung tersangka. Buktinya hanya katanya, kongkalikong dengan BCA (Bank Central Asia). Saya bilang, kalau "katanya", mana ada bukti "katanya"? Saya bilang, praperadilan saja. Saya maju lagi. Ini nggak beres-beres. Praperadilan, (KPK) kalah lagi. Sudah kalah lagi, bukannya makin introspeksi, (malah) wah Pak Romli mihak koruptor. Masa bodoh. Tapi, kamu perbaiki dong. (Mereka) nggak mau, merasa benar. Nah, itu dia, didukung LSM, para ahli yang nggak mau mengerti. Eh, muncul lagi SN.

 

Prof DR Romli Atmasasmita, SH, LLM

Lahir : Cianjur, 1 Agustus 1944

Pendidikan :

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (1969)

Master of Laws dari University of California, Berkeley (1981)

Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada (1996)

Dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (1999)

 

Anda sekarang kerap berseberangan dengan KPK, apa tidak khawatir dicap negatif?

Kalau saya tuh orangnya, dari dulu senang pada tantangan, senang challenges ya. Sejak kecil, saya tuh sudah dididik untuk menghadapi tantangan, tapi saya tidak takut. Orang tua saya sendiri pun, kalau kurang pas di mata saya, ada salah, saya lawan. Itu jiwa saya begitu, dan selalu saya menghadapi. sejak saya sekolah di FH Unpad (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran) pun sama. Bukan saya mau cari ribut. (Saya) Tidak suka pada sesuatu yang tidak betul. Mau lurus! Apalagi mendzalimi, itu saya tidak suka. Apalagi, saya pernah dizalimi kan, kasus Sisminbakum dulu. Pernah dibui lima bulan lima hari. Bagaimana rasa "enaknya" tanda petik, dikerjain orang. Makin yakin bahwa saya harus berjuang demi keadilan dan benar. Siapapun, omongan apapun.

 

Alhamdulillah ya, walaupun tidak enak begitu, tapi musibah itu betul-betul hikmah bagi saya. Apa? Tahu keadaan di dalam (tahanan). Saya di situ, baru (menyadari). Oh, Tuhan bilang, "Eh lu yang bikin UU ya, lu rasain, masuk. Lihat hasilnya". Benar, 17 tahanan, termasuk si Tantular, Hermanus, (kasus) Century, 7 itu nggak ada bukti. Saya tanya, rupanya nggak ngasih duit. Diperas nggak mau. Dicari-cari. Nih, Prof kan bikin UU, ternyata Pasal 2 dan 3 unsur kerugian negara itu dijadikan duit. Transaksional.

 

Maksud Anda, transaksional?

Kenapa? Kena Pasal 2 ancamannya minimal tiga tahun, Pasal 3 minimal satu tahun. Nih, mau yang mana? Begitu. Kalau yang mau tiga tahun, sekian, yang mau setahun, sekian. Padahal, waktu saya bikin UU itu sama Andi Hamzah, Pasal 2 itu khusus "setiap orang" selain penyelenggara negara. Pasal 3 untuk penyelenggara. Kenapa? Karena korupsi tidak mungkin dikerjakan seorang penyelenggara negara. Dia tidak mungkin korupsi kalau tidak ada yang iming-imingi untuk korupsi. Siapa yang punya duit? Swasta.

 

(Ketika dulu merumuskan UU Tipikor) Minimumnya (pidana) sama, semua saya buat minimum tiga tahun. DPR bilang, tidak bisa Pak Romli, yang jahat kan swasta. Pegawai negeri kan cekak, gmn sih. Ya sudah gimana kalian. Akhirnya yang Pasal 2 tiga tahun, yang Pasal 3 satu tahun. Padahal, tadinya, kalau minimumnya sama kan tidak ada tawar-menawar.

 

Setelah saya masuk (rumah tahanan), baru tahu. Nah, setelah itu, saya bilang, ah Andi (Hamzah), jangan bangga dengan UU kita lho. Kita cuma dikerjain saja. Malah ada yang (ke) saya, terima kasih Prof. Kenapa kamu? Ya, kami diberi celah hukum. Astagfirullahaladzim. Tuh, sekarang mau tanya saya. Apakah UU saya, hebat-hebat saya bikin itu, semua itu, dari segi moralitas, ketuhanan, kemanusiaan, benar nggak? Nggak juga! Keliru saya. Keliru saya memahami, bahwa orang yang melaksanakan UU itu bukan saya, (tapi) orang lain. Orang lain yang punya pikiran lain, punya moralitas lain dari saya sendiri. 

 

Jadi, Anda tidak takut untuk melawan arus?

Makanya saya melawan arus dan nggak apa-apa, terus saja. Biarin saya sendirian. Masa bodoh. Kata orang Pak Romli pro koruptor, biarin. Dulu juga saya paling anti koruptor. Kalau ditelusuri dari dulu, siapa saya yang dulu membela-bela KPK, ke MK tiga kali menang terus kan saya. Waktu saya bikin susah payah, jungkir balik itu, membela-bela KPK, tipikor, semua dimana? Nggak involve tuh. Saya yakin, sejarah akan membuktikan bahwa saya benar, mereka yang nggak benar. Dulu saya merasa benar, sekarang saya merasa nggak benar. Dulu saya merasa benar, mereka merasa Pak Romli keliru. Sekarang saya sudah merasa benar, mereka merasa tetap Pak Romli tidak benar. Ya mau bagaimana lagi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.