Selasa, 05 Desember 2017
DPR Upayakan Perluas Kewenangan BPOM Melalui RUU Pengawasan Obat dan Makanan
Untuk memperbaiki tata kelola obat, makanan, dan kosmetika di Indonesia serta menguatkan perlindungan masyarakat dari paparan pangan dan produk farmasi berbahaya.
M. Agus Yozami
Dibaca: 1202 Tanggapan: 0
DPR Upayakan Perluas Kewenangan BPOM Melalui RUU Pengawasan Obat dan Makanan
Foto: pom.go.id

DPR melalui rapat paripurna mengesahkan daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018. Sebanyak 50 RUU resmi masuk dalam daftar Prolegnas proritas 2018, salah satunya adalah RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.  

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pihaknya akan mengupayakan perluasan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga dapat menguatkan perlindungan untuk masyarakat dari paparan pangan dan produk farmasi berbahaya.

 

Saleh mengatakan penguatan itu dilakukan dengan memasukkan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia  dalam Program Legislasi Nasional 2018, sehingga menjadi wahana untuk memperbaiki tata kelola obat, makanan, dan kosmetika di Indonesia.

 

(Baca Juga: Tingkatkan Efektivitas Pengawasan, Begini Bunyi Perpres BPOM)

 

"Kami berharap, RUU ini nanti dapat memperjelas kewenangan BPOM dan Kemenkes dalam hal pengawasan dan distribusi obat dan makanan di Indonesia. Selama ini, BPOM seakan menjadi subordinat Kemenkes. Itu nanti yang akan kami tata secara benar," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (5/12).

 

Menurut dia, BPOM adalah lembaga negara yang memiliki fungsi penting dan strategis dalam perlindungan untuk masyarakat sesuai fungsinya. Seluruh makanan, obat dan kosmetika yang beredar di masyarakat harus dipastikan sehat dan baik untuk dikonsumsi.

 

Walau tugasnya begitu penting dan strategis, selama ini dasar hukum yang menjadi payung hukumnya masih setingkat peraturan presiden yaitu Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. "Kewenangan BPOM perlu diperluas sampai penindakan tapi tidak tumpang tindih dengan kepolisian," kata dia.

 

Dia mengatakan perkembangan teknologi yang begitu cepat mengharuskan BPOM untuk berbenah dan memperkuat diri. Pasar daring yang semakin meluas dan melintasi batas-batas ruang dan waktu perlu diantisipasi.

 

(Baca Juga: Ini Dia Inpres Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan)

 

"Peredaran barang dan jasa, tentu saja makanan, obat dan kosmetika dapat masuk dari berbagai belahan dunia. Belum tentu semua produk itu sehat dan baik bagi masyarakat kita," katanya.

 

Satu Pintu

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI), Adhi S Lukman, mengatakan undang-undang penguatan BPOM bisa menjadi kebijakan satu pintu untuk keamanan pangan di Indonesia sehingga menjadi terkoordinasi.

 

"Selama ini, wewenang dan kebijakan keamanan pangan tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Kewenangan BPOM sekarang untuk pangan olahan dan itupun pangan olahan menengah besar dan berisiko tinggi," kata dia.

 

Sedangkan pengawasan untuk makanan olahan dari usaha kecil, hasil produksi rumah tangga, kata dia, ada di Dinas Kesehatan yang berada di bawah pemerintah daerah dan bukan di bawah BPOM. Dengan begitu pengawasan terpecah dan terkadang membuat kebijakan tidak searah.

 

(Baca Juga: Satgas Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional Dibentuk)

 

Adhi mengatakan BPOM memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil tapi memiliki kewenangan terbatas sebagaimana saat ada menangani kasus maka harus melimpahkannya ke kepolisian dan kemudian masuk ke pengadilan.

 

"Di sini kadang memang hukuman sangat ringan dan bahkan banyak sekali pelaku hanya diberi hukuman percobaan. Kalau bisa dimasukkan dalam undang-undang yang baru ini, kewenangan dan penindakan ini tentu jadi kekuatan dan pengawasan BPOM," kata dia. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.