Selasa, 05 Desember 2017
Ahli: Mesti Bedakan Pendapat dan Ujaran Kebencian
Penerapan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE, negara wajib melindungi semuanya, termasuk kelompok masyarakat kategori di luar suku, agama, dan ras (SAR).
Aida Mardatillah
Dibaca: 3641 Tanggapan: 0
Ahli: Mesti Bedakan Pendapat dan Ujaran Kebencian
Ilustrasi risiko hukum UU ITE baru. BAS

Sidang pengujian Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali digelar. Aturan yang terkait penyebaran informasi yang didasari rasa kebencian dan permusuhan (ujaran kebencian) dapat dipidana ini diajukan Habiburokhman yang berprofesi sebagai advokat.

 

Pemohon menilai kedua pasal itu merugikan pemohon lantaran potensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi masyarakat termasuk pemohon yang kerap mengeluarkan pendapat melalui media massa atau media sosial berupa kritik berbagai hal. Misalnya, definisi frasa   “antar golongan” dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A UU ITE dinilai multitafsir karena tidak jelas batasannya, sehingga penerapannya sangat luas mencakup kelompok apapun yang ada dalam masyarakat baik formal maupun nonformal (subyektif)

 

Menurut pemohon pengertian golongan bisa saja ditafsirkan hanya berdasarkan selera dan kepentingan penguasa. Akibatnya, bisa membuat masyarakat takut menyampaikan pendapat atau pikiran atau sikap melalui sistem elektronik yang merupakan hak asasi. Sebab, jika masyarakat mengkritik pemerintah terbuka kemungkinan untuk dikriminalisasi dan dianggap menghina golongan (pemerintah, red).    

 

Karena itu, pemohon meminta agar Mahkamah menghapus frasa “antar golongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A UU ITE karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Sehingga yang bisa menjadi objek ujaran kebencian dan bisa dipidana adalah Suku, Agama, Ras (SAR).

 

“Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A UU ITE tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan ras (SAR)’,” demikian bunyi petitum permohonannya.   

 

Sidang pengujian pasal ini sudah memasuki keterangan ahli dari pihak pemohon dan ahli pemerintah. Ahli pemohon yang memberi keterangan adalah dosen Ilmu Komunikasi Politik Universitas Airlangga Hendri Subiakto dan ahli pemerintah yakni dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lidwina Inge Nurtjahyo.     

 

Dalam keterangannya, Hendri Subiakto menuturkan ada perbedaan antara pendapat (kritik) dengan ujaran kebencian. Pendapat merupakan  penilaian yang tentu berbeda dengan penyebaran kebencian. “Jika hanya mengatakan pemerintah buruk atau gagal, maka hal tersebut hanya pendapat dan itu tidak dilarang, tetapi jika sudah mengajak orang lain membenci kelompok lain, maka itu persoalan yang berbeda,”ujar Hendri di Gedung MK, Jakarta, Senin (5/12/2017) seperti dikutip situs MK.

 

Dia mengingatkan kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara menyampaikan secara lisan dan tulisan secara bebas dan bertanggung jawab. Pendapat atau opini dalam ilmu komunikasi selalu terkait dengan sikap yang dinyatakan secara verbal. Artinya, dalam sikap seseorang itu sudah menggunakan pikirannya yang melahirkan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau netral.

 

“Dari aspek psikologi, pendapat adalah ekspresi sikap dan terkadang mengekspresikan sikap itu kadangkala mengganggu orang lain,” ujarnya.  

 

Menurutnya, tidak ada satu pasal pun  yang melarang ekspresi sikap setuju dan tidak setuju. Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan larangan berpendapat. Terkait pasal yang diujikan, baginya merupakan larangan terhadap perbuatan kejahatan pada hal yang serius.

 

“Inti larangan norma ini, larangan penyebaran kebencian dalam masyarakat yang beragam. Dengan keberadaan pasal tersebut, negara melindungi warga negara dari keberagaman. Yang dilarang adalah penyebaran informasi yang melahirkan permusuhan dan penyebaran kebencian,” terangnya.

 

Hendri menyebut penyebaran ujaran kebencian melalui internet atau media sosial saat ini tidak terbatas dan sangat besar implikasinya. Jika disebarkan dalam bentuk hasutan dan menyebar dan berputar di media sosial berdampak pada konflik dari individu, komunal, dan antarkelompok yang melahirkan disintegritasi.

 

Ia menerangkan hasutan akan membuat pelabelan, diskriminasi, kekerasan, dan pada tingkat ekstrem dapat memunculkan kebencian kolektif yang berujung pada penyerangan atau persekusi pada media sosial dan kehidupan nyata. Jika tidak ada upaya negara dalam hal ini, maka akan terjadi kekacauan, pembumihangusan, dan lainnya.

 

Dalam kekerasan yang terjadi di beberapa negara, hal ini diawali dengan provokasi atau hasutan yang isinya mengandung unsur ujaran kebencian atau hate speech yang sifatnya menyerang individu, kelompok, yang dianggap sebagai lawan.  Masalah ini menjadi serius jika yang diproduksi adalah melahirkan kekerasan. Bahkan, keinginan menghancurkan kelompok lain. Namun, praktiknya, hate speech “bersembunyi” di balik prinsip-prinsip demokrasi dengan mengacaukan hak kebebasan berpendapat.

 

Karena itu, negara berkewajiban memastikan penyebaran ujaran kebencian ini tidak boleh berkembang menjadi kekerasan faktual. “Di situlah pentingnya keberadaan pasal ini,” tegas Hendri.

 

Menurutnya, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE negara wajib melindungi semuanya, termasuk kelompok masyarakat kategori di luar suku, agama, dan ras (SAR). Sementara kategori antargolongan terkait berkembangnya masyarakat yang memunculkan berbagai golongan tertentu, bukan berarti dibiarkan oleh negara.

 

“Jika dibatasi SAR, siapa yang melindungi pengelompokan golongan berdasarkan strata ekonomi, gender, teknologi, politik dan lainnya? Maka, mencoret konsep SARA menjadi SAR, adalah masalah serius karena hal ini akan berpotensi pada kekacauan dan negara akan dinilai diskriminatif dan tidak melakukan kewajiban melindungi warga negaranya,” katanya.

 

Pertahankan ‘golongan’

Sementara itu, Lidwina Inge Nurtjahyo berpendapat ranah antropologi hukum dan sosiologi hukum, kata “golongan” dapat ditemukan ketika membahas satuan dalam masyarakat. Terkait ras, golongan, dan kategori sosial. Ras pada pembentukannya terkait karakterisitik fisiologis, morfologis, dan kinetik.

 

“Kategori sosial ditentukan oleh aspek yang dibentuk pihak luar dalam hal ini pemerintah. Kategori ini digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan kata ini cenderung  fokus pada pemilahan manusia. Sedangkan, kata ‘golongan’ memiliki kedekatan satu sama lain dan adanya unsur rasa memiliki identitas sama,” tutur Lidwina.

 

“Masalah akan timbul bila mereka yang sama ini membedakan dengan orang lain. Maka, negara punya posisi penting untuk menjaga tidak terjadinya pembeda diantaranya. Bahkan, ‘golongan’ dapat melahirkan politik golongan atau identitas,” jelas Lidwina.

 

Terkait peraturan yang dibuat Pemerintah, Lidwina menekankan perlunya peran negara agar tidak terjadi politik identitas. Dengan demikian, lanjutnya, negara justru wajib mempertahankan kata “golongan” dan memiliki arti seluas-luasnya. Menurutnya, akan selalu terbentuk lapisan (golongan) baru dalam masyarakat dan negara wajib melindungi hal ini. “Maka, sangat tidak tepat menghilangkan kata ‘golongan’ dalam aturan perundang-undangan,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.