Rabu, 06 December 2017
Berkas Perkara Setya Novanto Lengkap, Pengacara pun Protes
Aspek formil penyerahan tersangka dan berkas perkara Novanto dari penyidik ke jaksa akan diproses lebih lanjut.
Fathan Qorib
     0 
Berkas Perkara Setya Novanto Lengkap, Pengacara pun Protes
Setya Novanto saat menjalani pemeriksaan di KPK. Foto: RES

KPK menyatakan bahwa berkas perkara tersangka korupsi KTP elektronik (KTP-e) Setya Novanto sudah lengkap atau P21. Selanjutnya, aspek formil penyerahan tersangka dan berkas perkara Novanto dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan diproses lebih lanjut.

 

"Perkembangan proses penyidikan kasus KTP-e dengan tersangka Setya Novanto sudah selesai dan dinyatakan lengkap atau P21," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (5/12).



Lengkapnya berkas perkara ini diamini oleh kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Hal ini diketahuinya dari penyidik KPK. "Penyidik KPK tadi pukul 17.30 WIB telepon minta saya harus hadir ke KPK untuk mendampingi Setya Novanto dalam rangka P21 penyerahan tahap kedua," katanya.



Namun, Fredrich mengaku tidak dapat memenuhi panggilan tersebut karena pemberitahuannya mendadak, sementara ia ada acara pertemuan dengan klien. "Saya tolak, jika butuh pendampingan wajib diberi tenggang waktu tiga hari kerja karena posisi Setya Novanto ditahan, minimal satu hari dong karena saya dan tim bukan advokat pengangguran," tuturnya.


 

Fredrich protes atas lengkapnya berkas perkara Setya Novanto. Alasannya karena terdapat saksi-saksi yang belum diperiksa oleh penyidik KPK. "Kita mau bicara pada penyidik kenapa bisa dinyatakan lengkap padahal ada saksi-saksi yang belum dinyatakan diperiksa. Itu adalah hak tersangka dari Pasal 65 (KUHAP) dan penyidik harus sadar kan mereka terikat dalam UU No. 20 Tahun 2002 tentang KPK di mana Pasal 28 kan segala sesuatu di KUHAP itu berlaku bagi mereka," katanya, Rabu (6/12).



Menurut Fredrich, sejumlah saksi meringankan yang diajukan Setya Novanto belum seluruhnya diperiksa. Maka itu, ia keberatan tidak dimasukkannya para saksi meringankan tersebut ke dalam berkas pemeriksaan. Ia menilai, penyidik KPK telah bertindak sewenang-wenang.

 

 
"Sekarang saya tanya mereka yang dipanggil itu orang pengangguran? Mereka kan yang dipanggil itu kan rektor universitas. Kan harus disesuaikan dengan waktunya rektor bukan dengan waktunya mereka (penyidik) yang menentukan. Jadi di sinilah kesemena-menaan yang dilakukan KPK karena tidak menghormati hak seseorang," ucap Fredrich.



Fredrich menduga, KPK takut karena akan menghadapi praperadilan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (7/12). Praperadilan otomatis gugur jika perkara sudah memasuki materi persidangan.

 

"Ya karena mereka takut aja. Mereka kebakaran jenggot. Kenapa mereka ketakutan seperti itu? Dari sini kan kita bisa lihat mereka lakukan segala cara segala upaya untuk menghindari praperadilan. Tapi saya yakin pengadilan akan tetap dijalankan sebagaimana mestinya," ujarnya.

 

Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP

Dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

 

Baca Juga:

· KPK Diminta Segera Limpahkan Perkara Setnov ke Pengadilan

· Pengakuan dan Penyesalan Terdakwa Kasus e-KTP

· Fredrich: KPK Telah Bekukan Rekening Setya Novanto

 

Adapun saksi-saksi yang diajukan antara lain pengacara sekaligus Ketua Bidang Hukum Partai Golkar Rudi Alfonso, Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Plt Sekjen Partai Golkar Aziz Syamsuddin, dan politikus Partai Golkar sekaligus Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa.



Selanjutnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman, Ketua DPD I Partai Golkar NTT Melky Laka Lena, politikus Partai Golkar Anwar Puegeno, Bendahara Umum Partai Golkar Robert Kardinal, dan politikus Partai Golkar Erwin Siregar.



Kemudian ahli yang diajukan pihak Novanto, yaitu ahli hukum pidana Romli Atmasasmita, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir, pakar hukum tata negara Margarito Kamis, serta dua ahli hukum lainnya masing-masing Samsul Bakri dan Supandji.



Dua saksi telah pernah diperiksa KPK dalam kasus KTP-e, yaitu Agun Gunandjar Sudarsa dan Rudi Alfonso sehingga keduanya tidak akan dipanggil lagi untuk memberikan keterangan. Sedangkan saksi lain yang memenuhi panggilan KPK, yaitu Maman Abdurrahman, Aziz Syamsuddin, dan Margarito Kamis. Ketiganya hadir pada Senin (27/11). (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.