Rabu, 06 December 2017
Dinilai Mumpuni, DPR Setujui Perpanjang Jabatan Arief Hidayat
Karena kemampuan dan pengalaman menjadi pertimbangan Komisi III dan ahli menyetujui perpanjangan masa jabatan hakim MK Arief Hidayat untuk periode kedua.
Rofiq Hidayat
Dibaca: 1122 Tanggapan: 0
Dinilai Mumpuni, DPR Setujui Perpanjang Jabatan Arief Hidayat
Ketua MK Arief Hidayat saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon hakim MK periode kedua di ruang rapat Komisi III, gedung DPR Jakarta, Rabu (6/12). Foto: RES

Wajah Arief Hidayat terlihat sumringah setelah Komisi III memberi persetujuan perpanjangan jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode kedua usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Janji akan lebih amanah di lembaga pengawal konstitusi terlontar dari bibir pria yang kini masih menjabat sebagai Ketua MK itu.

 

“Terima kasih, semoga saya bisa menjalankan jabatan ini lebih amanah, menjaga konstitusi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Arief yang didampingi pimpinan dan anggota Komisi III di Gedung DPR, Rabu (6/12).

 

Usai disetujui perpanjangan jabatan hakim konstitusi periode 2018-2023, Arief membuka diri masyarakat yang ingin mengkritiknya. Sebab, saat ini dirinya tengah menghadapi isu miring terkait dugaan lobi terhadap anggota dewan agar dapat diloloskan menjadi hakim konstitusi periode kedua. Karena itu, Arief menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Etik karena persoalan ini telah dilaporkan ke Dewan Etik. “Semoga Allah SWT memberikan terbaik untuk bangsa ini,” kata dia.

 

Wakil Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan selaku pimpinan rapat uji kelayakan tersebut menilai Arief memiliki kemampuan dan mumpuni di bidang hukum tata negara. Karenanya, 9 fraksi di Komisi III memberikan persetujuan setelah uji kelayakan dan kepatutan digelar. Sementara satu fraksi yakni Gerindra memilih walk out alias tidak memberikan pendapat.

 

Selain persetujuan sembilan fraksi, empat ahli hukum tata negara yang menjadi panel ahli pun memberikan persetujuaan karena Arief dinilai layak menjadi hakim MK periode kedua. Empat ahli dimaksud adalah Prof Syamsul Bachri, Prof Runtung Sitepu, mantan hakim MK Maruarar Siahaan, dan Hesti Armiwulan.

 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai persetujuan terhadap Arief diberikan selain mumpuni di bidangnya, Arief pun memiliki jam terbang yang cukup. Termasuk komitmennya menjaga konstitusi. “Semua pakar menilai layak dilanjutkan. Sembilan fraksi langsung setuju. Satu fraksi Gerindra tidak memberikan pendapat.”

 

Dia menerangkan hasil keputusan Komisi III itu bakal dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (6/12) besok. Setelah disahkannya dalam rapat paripurna, Arief resmi menjadi hakim konstitusi periode 2018-2023 mendatang. “Bapak resmi (jadi hakim konstitusi, red). Akan kami bawa ke paripurna untuk disahkan kembali jadi hakim MK,” ujarnya.

 

Saat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ini sempat terjadi perdebatan panjang. Sebab, Fraksi Gerindra ngotot agar calon hakim MK tidak hanya Arief Hidayat, tetapi dibuka peluang calon lain yang ingin mendaftar. Permintaan ini dilontarkan Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra, Desmon J Mahesa.

 

Dia menilai proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief terkesan terburu-buru. Apalagi fraksi partainya merasa tidak dilibatkan dalam proses pengusulan nama-nama yang menjadi panel ahli. Karena itu, di tengah rapat sebelum memutuskan lanjut atau tidaknya proses uji kelayakan, Desmon meminta diskors.

 

Prosedur dan mekanisme internal komisi III ada sesuatu yang tidak rapi, buru-buru ada yang aneh ada sesuatu hal yang unik. Kok jadi begini ya komisi hukum, lucu gak lucu,” ujarnya.

 

Meski banyak perdebatan antar anggota dewan di ruang komisi, Bambang Soesatyo sebagai pimpinan komisi menengahi. Menurutnya, setiap fraksi memiliki kebijakannya masing-masing. Termasuk memiliki sikap terhadap calon hakim MK yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun, Bambang menilai proses yang dilaksanakan dengan melibatkan panel ahli sudah benar.

 

Meski akhirnya diskor untuk melakukan lobi internal komisi, seleksi uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim MK periode 2018-2023 pun dilanjutkan. Hingga akhirnya, empat orang ahli yang menjadi penguji dan sembilan fraksi memberikan persetujuan Arief Hidayat menjadi hakim konstitusi di periode 2018-2023.

 

Seperti diketahui, Arief merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini menjadi hakim MK sejak 2013 hingga Maret 2018.

 

Dalam kesempatan ini, Arief, yang kini menjabat Ketua MK, menyatakan siap bila terpilih kembali menjadi ketua MK pada periode berikutnya. “Saya punya hak untuk dipilih lagi menjadi ketua. Tapi, kalau saya merasa sudah capek, bisa serahkan ke yang lain. Itu urusan bersama teman-teman kita bersembilan gimana, apakah saya masih diberi amanah atau tidak? Atau mau yang baru karena sudah capek, itu terserah kita bersama,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.