Senin, 11 Desember 2017
Rakernas Peradi Kokohkan Rasa Kebangsaan Profesi Advokat
Advokat diharapkan mewujudkan rasa kebangsaan dengan menjalankan fungsi sosial menegakkan keadilan dan keberpihakkan pada rakyat miskin.
Norman Edwin Elnizar
0
Rakernas Peradi Kokohkan Rasa Kebangsaan Profesi Advokat
Ketua Umum DPN Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan. Foto: NEE

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah kepemimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2017 dengan mengangkat tema “Menjunjung Tinggi Rasa Kebangsaan Demi Terciptanya Penegakkan Hukum yang Adil”. Dengan tema ini Peradi ingin mendorong agar advokat memiliki rasa kebangsaan dalam menjalankan profesinya. Caranya dengan selalu konsisten berupaya menegakkan hukum yang adil bagi semua kalangan khususnya rakyat miskin.

 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan menyampaikan dalam sambutan pembuka Rakernas bahwa advokat memiliki potensi peran yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah kebangsaan. Dalam hal ini ia menggarisbawahi soal kemiskinan yang jumlahnya mencapai 27,77 juta orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik. “Isu paling menarik yang harusnya kita angkat adalah mari kita ikut mengentaskan kemiskinan,” katanya di hadapan peserta Rakernas dan tamu undangan.

 

Turut hadir Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pembukaan Rakernas ini dilakukan di Kagungan Dalem Pagelaran Kraton Yogyakarta dengan pemukulan gong oleh Fauzie bersama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. “Apakah betul seorang advokat yang bekerja sehari-hari menegakkan hukum bisa ikut serta mengentaskan kemiskinan? Ini yang menjadi pertanyaan,” tambah Fauzi.

 

(Baca juga: PERADI Gelar Rapat Kerja Nasional di Yogyakarta).

 

Fauzie menilai sudah saatnya advokat memiliki rasa kebangsaan yang diwujudkan dengan membantu pengentasan kemiskinan. Caranya dengan berperan aktif memberikan bantuan hukum pro bono bagi rakyat miskin.

 

Advokat sebagai sebuah profesi hukum selama ini cenderung dipahami hanya sebagai sektor pekerjaan swasta yang mengejar keuntungan dan kepuasan pengguna layanan jasanya. Padahal sejak disahkannya UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), secara tegas advokat disebut pula sebagai penegak hukum. Artinya advokat hanya akan melakukan segala upaya penegakkan hukum dalam masalah hukum kliennya dan bukan melakukan segala upaya  memenangkan kliennya.

 

UU Advokat juga menjelaskan bahwa profesi ini independen dari berbagai intervensi. Dalam hal ini UU Advokat menunjukkan bahwa posisi advokat bukan tunduk sebagai bawahan dari kliennya namun berdiri sejajar memberikan layanan jasa profesional agar hak-hak hukum kliennya terpenuhi. Hal ini menegaskan advokat bukan sekadar pekerjaan sektor swasta penghasil keuntungan namun terikat dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku.

 

Otto Hasibuan, Ketua Dewan Pembina DPN Peradi juga menyampaikan hal senada dalam sambutannya bahwa sudah saatnya advokat berperan aktif dengan rasa kebangsaan. Artinya advokat memiliki orientasi ikut berkontribusi bagi pembangunan Indonesia dalam menjalankan  profesinya. “Banyak advokat-advokat di Indonesia menjadi budak bagi kliennya, melakukan apa yang diinginkan klien yang membayar, ini tantangan bagi profesi advokat,” jelas Otto.

 

Atas dasar pemikiran tersebut Rakernas Peradi 2017 kali ini mendorong anggotanya berkomitmen memberikan bantuan pro bono untuk menjalankan fungsi sosial menegakkan keadilan dan keberpihakkan pada rakyat miskin.

 

(Baca juga: Kelulusan Ujian Advokat PERADI 2017 Gelombang II Capai 89,6 %).

 

Kesultanan Yogyakarta

Zainal Marzuki selaku Ketua Panitia Rakernas Peradi 2017 mengatakan pada hukumonline bahwa terdata ada 1000 anggota Peradi yang telah hadir dalam Rakernas ini. Jumlah ini meliputi perwakilan dari 102 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta DPN Peradi. Ketika ditanya soal pemilihan lokasi Rakernas di Yogyakarta, ia mengatakan bahwa ada makna filosofis dan historis yang membuat Yogyakarta dinilai sesuai dengan tema Rakernas soal mengokohkan rasa kebangsaan.

 

“Jogja ini kota perjuangan Pemerintah RI dulu, kota budaya yang beretika, kami menilai kota yang tepat,” kata Zainal yang juga merupakan salah satu pimpinan di DPN Peradi sekaligus merangkap Ketua DPC Jember.

 

Muhammad Irsyad Thamrin, Ketua DPC Peradi Yogyakarta, menjelaskan hal senada kepada hukumonline di sela pembukaan Rakernas. Rapat kepanitiaan telah menyepakati untuk memilih Yogyakarta degan pertimbangan nilai etika yang masih lestari dalam kebudayaan masyarakat Yogyakarta ditambah nilai historis Yogyakarta dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. “Kota Yogyakarta adalah salah satu pendiri Republik ini dan juga menjadi ikon kepribadian bangsa Indonesia,” katanya.

 

(Baca juga: Begini Tanggapan PERADI atas IBA Practical Guide).

 

Selain memilih Yogyakarta sebagai lokasi Rakernas, Sri Sultan Hamengkubuwono X pun dinobatkan sebagai anggota kehormatan Peradi sebagai penghargaan Peradi atas kiprah Sultan dinilai sebagai ikon yang telah menjaga semangat kebangsaan dan penegakkan keadilan dalam kepemimpinannya. “Kita lihat beliau raja yang berpikir kebangsaan dan aktif menegakkan keadilan bagi masyarakatnya,” kata Zainal menjelaskan.

 

Rakernas masih akan berlangsung hingga 13 Desember 2017 di Hotel Royal Ambarrukmo untuk membahas berbagai evaluasi dan menghasilkan sejumlah usulan bagi program kerja Peradi yang akan datang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.