Rabu, 13 December 2017
Catahu 2017, 3 Isu Ketenagakerjaan Ini Disorot LBH Jakarta
Paling banyak terkait hubungan kerja.
Ady Thea DA
     0 
Catahu 2017, 3 Isu Ketenagakerjaan Ini Disorot LBH Jakarta
Ilustrasi demo buruh di Jakarta. Foto: SGP

LBH Jakarta telah merilis catatan akhir tahun (catahu) 2017. Jumlah pengaduan dan pencari keadilan yang masuk ke LBH Jakarta tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, mengatakan jumlah pengaduan tahun 2017 sebanyak 1.224 kasus meliputi 19.039 pencari keadilan. Tahun 2016 pengaduan yang diterima mencapai 1.444 dengan 121.571 pencari keadilan.

 

Menambahkan Alghiffari, Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta, Yunita, menjelaskan dari ribuan pengaduan yang masuk selama 2017, jenis kasus paling banyak diadukan terkait kasus non struktural seperti pidana sebesar 532 pengaduan. Kemudian perburuhan 223 pengaduan, perkotaan dan masyarakat urban 154 pengaduan, keluarga 188 pengaduan, sipol 86 pengaduan, perempuan dan anak 41 pengaduan.

 

Untuk kasus perburuhan paling banyak terkait hubungan kerja 99 kasus dengan 2.932 pencari keadilan, hak normatif 88 kasus dengan 1.298 pencari keadilan, kepegawaian (PNS) 13 kasus dengan 13 pencari keadilan. Selanjutnya kasus mengenai serikat pekerja 1 kasus dengan 100 pencari keadilan, 2 kasus pidana perburuhan dengan 3 pencari keadilan, 5 kasus buruh migran dengan 204 pencari keadilan, dan pekerja rumah tangga 15 kasus dengan 15 pencari keadilan.

 

“Untuk kategori pencari keadilan berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas pencari keadilan di LBH Jakarta yaitu buruh (227 pencari keadilan),” kata Yunita dalam peluncuran Catahu LBH Jakarta 2017, Selasa (12/12).

 

Sedikitnya ada 3 isu ketenagakerjaan atau perburuhan yang disorot LBH Jakarta selama tahun 2017. Pertama, kriminalisasi buruh. Dari berbagai isu ketenagakerjaan yang ditangani LBH Jakarta salah satunya menyangkut kriminailisasi terhadap buruh yang memperjuangkan hak-hak normatifnya seperti upah, status hubungan kerja dan jaminan sosial.

 

Kriminalisasi itu antara lain dialami pengurus serikat buruh anggota Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) yang melakukan perundingan bipartit dengan manajemen. Intinya, para pengurus itu dipaksa menyebut salah satu nama atasannya yang di duga melakukan kecurangan dalam pekerjaan.

 

Ujungnya, para pengurus serikat pekerja itu malah dikenakan pencemaran nama baik, dijerat pasal 310 ayat (1) dan pasal 311 ayat (1) KUHP. Nasib yang sama juga dialami pengurus serikat pekerja lainnya seperti di perusahaan maskapai swasta, dan bank swasta.

 

Kedua, persoalan pengupahan atau upah murah. Yunita mengatakan walau pengaduan terkait masalah upah minimum yang masuk ke LBH Jakarta jumlahnya turun ketimbang tahun lalu, tapi pemerintah menerbitkan regulasi yang dianggap melegitimasi upah murah yakni PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP Pengupahan dinilai menekan upah buruh untuk memaksimalkan penyerapan investasi bisnis.

 

Akibatnya, buruh tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara layak karena upah buruh selalu berada di garis standar minimal. Parahnya lagi ada upah minimum sektoral yang penetapannya lebih banyak mengakomodir kepentingan pengusaha daripada buruh. Bahkan ada upah sektoral padat karya khusus untuk industri garmen yang besarannya lebih rendah dari upah minimum kabupaten/kota.

 

[Baca Juga: Buruh Ingin Gugat Pergub Upah Minimum Industri Padat Karya 2017]

 

Ketiga, minimnya kualitas pengawas ketenagakerjaan. Yunita mengatakan LBH Jakarta sejak tahun lalu sudah mengingatkan pemerintah untuk memperkuat pengawas ketenagakerjaan. Sayangnya, usulan itu belum mendapat respon yang konkret.

 

LBH Jakarta mencatat sebagaimana Pasal 178 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan berada di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, setelah terbit UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah fungsi pengawasan di kabupaten/kota di tarik ke tingkat provinsi.

 

[Baca Juga: Pengawas Ketenagakerjaan Setelah UU Pemda Baru]

 

UU No. 21 Tahun 2003 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan mengamanatkan pengawasan ketenagakerjaan harus berada di bawah supervisi dan kendali pemerintah pusat. LBH Jakarta menyarankan kepada pemerintah untuk merujuk ketentuan tersebut dalam membentuk unit pengawas ketenagakerjaan. Ditariknya unit pengaws ketenagakerjaan ke provinsi membuat petugas pengawas dan infrastrukturnya semakin jauh dijangkau buruh yang ada di kabupaten/kota.

 

LBH Jakarta menghitung selama 2017 setidaknya melayangkan 33 surat kepada pengawas ketenagakerjaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari puluhan surat yang terkirim itu hanya 3 yang ditanggapi. Tanggapan pengawas pada intinya akan menindaklanjuti laporan tersebut dan menginformasikan perkembangannya. Faktanya setelah mendapat respon dari pengawas itu LBH Jakarta tidak pernah lagi mendapat informasi mengenai perkembangan laporan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.