Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Melalui aturan tersebut, 11 sektor atau kegiatan usaha tertentu diberikan alternatif tambahan pembiayaan di pasar modal.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, latar belakang penerbitan POJK mengenai Efek Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) dalam rangka mendukung program Pemerintah yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, yaitu mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan cara pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan.
“POJK mengenai green bonds merupakan salah satu implementasi pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia,” kata Wimboh di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Jumat (29/12).
Merujuk dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan, kata Wimboh, regulator mempunyai fokus meningkatkan supply pendanaan ramah lingkungan hidup dan peningkatan demand bagi produk keuangan ramah lingkungan hidup serta peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan.
Wimboh melanjutkan, isu green bonds mengemuka ketika OJK berkunjung ke Luxembourg beberapa waktu lalu di mana pelaku dan pemangku kepentingan di Eropa mendorong Indonesia menerbitkan green bonds perdana di pasar global atau menerbitkan green bonds secara dual listing di Bursa Efek Indonesia dan bursa luar negeri.
Penerbitan green bonds oleh perusahaan Indonesia di pasar global, harap Wimboh, akan menjadi tonggak sejarah yang signifikan untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam menangani isu-isu lingkungan melalui produk keuangan ramah lingkungan. Selain itu, POJK mengenai green bond tentunya semakin meneguhkan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya adaptasi perubahan iklim sebagaimana mandat UU Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change dan UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change.
“POJK Green Bond yang sejalan dengan global standardsdiperlukan untuk menghubungkan potensi investor, baik domestik maupun internasional, untuk berinvestasi pada environment friendly project di Indonesia,” kata Wimboh.