Rabu, 03 Januari 2018
Agama pada Dokumen Kependudukan
Hukumonline.com / Mahkamah Konstitusi
0
Agama pada Dokumen Kependudukan

Hak beragama dan menganut kepercayaan merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional. Pengertian “agama” yang tidak meliputi kepercayaan, berarti UU Administrasi Kependudukan tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan tindakan diskriminatif. Seharusnya data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa merinci kepercayaan yang dianut dalam KK maupun KTP-el. Klik di sini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.