Kamis, 04 January 2018
Upaya Menutup Celah Agar Fintech Tak Berpraktik ‘Shadow Banking’
Salah satu upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup celah praktik shadow banking dengan menetapkan batas maksimal penempatan dana dalam escrow account maksimal tujuh hari.
Nanda Narendra Putra
0
Upaya Menutup Celah Agar Fintech Tak Berpraktik ‘Shadow Banking’
Gedung Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta. Foto: RES

Kehadiran teknologi finansial atau financial technology (fintech) ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, fintech begitu memudahkan masyarakat dalam mengakses pinjaman ataupun pembiayaan. Namun, pada sisi yang lain fintech disebut-sebut dapat “mengancam” eksistensi perbankan konvensional atau lembaga keuangan formal lainnya.

 

Meski begitu, hal lumrah ketika masyarakat sebagai nasabah ingin mencari kemudahan, misalnya mengajukan kredit tanpa proses berbelit-belit dibandingkan meminjam uang ke bank. Selain memakan waktu lama dan proses yang panjang sampai dana cair, nasabah yang berstatus wirausaha atau UMKM misalnya harus dilakukan pengecekan mendalam untuk memitigasi risiko kredit gagal yang dikhawatirkan pihak perbankan.

 

Kini, hadirnya fintech khususnya model bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending), proses panjang tersebut dapat dipangkas dengan hadirnya teknologi ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyadari tantangan yang dihadapi pelaku usaha sektor jasa keuangan (PUJK) semakin berat. Terlebih, dengan hadirnya fintech. Karena itu, strategi yang ditempuh OJK selaku regulator tahun 2018 semakin mengerucut.

 

Dalam jumpa pers akhir tahun 2017 lalu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan hadirnya fintech yang berkembang cepat/pesat memerlukan kebijakan yang cepat dan tepat dari regulator. Di awal tahun ini, OJK akan fokus menyusun peta jalan (road map) fintech periode lima tahun ke depan yang menjadi acuan dalam pengembangan, pengaturan, dan pengawasan pelaku fintech.

 

“OJK juga telah berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk membentuk Fintech Center di level nasional yang akan melakukan fungsi koordinasi agar penyelenggaraan fintech tetap dapat tumbuh dan berkembang, namun dengan tidak melupakan aspek keamanan dan perlindungan konsumen,” kata Wimboh dalam jumpa pers, akhir Desember 2017 kemarin.   

 

Wimboh mengungkapkan terjadi persaingan di industri jasa keuangan, terutama antara perbankan konvensional dengan fintech. Stance regulator kembali menegaskan OJK berusaha merespon dengan cepat dan tepat melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Akhir Desember 2016, setelah melihat pesatnya penyelenggara Peer to Peer Lending, OJK buru-buru mengeluarkan payung hukum lewat POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

 

Awal triwulan 2018, lanjut Wimboh, OJK segera mengeluarkan aturan main terbaru dengan Rancangan POJK tentang Inovasi Keuangan Digital. Direktorat Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK juga tengah merampungkan dua aturan turunan dari POJK Nomor 77 Tahun 2016, yakni Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK) tentang Pendaftaran, Perizinan, dan Kelembagaan Penyelenggara LPMUBTI dan RSEOJK tentang Penyelenggaraan LPMUBTI. Sejumlah upaya tersebut, kata Wimboh, untuk mengatur fintech agar tumbuh di tengah keberadaan pelaku jasa keuangan formal existing.

 

“Persaingan antara fintech dan bank bukan hanya di Indonesia. Seperti shadow banking, tetapi bukan lembaga bank. Ada kemungkinan kalau bank tidak lakukan hal sama, nasabah bisa convienance (nyaman) ke fintech karena cepat dan murah,” kata Wimboh.

 

Pengertian lebih sederhana, shadow banking merupakan pesaing bank dalam intermediasi kredit kepada rumah tangga dan bisnis serta sekelompok jaringan lembaga keuangan khusus yang menyalurkan dana yang berasal dari pihak ketiga kepada investor melalui berbagai teknik pendanaan sekuritisasi. Teknik sekuritisasi ini secara luas diakui sebagai inovasi keuangan yang menciptakan risiko kredit yang umumnya terkait stabilitas sistem keuangan dan ekonomi riil.

 

Praktik ini di Indonesia mewakili praktik pembiayaan atau multifinance, lembaga keuangan mikro, reksadana, dan sebagainya. Sehingga praktik shadow banking layaknya perbankan, yakni menghimpun dana, memberi kredit dengan bunga yang tinggi namun syarat yang lebih mudah dipenuhi dibandingkan syarat yang diwajibkan perbankan. Penetrasi shadow banking dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas ekonomi dikarenakan praktik tersebut memudahkan pengucuran kredit dengan bunga tinggi, sehingga berpotensi menyebabkan non performing loan (NPL) atau kredit macetnya tinggi.

 

Menurut Steven L. Schwarcz dalam buku Regulating Shadow Banking. Inaugural Address Boston University Review of Banking and Financial Law (2012), berpendapat shadow banking belum didefinisikan secara konkrit, maka karakteristiknya bersifat tentative. Atau dengan kata lain belum pasti dan dapat berubah. Pertama, shadow banking bukanlah perbankan tradisional dan karena perbankan tradisional cenderung diatur dengan ketat. Sedangkan shadow banking kurang diatur daripada perbankan pada umumnya.

 

Kedua, apabila shadow banking dibiarkan tanpa regulasi dapat menimbulkan risiko yang berdampak ke sistem keuangan. Transformasi kredit dalam lembaga-lembaga shadow banking menimbulkan subprime mortgage crisis. Selain itu, lembaga shadow banking yang menyediakan pendanaan jangka pendek melalui kebutuhan modal jangka panjang bisa menciptakan risiko likuiditas berkelanjutan sekalipun instrumen jangka pendek sendiri merupakan karakeristik shadow banking.

 

Penelusuran Hukumonline, dampak praktik shadow banking mengakibatkan krisis, salah satu diantaranya subprime mortgage crisis atau pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada konsumen yang kelayakan kreditnya kurang dari cukup di Amerika Serikat pertengahan 2006. Mekanismenya sendiri konsumen ditawarkan teaster rate bernilai rendah selama dua tahun setelah itu pada akhir tahun kedua bunganya menjadi adjustable rate dan meningkat tajam, sehingga konsumen yang kelayakan kreditnya kurang menjadi kesulitan membayar. Tidak berselang setelah dikucurkan, adjustable rate yang ditetapkan sangat tinggi akhirnya menyebabkan peningkatan NPL.

 

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi mengatakan fintech model Peer to Peer Lending dilarang menjadi pihak yang ikut memberi pinjaman (lending) dan dicatatkan dalam balance sheet atau yang dikenal On Balance Sheet untuk menghindari terjadinya praktik shadow banking. Larangan tersebut tertuang dalam Pasal 43 POJK Nomor 77 Tahun 2016, sehingga ketika praktik tersebut dibiarkan maka akan sangat mengganggu kegiatan usaha perbankan dan perusahaan pembiayaan.

 

(Baca Juga: Wawancara Khusus dengan Hendrikus Passagi: Fintech P2P Lending ‘Haram’ Bermain On Balance Sheet)

 

Dalam RSEOK tentang Penyelenggaraan LPMUBTI, regulator berusaha ‘mengunci’ praktik shadow banking dengan memberi batasan-batasan penggunaan escrow account dan virtual account bagi penyelenggara terkait larangan penghimpunan dan pengelolaan dana. Definisi escrow account sendiri merujuk draf sementara adalah “rekening giro di Bank atas nama Penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.”

 

Batasan dibuat dengan mengatur jangka waktu maksimal penempatan dana dari Pengguna yang tidak digunakan untuk bertransaksi pemberian pinjaman dalam escrow account tidak melebihi tujuh hari kerja. Fintech dilarang melakukan penghimpunan dana dari Pengguna dalam bentuk simpanan di escrow account dan rekening escrow tersebut dilarang digunakan untuk layanan cek/giro, deposito atau cash management banking, kecuali dalam rangka pelaksanaan perjanjian pinjaman dan/atau perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman. Fintech juga dilarang melakukan penarikan tunai.

 

“Banyak tanggapan masuk terutama dari penyelenggara fintech, agar ketentuan jangka waktu maksimal penempatan dana dari Pengguna dikaji kembali,” kata Hendrikus.

 

Pantauan Hukumonline, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan dua RSEOJK akhir November 2017, sejumlah penyelenggara fintech yang hadir usul agar batas waktu tujuh hari penempatan dalam escrow account dikaji mengingat scope usaha yang dijalankan masing-masing fintech berbeda sekalipun berbasis Peer to Peer Lending. Catatan redaksi Hukumonline dalam forum, beragam usulan terkait jangka waktu mengemuka misalnya 30 hari, 60 hari, bahkan hingga 90 hari. Alasannya beragam namun rata-rata fintech berasalan ingin memberikan kelonggaran kepada nasabah (lender) waktu yang lebih lama menentukan pihak penerima (borrower) mana yang akan mereka danai atau berikan pinjaman.

 

“Masing-masing [pemberi pinjaman/lender] punya rekening bank, tinggal pakai gadget aja pindahin ke virtual account pada hari apa dimasukan. Jadi, tidak perlu di escrow account itu lama-lama. Yang di escrow account lama-lama itu ada wacana katanya investor menyerahkan kuasa kepada penyelenggara (fintech). ‘Saya taruh kriterianya kalau ada bisnis seperti itu tolong booking dong’. Jadi, artinya investor beri kuasa dan tidak lagi periksa-periksa lagi loan (pinjaman) apa yang mau di-invest,” kata Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Riswinandi kepada Hukumonline.

 

Riswinandi melanjutkan, ketika investor atau pemberi pinjaman (lender) menaruh uang di escrow account dalam waktu tertentu, ada isu perlindungan konsumen lantaran uang dalam escrow account milik penyelenggara fintech tidak secara langsung dilindungi dan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Meskipun OJK belum ‘ketok palu’ mengenai batasan waktu penempatan dalam escrow account, Riswinandi memberi isyarat sepertinya tetap mempertahankan waktu maksimal tujuh hari.

 

“Uang yang di rekening penyelenggara kan tidak secara langsung dijamin LPS. Tapi kalau dia punya rekening di bank, itu uang yang dia mainkan di bank sendiri, itu masuk barang yang dicover LPS. Jadi harus dilihat menyeluruh, jangan hanya mempermudah saja. kita tidak melarang transaksi, tapi model pelaksanaan transaksinya harus paham. Sesuatu yang terlalu mudah, eksesnya juga gampang. Ini yang kita mumpung baru, hal-hal ini mesti dipagar supaya menjadi sesuatu yang biasa,” kata Riswinandi.

 

Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Indonesia Ajisatria Suleiman justru menanggapi bahwa penggunaan escrow account oleh fintech menjadi simbiosis mutualisme dan menepis isu bahwa kehadiran fintech akan mendisrupsi jasa keuangan formal. Memang, ada masukan mengenai batas waktu penempatan dana pada escrow yang dikemukakan sejumlah fintech yang merupakan anggota Asosiasi Fintech Indonesia, namun di luar hal tersebut, ia tegas mengatakan bahwa bisnis fintech tidak bertabrakan dengan perbankan dan jasa keuangan lainnya.

 

“Dulu ada mitos, bank dan fintech berkompetisi karena bank tidak mau escrow dipakai peer to peer lending karena menurut mereka bertentangan dengan praktik bank, tapi banyak bank justru mendukung adanya escrow. Jadi itu terlihat bahwa antara fintech dan bank saling mendukung. Kita melihat sangat positif arahnya. Berarti ini bukan isu. Mudah-mudahan ini bisa tertuang dalam RSEOJK ini,” kata Ajisatria kepada Hukumonline.

 

Dimintai tanggapannya, TB Product Head Bank Danamon, Elisa Majasari Halim mengatakan bahwa bank punya peran di tengah fintech dalam hal sistem pembayaran, penyaluran dana, dan pengumpulan dana dari peminjam. Dengan escrow account, pemberi pinjaman (lender) dapat langsung mengirimkan uangnya melalui virtual account tanpa perlu dilakukan secara manual. Terkait batasan waktu dalam escrow account, Elisa menilai batasan waktu di atas tujuh hari bukan sebagai praktik pengumpulan dana, melainkan memang skema model bisnis Peer to Peer Lending seperti itu.

 

“Kami netral, kami siap men-support keputusan apapun dari OJK apakah 7 hari, 30 hari, 60 hari kami siap, baik dari kesiapan sistem dan lain lain. Tapi kembali lagi, penyelenggara yang tahu mana yang secara bisnis masuk tapi secara regulasi tetap menganut prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen,” kata Elisa kepada Hukumonline beberapa waktu lalu. Baca Juga: BI Analisa Struktur Kepemilika Pasca GO-JEK Akuisisi 3 Fintech Startup

 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana berpendapat tidak benar kehadiran fintech mendisrupsi pangsa pasar perbankan tanah air. Sebaliknya, perbankan didorong agar saling berkolaborasi dengan penyelenggara fintech misalnya dalam rangka mengembangkan layanan digital. Menurut Heru, baik bank dengan modal besar atau bank modal kecil, keduanya mesti sama-sama mengambil inisiatif saling berkolaborasi agar memberikan pilihan buat masyarakat atau nasabah layanan yang cepat, murah, dan aman.

 

“Fintech bukan pukulan telak bagi bank. Bank siap hadapi. Mereka bisa kolaborasi dan digitalisasi layanannya. Bank besar dan kecil lakukan hal yang sama. Fintech tidak akan mendisrupsi perbankan kita, tapi justru pemicu berikan layanan yang baik dan cepat,” kata Heru.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.