Jumat, 05 Januari 2018
Sang Aktivis Muda Pejuang HAM dan Reformasi Hukum Pidana dalam Kenangan
Supriyadi juga dikenal sangat gigih mendorong UU Perlindungan Saksi dan Korban.
Novrieza Rahmi
Dibaca: - Tanggapan: 0
Sang Aktivis Muda Pejuang HAM dan Reformasi Hukum Pidana dalam Kenangan
Supriyadi Widodo Eddyono (9 September 1976 - 1 Januari 2018). Ilustrasi Foto: BAS

Membuka awal tahun 2018, kabar duka datang dari pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono. Pria kelahiran Medan, 9 September 1976 ini menghembuskan napas terakhir setelah berjuang melawan stroke di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

 

Setelah kabar "kepergian" Supriyadi menyebar, para aktivis, jurnalis, dan sejumlah pejabat memenuhi lini masa ICJR untuk mengucapkan rasa belasungkawa. Tak kurang, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai dan anggota Komisi III DPR Arsul Sani pun turut berduka atas kepergian Supriyadi.

 

Supi, begitu ia akrab disapa, merupakan seorang aktivis muda yang konsisten memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan reformasi hukum pidana di Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini dikenal sebagai sosok pejuang yang gigih, pemikir, penulis, penggerak, dan mampu berbaur dengan beragam kalangan.

 

Masih lekang dalam ingatan ketika Supi dikabarkan dalam kondisi kritis di RSPAD. Ketika itu, hukumonline tengah mengerjakan sebuah Liputan Khusus mengenai Rancangan KUHP (RKUHP). Supi menjadi salah seorang narasumbernya. Hukumonline mewawancarai Supi di kantor ICJR, Jl. Attahriyah No.29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu, 13 Desember 2017.

 

Wawancara yang diselingi senda gurau itu pun berjalan santai. Sesekali Supi berseloroh di tengah pemaparan kritisnya terhadap RKUHP. Namun, Supi belum menjawab semua pertanyaan dalam sesi wawancara karena ada yang perlu ia pelajari terlebih dulu. Supi meminta pertanyaan dikirim melalui WhatsApp dan akan menjawab pekan depan.

 

Pekan depan pun tiba. Saat itu, Supi dan rekan-rekannya di ICJR tengah sibuk mempersiapkan acara "Seminar & Launching Penelitian Hukuman Mati" di Hotel Aryaduta. Dua hari setelah acara berlangsung, tepatnya Kamis, 21 Desember 2017, hukumonline menunggu balasan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan kepada Supi.

 

Tak kunjung mendapat balasan, hukumonline mencoba mencari tahu kabar Supi melalui rekannya di ICJR. Tak disangka, Supi sedang kritis di RSPAD. Satu minggu berlalu. Sebuah pesan singkat dari akun WhatsApp Supi yang sebelumnya tidak aktif masuk ke telepon genggam hukumonline. Dugaan kondisi Supi membaik pun muncul.

 

Akan tetapi, meski benar pesan tersebut berasal dari akun WhatsApp Supi, tetapi bukan Supi yang menulis pesan, melainkan istrinya. Istri Supi mengabarkan bahwa Supi (masih) sakit, sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan yang dikirimkan hukumonline sepekan lalu. Sampai akhirnya, muncul kabar duka. Ya, Supi telah "berpulang".

 

Kabar duka itupun membuat rekan-rekannya tersentak. Sebagian dari mereka masih merasa tidak percaya dan tak rela atas kepergian Supi. Tapi, apa mau dikata? Takdir Tuhan berkata lain. Supi "pergi" dengan damai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Jenazah Supi dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada 2 Januari 2018.

 

Sosok dan pemikiran Supi memberikan warna tersendiri bagi "wajah" pembaharuan hukum pidana dan HAM. Kepergian Supi meninggalkan banyak kenangan, khususnya bagi para sejawat dan orang yang pernah mengenalnya. Sebut saja, Anggara Suwahju, salah seorang sahabat Supi yang kini menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Eksekutif ICJR.

 

"Buatku, Mas Supi itu tak hanya rekan kerja, tapi juga brother in arms. Bersama-sama kami berupaya mewujudkan mimpi-mimpi kami soal rechtstaat. Dia litigator yang tangguh, yang tidak akan menyerah sampai titik terakhir. Dia juga rajin memberi motivasi ke banyak rekan yang lebih muda dan jadi role model buat semua yang pernah mengenalnya," katanya kepada hukumonline.

 

(Baca Juga: Tchaikovsky itu Bernama Supriyadi, Sang Komponis di Kalangan Aktivis Oleh: Julius Ibrani*))

 

Satu pengalaman tidak terlupakan bagi Anggara adalah ketika ICJR akan meluncurkan sebuah riset. Masih terekam jelas dalam ingatan Anggara, betapa ngototnya Supi saat mempertahankan argumentasinya, bahkan sampai detik-detik terakhir sebelum peluncuran riset. Namun, di sela-sela keseriusannya, Supi masih bisa melempar canda. Itulah Supi.

 

Banyak "buah" pemikiran Supi yang menjadi acuan dalam advokasi HAM dan hukum pidana. Dalam urusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Supi merupakan orang yang paling fokus mendalami bagaimana mekanisme pengawasan yang efektif. Sebab, tanpa pengawasan yang efektif, hak-hak tersangka akan terus tercederai.

 

Supi bersama rekan-rekan aktivisnya kerap mengadvokasi "korban-korban" ketidakadilan dan mendorong pembaharuan hukum. Satu contoh, Supi dan rekan-rekannya yang tergabung dalam Koalisi 18+ pernah mengajukan uji materi terhadap pasal dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendiskriminasi usia perkawinan antara pria dan wanita.

 

Dalam permohonan uji materi Nomor 22/PUU-XV/2017 itu, Koalisi 18+ bertindak sebagai kuasa hukum dari Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah, tiga wanita yang mengalami pernikahan dalam usia anak karena masalah ekonomi. Mungkin perkawinan perempuan dalam usia anak menjadi suatu yang lumrah di Indonesia. Tetapi, tidak bagi Supi dan Koalisi 18+.

 

Banyak dampak yang dialami perempuan-perempuan tersebut, seperti tidak mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi karena harus mengurus suami dan anak, kehilangan kemerdekaan untuk berkembang sebagai anak, terlebih lagi permasalahan penyakit organ reproduksi akibat hubungan seksual di usia anak.

 

Kemudian, bersama Anggara dan Wahyudi, Supi pernah menguji materi Pasal 31 ayat (4) UU No.11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Uji materi Nomor 5/PUU-VIII/2010 itu dilakukan karena Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan ketentuan tata cara penyadapan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan ini dinilai bertetangan dengan UUD 1945.

 

Dalil Supi dkk saat itu, penyadapan adalah salah satu bentuk penyimpangan HAM. Apabila negara ingin menyimpangi HAM, tentu bukan pada tempatnya mengatur pembatasan HAM dalam PP. Supi dkk berpandangan, penyadapan harus diatur dalam UU untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan. Ternyata, upaya Supi dkk berhasil.

 

(Baca Juga: Mengurai Problematika RKUHP)

 

Mengingat perjuangan-perjuangan Supi, Anggara menggambarkan sahabatnya dengan sepenggel kalimat, "He is a brave and talented person". Contoh-contoh di atas hanya segelintir. Masih banyak sumbangsih dan karya Supi dalam bidang advokasi HAM, perlindungan saksi dan korban, serta pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

 

Tak jarang, karya-karya Supi, baik yang bersama-sama rekannya maupun sendiri dijadikan sebuah buku. Beberapa diantaranya, "Prosedur Perlindungan Saksi di Amerika", "Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat", "Saksi dalam Ancaman: Dokumentasi Kasus", dan "Kodifikasi dalam RKUHP dan Implikasi terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia".

 

Ada pula beberapa buku lainnya, seperti "Kejahatan Perkosaan dalam RUU KUHP", "Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP: Catatan Kritis terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Ideologi, Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, dan Penghinaan terhadap Pemerintah", serta "Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?"

 

"Jejak" sang aktivis muda

Supi menimba ilmu hukum di Fakultas Hukum UGM. Ia masuk FH UGM tahun 1996. Selepas mendapat gelar sarjana hukum, Supi mulai berkiprah sebagai aktivis. Ketika mahasiswa, pria yang tutup usia di umur 41 tahun ini pernah menjadi Pemimpin Umum Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) "MAHKAMAH" Fakultas Hukum UGM.

 

Supi memang dikenal gemar menulis dan kritis. Salah seorang "adik kelas" Supi di MAHKAMAH FH UGM dan dunia aktivis adalah Febri Diansyah yang kini menjabat Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Febri pun menyempatkan diri untuk melayat dan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Supi.

 

"'Jejaknya' masih tertinggal di MAHKAMAH. Ia banyak memotivasi teman-teman untuk menulis dan 'bicara' melalui penelitian. Sedih kalau mengingatnya. Kita kehilangan orang-orang muda seperti almarhum berulang kali. Januari tahun lalu ada Asep Rahmat Fajar. Semoga almarhum ditempatkan dalam terang cahaya Illahi di sana," ujar Febri.

 

Alumnus FH UGM angkatan 2002 ini mengatakan, kontribusi Supi cukup banyak, khususnya dalam isu HAM dan reformasi peradilan, termasuk pemberantasan korupsi. Meski Febri adalah "adik kelas" Supi di FH UGM, interaksi langsung keduanya terjadi pertama kali sejak Supi masih bergiat di ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).

 

Supi mengkoordinatori tim peneliti yang "mengawal" peran parlemen dalam isu HAM. Selanjutnya, untuk reformasi peradilan, Supi adalah salah satu pemohon uji materi perubahan kedua UU Mahkamah Agung (MA). Saat itu, DPR dianggap terlalu memaksakan pengesahan karena palu tetap diketuk meski masih ada sejumlah anggota DPR yang keberatan.

 

Sosok Supi juga terpatri dalam memori anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Ia melihat Supi sebagai aktivis muda di bidang pembaharuan hukum pidana dan HAM. Sebagai seorang aktivis muda, Supi dinilai bisa bergaul akrab dan luas dengan kalangan yang berbeda keyakinan maupun sudut pandang.

 

"Aktivis muda masyarakat sipil lainnya bisa mencontoh bagaimana sekat perbedaan tidak harus menjadi tembok pemisah untuk bertukar pandangan. Kepergiannya menuju alam kehidupan berikutnya, membuat saya merasa kehilangan sahabat muda yang inklusif kepribadiannya," tutur Arsul.

 

(Baca Juga: Ancaman Kebebasan Berekspresi Masih ‘Bercokol’ di RKUHP)

 

"Jejak" Supi juga tertinggal di parlemen. Supi dianggap turut berkontribusi terhadap proses pembahasan RKUHP yang kini tengah dilakukan pemerintah dan DPR. Supi bersama rekan-rekannya di Aliansi Nasional Reformasi KUHP rajin memantau perkembangan pembahasan RKUHP. Bahkan, Supi dkk turut memberikan masukan.

 

Dari hasil kajian Aliansi, setidaknya, terdapat 29 kelompok permasalahan dalam RKUHP yang menjadi catatan. Berikut rinciannya:

No

Permasalahan

No.

Permasalahan

1

Asas legalitas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat

16

Tindak pidana perdagangan orang

2

Percobaan tindak pidana dan permulaan pelaksanaan

17

Tindak pidana perkosaan

3

Pidana mati

18

Kejahatan terhadap agama dan kehidupan beragama

4

Pemidanaan anak

19

Tindak pidana pornografi

5

Hilangnya pidana kurungan

20

Tindak pidana contempt of court

6

Kejahatan terhadap ideologi negara

21

Tindak pidana zina

7

Kejahatan terhadap martabat Presiden

22

Masalah tindak pidana kumpul kebo

8

Tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah

23

Pengaturan pencucian uang

9

Tindak pidana penyiksaan

24

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika

10

Tindak pidana yang terkait rahasia negara

25

Tindak pidana penyadapan

11

Kejahatan perang

26

Prostitusi jalanan

12

Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

27

Tindak pidana terkait alat kontrasepsi

13

Tindak pidana diskriminasi

28

Penghinaan

14

Kejahatan inses

29

Masalah aturan transisi

15

Perlundungan anak

Sumber: Buku Catatan terhadap Beberapa Ketentuan dalam Rancangan KUHP (ICJR: 2015)

 

Sementara, di mata sesama aktivis, Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menganggap Supi sebagai seorang reformis hukum yang teliti dan mendetil dalam berbagai advokasi hukum dan HAM. Supi orang yang konsisten untuk fokus dan persisten menggarap satu isu advokasi.

 

Julius atau akrab disapa Ijul ini mengenal Supi sejak Supi masih di ELSAM. Supi merupakan orang yang konsisten dalam mengambil sikap, meski harus melawan arus populis. Boleh dibilang, Supi menjadi salah pakar delam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia dengan kualifikasi yang komplit, paduan antara analisis teori dan berpikir taktis.

 

(Baca Juga: Menyoal Konstitusionalitas Pasal ‘Zombie’ di RKUHP)

 

Meski Supi memiliki beberapa kelebihan, satu hal yang tak dapat dilupakan adalah dalam kondisi advokasi kasus dan kebijakan, segenting apapun, Supi masih bisa fokus untuk detil-detil administrasi, seperti kesalahan ketik hingga titik koma yang mungkin bagi sebagian rekannya dianggap tidak substansial.

 

"(Pemikiran Supi yang paling diingat) Salah satunya waktu menggarap advokasi anti hukuman mati. Supi salah satu penggagas taktik advokasi dengan menganalisa due process of law lewat Eksaminasi Putusan Terpidana Mati. Kemudian ini jadi satu platform advokasi bersama Koalisi Anti Hukuman Mati," ucapnya.

 

Peletak fondasi ICJR dan pendorong perlindungan saksi & korban

Selain menorehkan "jejak-jejak" advokasi dan pembaharuan hukum, Supi juga merupakan peletak fondasi perjuangan ICJR. Supi bersama Ifdhal Kasim, Abdul Haris Semendawai, Sriyana, Wahyu Wagiman, dan Syahrial M Wiryawan mendirikan ICJR pada tahun 2007. Sebelumnya, Supi adalah peneliti ELSAM.

 

Peneliti ICJR, Erasmus AT Napitupulu mengatakan, Supi selalu berpikir jernih dan percaya bahwa hukum pidana harus adil dan tidak sewenang-wenang. Supi selalu berpegang pada HAM dan prinsip membela kaum miskin yang tertindas.

 

"Jarang, dalam dunia NGO (Non-Governmental Organization), ada aktivis yang punya kemampuan berpikir cerdas, jago menulis, namun tetap taktis dan mampu membaca arah advokasi dengan tajam. Bang Supi salah satunya," katanya.

 

Erasmus masih ingat ketika ICJR mengkritik qanun jinayat, terutama hukuman cambuk, kemudian menolak perluasan delik kesusilaan, menolak kriminalisasi Lebisan, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT), menolak kriminalisasi pecandu dan pengguna narkotika, menolak hukum kebiri, dan banyak isu sensitif lainnya.

 

(Baca Juga: Perluasan Delik Kesusilaan di RKUHP Pun ‘Gantung’ di Parlemen)

 

Mungkin pikiran yang terlintas kala itu, "kalau kamu keras dan lantang (terhadap isu-isu sensitif tersebut), maka bisa jadi kami dituduh yang aneh-aneh, dari mulai tidak beriman, komunis, dan macam-macam". Namun, sepenggal kalimat Supi yang masih terus terngiang dalam benak Erasmus kembali "membakar" semangat.

 

"Bang supi selalu bilang, 'Kalau kita sekali takut, maka kita akan takut selamanya. Berteriak lah untuk orang-orang yang tak bisa membela dirinya'. Itu fondasi yang dipegang ICJR. (Itu pula) Kenapa kami sangat keras menolak kriminalisasi tindakan yang bisa mendorong orang ke penjara," ujarnya.

 

Sepeninggalan Supi, Erasmus menegaskan ICJR akan tetap berjuang untuk hukum pidana di Indonesia. Ide dan semangat Supi menjadi "bahan bakar". ICJR akan tetap sama, berdiri di posisi mendorong negara untuk menjalankan tugasnya, sembari tetap menjadi mitra yang kritis. Hanya saja, tekad ICJR lebih besar karena legacy Bang Supi.

 

Di samping semangatnya dalam advokasi HAM, Supi dikenal sangat fokus terhadap isu perlindungan saksi dan korban. Banyak tulisan dan kajian Supi mengenai perlindungan saksi dan korban. Sebelum didapuk menjadi Direktur Eksekutif ICJR, Supi pun sempat diangkat menjadi Tenaga Ahli LPSK periode 2009-2014.

 

Mengait karya-karya peninggalan Supi, Erasmus menyingkap, masih ada karya Supi yang belum usai. Supi tengah menggarap tulisan pribadi tentang perlindungan saksi dan korban, isu yang ditekuni Supi selama ini. Supi selalu berkeinginan menyelesaikan tulisan itu, tetapi terganjal karena tidak punya waktu.

 

"Saya sekali diberi kesempatan membaca tulisannya. Di situ, dia bilang ingin menulis bahwa korban harus mendapatkan perhatian besar negara. Dia berpikir bahwa negara harus cepat dan menangani isu korban. Tak boleh ada pikir pikir, tak boleh ada timbang-timbang biaya. Itulah Bang Supi," terangnya.

 

Supi berkeinginan korban terorisme, kekerasan seksual, pelanggaran HAM, dan lainnya mendapatkan kompensasi langsung dari negara tanpa embel-embel putusan pengadilan. Sebesar itu perhatian Supi terhadap isu perlindungan saksi dan korban. Belum lagi soal sistem perlindungan saksi. "Itulah buku yang dia cita-citakan," imbuh Erasmus.

 

Kegigihan Supi memperjuangkan perlindungan saksi dan korban ini diamini pula rekan sejawatnya, Zainal Abidin. Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM ELSAM periode 2013-2015 ini membeberkan, satu pengalaman paling tidak terlupakan bersama Supi adalah ketika Supi mendorong pembentukan UU Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia.

 

"Supriyadi adalah bagian penting dalam gerakan advokasi untuk UU ini. Supriyadi adalah figur yang konsisten dalam mengawal advokasi. Mendorong adanya UU Perlindungan Saksi, membantu dan aktif dalam memperkuat LPSK, serta menggerakkan advokasi untuk revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang lebih baik," tuturnya.

 

Konsistensi Supi ini, sambung Zainal, didukung dengan kerja luar biasa dalam menyiapkan berbagai bentuk materi-materi advokasi. Disitulah kemampuan Supi. Dalam menjelaskan problematika hukum dan HAM, serta bangaimana mengatasi dan memberikan solusi penyelesainnya, sangat jelas dan tajam.

 

Satu hal yang juga diingat Zainal adalah Supi meyakini dvokasi yang baik membutuhkan materi advokasi yang baik pula. Oleh karena itu, Supi selalu memastikan kebutuhan advokasi, mulai dari penguraian masalah, konsepsi teori yang mendukung, hingga bagaimana menjawab permasalah-permasalahan dengan jelas dan masuk akal.

 

Demikian lah Supi di mata rekan-rekan sejawat dan orang-orang yang pernah mengenalnya. Semua mengenang Supi sebagai seorang aktivis muda pejuang HAM dan reformasi hukum pidana. Selamat jalan Supi. Terima kasih atas sumbangsihmu dan biarkan mereka yang meneruskan perjuanganmu.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.