Rabu, 10 Januari 2018
Putusan MA Cabut Larangan Berkendara Motor Serta Merta Berlaku
Karena dalam UU LLAJ tidak ada larangan. Putusan MA tersebut harus ditaati dan dihormati semua pemangku kepentingan termasuk Korps Lalu Lintas Polri.
Rofiq Hidayat
0
Putusan MA Cabut Larangan Berkendara Motor Serta Merta Berlaku

Bagi pengendara sepeda motor roda dua, putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan larangan pengendara sepeda motor melintasi di Jalan MH Thamrin Jakarta seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No.141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DKI No. 195 Tahun 2014 tentang pembatasan Lalu-lintas Sepeda Bermotor menjadi angin segar bagi pengendara motor.

 

Sebab, melalui putusan MA No. 57 P/HUM/2017, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 Pergub DKI tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor melintas Jalan MH Thamrin, hingga Medan Merdeka Barat dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya, pasca putusan MA tersebut, bagi masyarakat pengendara motor kembali diperbolehkan melintasi seputar Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat Jakarta.

 

Anggota Komisi V DPR yang membidangi perhubungan, Muhammad Nizar Zahro berpendapat putusan MA sudah sesuai dengan norma dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Menurutnya, putusan MA secara hukum sudah tepat. Sebab Pergub larangan kendaraan sepeda motor melintasi jalan MH Thamrin itu dinilai diskriminatif. Soalnya, dalam UU LLAJ memang tidak ada larangan bagi pengendara sepeda motor melewati jalan-jalan protokol.

 

“Intinya, pencabutan Pergub itu sesuai dengan norma di UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Jadi ini putusan MA yang membolehkan pengendara sepeda motor melintasi jalan protokol menurut saya secara hukum sudah benar,” ujarnya kepada Hukumonline di Gedung DPR, Rabu (10/1/2018).

 

Menurutnya, sejak terbitnya putusan MA tersebut sudah langsung dapat diberlakukan. Artinya, bagi masyarakat pengendara motor sudah dapat melewati kawasan Jalan MH Thamrin hingga Merdeka Barat yang sebelumnya dilarang melalui Pergub 195/2014 itu tanpa terlebih dahulu dicabut Pergubnya.

 

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai putusan MA itu sudah langsung berlaku karena Pergub yang melarang kendaraan sepeda motor roda dua tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurutnya, berlakunya putusan MA tersebut tidak bergantung pada pencabutan peraturan itu oleh instansi terkait.

 

“Putusan MA serta merta berlaku tanpa perlu menunggu dicabutnya Pergub tersebut karena telah dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Irman.

 

Baca juga:

Akhirnya, Pergub Larangan Bermotor Dibawa ke MA

Pergub Larangan Motor di MH Thamrin Dibatalkan MA

Tindaklanjuti Putusan MA, Pemprov DKI Siapkan Revisi Pergub Kendaraan Roda Dua

 

Pandangan Irman ini sekaligus menepis pandangan Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah yang mengatakan pelaksanaan putusan MA mesti didahului dengan pencabutan Pergub No. 195/2014. Irman berpendapat sejak putusan MA dibacakan majelis hakim, maka sejak itu pula seperti halnya sifat putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, pengendara motor bebas melintasi ruas jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat selama 24 jam tanpa larangan.  Irman pun menyambut baik putusan MA tersebut.

 

“Karena Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 Pergub DKI Jakarta No. 195 Tahun 2014 tentang Pembatasam Lalu Lintas Sepeda Motor pada kawasan ruas Jalan MH. Thamrin, Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air Mancur Monas, dan Jalan Medan Merdeka Barat, mulai pukul 06.00 hingga 23.00 WIB sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” tegasnya.

 

Harus patuh

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dailami Firdaus menilai dicabutnya Pergub 195/2014 melalui putusan MA No.57 P/HUM/2017 menjadikan Jakarta dapat dinikmati seluruh warganya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mesti segera melaksanakan putusan MA tersebut. Yakni dengan menyiapkan berbagai hal atau perangkat aturan yang mendukung putusan MA tersebut.

 

Ia berharap putusan MA tersebut harus ditaati dan dihormati dan semua pemangku kepentingan termasuk Korps Lalu Lintas Polri. Senator asal DKI Jakarta itu yakin dengan putusan MA tersebut yang membatalkan larangan sepeda motor melintas di jalan protokol MH Thamrin hingga Merdeka Barat memberi dampak positif bagi masyarakat dan lebih menghidupkan roda perekonomian.

 

“Karena kebanyakan masyarakat yang bekerja di wilayah MH Thamrin dan para pedagang kecil mengunakan kendaraan bermotor untuk aktivitasnya. Pemprov DKI Jakarta harus segera melaksanakan putusan tersebut,” tegasnya.

 

Caranya, dengan mensosialisasikan putusan MA tersebut ke sejumlah stakeholder terkait. Mulai Direktorat Lalu Lintas Polri, Kementerian Perhubungan, hingga ke masyarakat. Selain itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta segera melakukan pencopotan rambu-rambu larangan sepeda motor di kawasan MH Thamrin hingga Merdeka Barat. “Pemda DKI wajib patuh dan tunduk terhadap putusan MA,” katanya.

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Adri Yansyah mengatakan pihaknya bakal segera menjalankan putusan MA tersebut. Namun pelaksanaan putusan tersebut dapat dilakukan setelah Pergub larangan kendaraan bermotor yang melintas Jalan MH Thamrin itu dicabut. Menurutnya pelaksanaan putusan tersebut, Dishub DKI Jakarta bakal bekerja sama  dengan Polda Metro Jaya. “Untuk mencari formula baru untuk mengatasi kemacetan di kedua ruas jalan protokol itu,” ujarnya.

 

Seperti diketahui, MA mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Keduanya merasa dirugikan akibat Pergub Nomor 195 Tahun 2014 karena menilai aturan ini tidak memenuhi rasa keadilan dan persamaan kedudukan warga negara di mata hukum.

 

Keduanya, memberikan kuasa kepada Ferdian Sutanto, Edy M. Lubis, Rahmat Aminudin, Iskandar Zulkarnaen, Dedi J. Syamsudin, Yosep L. Koten, Martin Lubalu, Juli Edison, B., Mohammad Zahky Mobaroh, Acep Saepudin, Afriady Putra, Suhardi, Widijono, Ridwan Syaidi Tarigan, Pantri Lestari, Ester Silooy. Mereka para advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Perkumpulan Advokat Kebijakan Publik untuk Masyarakat Indonesia (PAKU BUMI).

 

Dalam pertimbangan hukumnya, Pasal 1 dan Pasal 3 di Pergub Nomor 195 Tahun 2014 dinilai  bertentangan dengan Pasal 133 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang merupakan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

 

Selain itu, dalam pertimbangannya majelis hakim Pergub Nomor 195 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karenanya, Pergub Nomor 195 Tahun 2014 dinyatakan tidak mengikat secara hukum. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.