Rabu, 10 Januari 2018
Menteri Susi: Kapal Bukan Sekadar Alat Bukti Kejahatan, tapi Pelaku Kejahatan
Sah, legal, dan konstitusional. Keberatan oleh pihak manapun harus ditujukan kepada upaya mengubah undang-undang yang berlaku.
Norman Edwin Elnizar
Dibaca: - Tanggapan: 0
Menteri Susi: Kapal Bukan Sekadar Alat Bukti Kejahatan, tapi Pelaku Kejahatan
Menteri Susi Pudjiastuti (Sumber: Youtube).

Keberatan dengan pernyataan Wapres Jusuf Kalla soal penenggelaman kapal illegal fishing tak berdasar hukum, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan amanat undang-undang. Melalui rekaman video di kanal YouTube resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi angkat bicara menjelaskan dasar hukum langkah tegas Kementerian yang dipimpinnya.

 

“Yang saya lakukan dengan penenggelaman kapal itu adalah sebuah tugas negara menjalankan amanah daripada undang-undang perikanan kita, nomor 45 tahun 2009,” paparnya dalam rekaman video berdurasi 5 menit 13 detik itu.

 

Susi menegaskan bahwa langkahnya menenggelamkan kapal-kapal asing yang terlibat illegal fishing itu legal dan konstitusional. Ia menampik bahwa langkah tegas penenggelaman kapal sebagai idenya atau perintah Presiden Jokowi semata. “Hampir 90% lebih adalah putusan pengadilan yang mengharuskan kapal-kapal ikan itu kita musnahkan karena kapal-kapal itu adalah bukti dan pelaku kejahatan,” lanjutnya.

 

Susi menyebut bahwa pada dasarnya kapal-kapal yang melakukan illegal fishing adalah pelaku kejahatan illegal fishing. Alasannya karena adanya kebangsaan yang melekat pada kapal-kapal asing itu dengan bendera kapal. Berdasarkan hukum laut internasional setiap kapal memang wajib memasang bendera kewarganegaraan dari mana kapal berasal.

 

Susi menyebutkan 363 kapal yang ditenggelamkan dalam 3 tahun belakangan dipastikan 90% atas perintah putusan pengadilan. Satu-satunya yang diakui Susi sebagai idenya bersama Presiden adalah publikasi ke media massa dalam setiap penenggelaman kapal untuk mendapatkan deterrent effect.

 

Penanganan illegal fishing dengan menenggelamkan kapal yang dipakai pelaku memang sah berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Ini merujuk UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan), dan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang telah diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.

 

Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76A UU Perikanan menyebutkan penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Benda atau alat yang digunakan dalam dan/atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

 

Dalam UNCLOS tidak ada larangan atas kebijakan negara pantai yang melakukan penenggelaman kapal atas pelanggaran zona ekonomi ekslusifnya. Dalam hal ini UNCLOS hanya mengatur hukuman bagi pihak yang menjadi terdakwa tidak boleh mencakup pengurungan.

 

Article 73

Enforcement of laws and regulations of the coastal State

  1. The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.
  2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.
  3. Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.
  4. In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.

Pasal 73

Penegakan Peraturan perundang-undangan Negara Pantai

  1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
  2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
  3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
  4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

 

Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Mas Achmad Santosa menjelaskan kepada hukumonline bahwa kontroversi pendapat soal penenggelaman kapal harus disudahi. “Menurut saya sebaiknya kontroversi ini diakhiri, karena nanti nggak bisa kerja,” ujarnya lewat sambungan telepon Rabu (10/1).

 

(Baca: Begini Penjelasan Hukum atas Penenggelaman Kapal Terlibat Illegal Fishing)

 

Sosok aktivis hukum lingkungan dan akademisi di Fakultas Hukum UI yang biasa disapa Ota ini menjelaskan bahwa substansi penenggelaman kapal harus dipahami sebagai salah satu cara penegakkan hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Ia mengatakan tujuan utamanya adalah efek jera (deterrent effect) untuk mengurangi peluang illegal fishing yang merugikan nelayan Indonesia. “Global fishing watch telah menunjukkan tujuan dari langkah ini tercapai,” katanya.

 

Ota menerangkan ada tiga jenis penenggelaman yaitu penenggelaman seketika di tengah laut, penenggelaman berdasarkan persetujuan pengadilan, dan penenggelaman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

 

Sejauh ini Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) yang biasa disebut Satgas 115 di bawah komando Menteri Susi melakukan ketiganya dengan lebih banyak atas dasar izin pengadilan. “Mayoritas semuanya lewat pengadilan, diatur dalam undang-undang itu(UU Perikanan),” tegasnya.

 

Adapun ucapan Wapres Jusuf Kalla bahwa undang-undang tidak mengatur soal pembakaran dan pemboman, ia menjelaskan bahwa dalam UU Perikanan memang tidak menggunakan istilah itu melainkan pemusnahan. “Memang tidak ada istilah itu, yang ada adalah pemusnahan. Bagaimana caranya? Dengan peledakan,” ujarnya.

 

Ota juga mengajukan fakta bahwa nelayan sudah terbantu dengan kebijakan ini. Misalnya Bupati Morotai Benny Laos yang menyatakan nelayan di Indonesia Timur kini lebih banyak mendapatkan ikan.

 

Meskipun begitu, Ota tidak menafikan bahwa penenggelaman kapal illegal fishing harus diikuti dengan kebijakan lain dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pemberdayaan sumber daya alam kelautan.

 

Pelaksanaan penenggelaman kapal ini juga telah dilengkapi SOP dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diundangkan pada Juli 2017. Ruang lingkupnya meliputi pengumpulan dan analisis data dan informasi serta penetapan daerah operasi; penyelidikan di darat, laut, dan udara pada daerah operasi; penyidikan; penuntutan, upaya hukum, dan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; serta penganggaran. Berikut SOP soal eksekusi penenggelaman kapal asing berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing):

 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing dengan dasar bukti pemulaan yang cukup dapat dilakukan setelah memenuhi:

 A. Syarat subyektif dan/atau obyektif, yaitu:

  1. Syarat Subyektif, yaitu kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau Nakhoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan; dan/atau
  2. Syarat obyektif terdiri dari:
    1. Syarat kumulatif:
      1. Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing;
      2. TKP (Locus delicti) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
      3. Tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Republik Indonesia; dan
      4. Dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan.
    2. Syarat alternatif, yaitu:
    1. Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan/pelabuhan/ dinas yang membidangi perikanan, dengan pertimbangan: Kapal mudah rusak atau membahayakan; Biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi; atau Kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.
    2. Kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi; dan

B. Sebelum melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, dapat diambil tindakan:

  1. Menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK kapal perikanan;
  2. Menginventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci;
  3. Mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera dan/atau perekam audio video;
  4. Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
  5. Membuat Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.