Kamis, 11 January 2018
Frederich Yunadi, Advokat Pertama Tersangka Halangi Penyidikan Korupsi
KPK bantah lakukan kriminalisasi.
Aji Prasetyo
     0 
Frederich Yunadi, Advokat Pertama Tersangka Halangi Penyidikan Korupsi
Fredrich Yunadi. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Frederich Yunadi sebagai tersangka. Mantan kuasa hukum Setya Novanto (Setnov) ini diduga bersalah menghalang-halangi proses penyidikan bersama dengan dr. Bimanesh Sutarjo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP dengan tersangka/terdakwa Setnov.  

 

"KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan tindak pidana korupsi e-KTP tahun anggaran 2011-2012 pada Kemendagri atas tersangka SN. KPK meningkatkan status FY (Frederich Yunadi), kemudian BST (Bimanesh Sutarjo) ke tahap penyidikan, FY advokat, BST dokter," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Rabu (10/1/2018).

 

Dengan status tersangka Frederich sekaligus menjadi advokat pertama yang dijerat kasus menghalang-halangi proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Sedangkan sejumlah advokat yang telah dijerat sebelumnya mayoritas menjadi tersangka korupsi dalam kasus penyuapan.

 

Basaria melanjutkan, salah satu poin penting Frederich menjadi tersangka karena adanya dugaan kuat ia bekerja sama dengan dr. Bimanesh memasukkan Novanto ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan memanipulasi data medis untuk menghindari pemanggilan KPK.

 

Kronologi perkara ini dimulai pada 15 November 2017 lalu ketika Novanto dijadwalkan diperiksa oleh tim penyidik sebagai tersangka. Namun ia tidak datang dengan memberi surat pemberitahuan kepada penyidik. Karena telah berulangkali tidak hadir, KPK pun mendatangi rumah Novanto dengan membawa surat penangkapan dan penggeledahan.

 

Tim datang pada sekitar pukul 21.40 WIB dan hingga 02.50 WIB tanggal 16 November 2017, Novanto tidak juga ketemu setelah dicari penyidik di rumahnya. Bergerak cepat KPK pun mengirimkan surat Daftar Pencarian Orang ke Mabes Polri atas nama Setya Novanto.

 

Kemudian pada malam hari tersiar kabar jika Novanto mengalami kecelakaan dan dibawa ke Rumah Sakit Medika, Permata Hijau. Namun Novanto tidak lebih dulu dibawa ke ruang Unit Gawat Darurat (UGD) layaknya seorang korban kecelakaan, tetapi langsung masuk ruang rawat inap.

 

"Diduga FY datang lebih dulu untuk koordinasi ke rumah sakit. Didapat juga informasi bahwa salah satu dokter di rumah sakit mendapat telepon dari orang yang diduga pengacara SN, bahwa SN akan dirawat di RS sekitar pukul 21.00 WIB, dan meminta kamar perawatan VIP yang rencana akan di booking satu lantai. Padahal saat itu belum diketahui bahwa SN akan dirawat," terang Basaria. Baca Juga: Pengacara Sebut Penetapan Tersangka Fredrich Bentuk Kriminalisasi Advokat

 

Atas perbuatannya Frederich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman pidana minimal 3 tahun maksimal 12 tahun dan denda minimal Rp150 juta dan maksimal Rp600 juta.

 

Advokat tersangkut korupsi

Catatan Hukumonline, pada 2017 lalu, ada seorang advokat yang tersangkut kasus korupsi yaitu Akhmad Zaini, kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection. Zaini ternyata mempunyai jabatan strategis di Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) versi Todung Mulya Lubis. Ia merupakan Ketua IKADIN untuk wilayah Jawa Timur untuk periode 2016-2020 menggantikan Abdul Wahab Abdinegoro. Sebelum menjabat sebagai pucuk pimpinan IKADIN Jawa Timur, Zaini adalah sekretaris DPD Ikadin Jawa Timur.

 

Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers penetapan tersangka kasus ini beberapa waktu lalu, mengungkap Zaini berperan memberi uang kepada Tarmizi selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar gugatan EJFS, Pte. Ltd terhadap PT ADI ditolak dan menerima gugatan rekonvensi PT ADI. Total kesepakatan kasus suap ini diketahui sebesar Rp400 juta.

 

Pada November 2016, pengacara pedangdut Saipul Jamil, Kasman Sangaji divonis pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp100 juta. Kasman terbukti melakukan dua perbuatan pidana. Pertama, Kasman bersama-sama rekannya sesama pengacara Saipul, Berthanatalia Ruruk Kariman dan kakak Saipul, Samsul Hidayatullah terbukti memberi uang Rp50 juta kepada Rohadi selaku panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk pengurusan penetapan majelis hakim perkara Saipul. Kedua, Kasman bersama-sama Bertha dan Samsul terbukti memberi uang sejumlah Rp250 juta kepada Rohadi untuk pengurusan putusan perkara pencabutan atas nama terdakwa Saipul.    

 

Beberapa kasus lain yang ditangani KPK dan melibatkan advokat diantaranya kasus Mario Cornelio Bernardo, advokat di kantor hukum Hotma Sitompoel and Associates. Ia terbukti bersalah menyuap Staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA), Djodi Supratman untuk pengurusan kasasi Hutomo Wijaya Ongowarsito.

 

"Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta, apabila tidak dibayar dapat diganti 6 bulan kurungan," ujar Ketua Majelis Hakim Antonius Widjijantono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 16 Desember 2013 lalu.

 

Kemudian ada juga kasus yang menjerat Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah. KPK menangkap advokat Susi Tur Andayani yang menjadi perantara suap kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait sejumlah sengketa Pilkada. Akil, diketahui juga mantan advokat sebelum terjun ke dunia politik.

 

Susi terbukti bersalah dan divonis 5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun dalam kasasi MA memperberat menjadi 7 tahun penjara.

 

Dan yang cukup menarik perhatian publik adalah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Otto Cornelis Kaligis dalam kasus suap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Kaligis dianggap sebagai aktor intelektual karena memerintahkan anak buahnya yang juga seorang advokat yaitu M. Yagari Bhastara Guntur (Gerry) kepada Ketua PTUN Tripeni Irianto, Dermawan Ginting, Amir Fauzi selaku hakim dan seorang panitera Syamsir Yusfan dengan total US$27 ribu dan Sin$5 ribu.

 

Di Pengadilan Tipikor Kaligis divonis 5,5 tahun dan diperberat di Pengadilan Tinggi menjadi 7 tahun dan kasasi 10 tahun. Tak terima, Kaligis pun mengajukan Peninjauan Kembali dan diterima MA sehingga hukumannya sama dengan vonis Pengadilan Tinggi yaitu 7 tahun.

 

Setelah itu, pada pertengahan 2016, KPK menjerat advokat lainnya yaitu Roul Aditya Wiranatakusumah yang ketika itu merupakan kuasa hukum PT Kapuas Tunggal Persada bersama stafnya Ahmad Yani karena diduga memberikan uang sejumlah Sing$28 ribu kepada Santoso selaku panitera pengganti PN Jakarta Pusat. Pemberian uang itu diduga bertujuan untuk memenangkan perkara perdata yang ditangani Raoul di PN Jakarta Pusat.

 

Di tingkat pertama, Raoul divonis hukuman 5 tahun karena dianggap terbukti menyuap panitera. KPK tak terima karena menganggap seharusnya Raoul dianggap bersalah menyuap hakim dalam hal ini Casmaya dan Partahi Tulus Hutapea. Namun upaya hukum melalui banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung kandas.

 

Bantah Kriminalisasi

Kuasa hukum Frederich, Sapriyanto Refa menyebut apa yang dilakukan KPK ini sebagai bentuk kriminalisasi karena Frederich sedang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat yang dilindungi UU Advokat. Dan hal ini disebut sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum terutama terhadap profesi para advokat.

 

“Sebab sesuai Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 terkait uji Pasal 16 UU Advokat, profesi advokat dilindungi ketika membela kliennnya baik di dalam maupun di luar persidangan,” ujarnya.

 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membantah tegas hal ini. Menurut Basaria, pihaknya sama sekali tidak melakukan kriminalisasi kepada advokat termasuk Frederich. Penetapan yang bersangkutan semata-mata dikarenakan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menjadikannya sebagai tersangka.

 

"Tidak ada kriminalisasi, jangan salah (paham) kriminalisasi, tindakan sesuatu yang belum kriminal jadi criminal (itu kriminalisasi). Pasal ini (halangi penyidikan) sudah ada dan sudah kita terapkan. Permasalahan unsur dan alat bukti ditemukan itu yang penting dilakukan ekspose, kalau dua bukti sudah ada unsur delik, silahkan lanjut. Tidak ada KPK kriminalisasi," kata dia.

 

Apalagi dalam perkara ini pihaknya telah memeriksa sekitar 35 saksi termasuk ahli sebelum menetapkan Frederich serta Bimanesh sebagai tersangka. "Yang ditangani KPK itu Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor. Koordinasi sudah dilakukan, sebelum dinaikkan ke penyidikan sudah 35 saksi termasuk ahli, ikatan dokter, advokat. Dan biarlah KPK tangani secara profesional," kata Basaria lagi.

 

Melihat banyaknya profesi yang terjerat kasus korupsi, Basaria pun mengingatkan agar para advokat, termasuk dalam hal ini Bimanesh yang punya latar belakang dokter agar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan hukum yang berlaku. Termasuk salah satunya tidak menghalangi proses penyidikan yang sedang ditangani KPK dalam kasus korupsi.

 

"KPK himbau pihak yang jalankan profesi advokat atau dokter agar jalankan sesuai etika profesi dan harus etika yang baik, tidak tercela dan tidak halangi proses hukum," pesannya.

 

Dalam kesempatan ini, Basaria mengungkapkan akan mengkaji sejumlah kasus lawas yang diduga melibatkan sejumlah advokat termasuk dalam hal dugaan menghalangi penyidikan. "Periode kita ini bisa kita buktikan kalau yang dulu nanti kita lihat," katanya. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.