Kamis, 11 Januari 2018
Polemik Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Illegal Fishing
Meski sanksi penenggalam kapal asing pelaku pencurian ikan sesuai UU, tetapi sanksi itu bukanlah satu-satunya sanksi bagi pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Seperti kapal asing itu dapat dilelang untuk negara atau diserahkan ke kelompok usaha nelayan.
Rofiq Hidayat
0
Polemik Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Illegal Fishing
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberi keterangan pers di kantornya, Jakarta, Senin (8/12). Susi Pudjiastuti menjelaskan tentang penenggelaman tiga kapal Vietnam di Tarempa Anambas, Kepulauan Riau.

Tindakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) menenggelamkan kapal sebagai hukuman pelaku pencurian ikan (illegal fishing) di wilayah Indonesia oleh warga negara asing mendapat respon beragam. Bahkan, kalangan internal pemerintah pun tak seragam menilai tindakan menenggelamkan kapal bagi pelaku illegal fishing. Seperti, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan mengkritik tindakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

 

Kalangan DPR pun mengkritik tindakan/keputusan Susi yang kerap menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Dia menilai meski pemberantasan pencurian ikan oleh warga negara asing di wilayah perairan Indonesia menjadi keharusan. Namun, hukuman dengan melakukan penenggelaman maupun peledakan kapal pelaku dinilai tidak tepat.

 

Baginya, menenggelamkan, pembakaran, maupun peledakan kapal pelaku illegal fishing dapat memberikan efek jera bagi pencurian ikan di wilayan perairan Indonesia. Akan tetapi, tindakan tersebut mendapat anggapan tidak baik di mata dunia internasional. Pasalnya, dalam melakukan kegiatan ekonomi, Indonesia pun berhubungan dengan banyak negara di dunia.

 

“Memberikan efek jera juga perlu, tapi tidak dengan cara menenggelamkan kapal,”  ujarnya di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (11/1/2018).

 

Meski dalih Menteri Susi menenggelamkan ataupun meledakan kapal pelaku pencurian ikan berdasarkan UU, Agus menilai tidak melulu dengan cara demonstratif. Sebab, kapal asing pencuri ikan di wilayah Indonesia sudah terbilang banyak yang ditenggelamkan maupun diledakan. Menurutnya, UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menjadi pegangan KKP dalam memberikan sanksi berupa penenggelaman kapal bisa dilakukan revisi.

 

Perihal tidak seragamnya pendapat Wapres JK, Menko Kemaritiman Luhut dan Menteri Susi tentang sanksi penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia, Agus menilai hal tersebut dapat dibicarakan di dalam rapat internal pemerintah. Namun penyelesaiannya dapat pula dilakukan dalam rapat konsultasi.

 

Terpisah, anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, perikanan dan kehutanan, Zainut Tauhid Sa’adi berpandangan ketidaksepahaman di internal pemerintah tersebut tak perlu dilanjutkan. Hal tersebut menunjukan bentuk kelemahan koordinasi antar kementerian dalam penegakan hukum di perairan di Indonesia .

 

Baca juga:

· Menteri Susi: Kapal Bukan Sekadar Alat Bukti Kejahatan, tapi Pelaku Kejahatan

· Begini Penjelasan Hukum atas Penenggelaman Kapal Terlibat Illegal Fishing

· Lima Alasan Penenggelaman Kapal Asing Tak Bisa Diprotes

 

Menurutnya, tindakan penenggelaman dan pembakaran kapal asing pencuri ikan telah sesuai dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Khususnya Pasal 69 ayat (4).  Begitu pula diatur dalam Pasal 76A UU Perikanan.

 

Pasal 69

(1)Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

(2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.  (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 76 A

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

 

Merujuk Pasal 76A, tindakan Menteri Susi yang menenggelamkan atau meledakan kapal asing pencuri ikan setelah mendapatkan putusan pengadilan negeri setempat. Kendati demikian, sanksi hukuman pembakaran dan atau penenggelaman bukanlah satu-satunya bentuk hukuman yang dapat diterapkan. Sebab, hakim di pengadilan negeri setempat dapat menggunakan ketentuan Pasal 76 C ayat (1) yang menyebutkan, “Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara”.

 

Kemudian juga dapat menggunakan Pasal 76 C ayat (5) yang menyebutkan, “Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan”.

 

“Menurut saya, ada dua hal yang berbeda antara upaya penegakan hukum dengan upaya peningkatan produksi,” ujarnya.

 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu berpendapat dalam rangka penegakan hukum sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Hal tersebut sebagai bentuk law enforcement dalam rangka menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.