Kamis, 11 Januari 2018
Terpidana Bikin Perjanjian hingga Gugat Cerai dari Dalam Penjara, Begini Hukumnya
Hukum positif tidak melarang atau berpengaruh kepada kemampuan orang tersebut melakukan perbuatan perdata, kecuali membatasi gerak geriknya.
M-26
     0 
Terpidana Bikin Perjanjian hingga Gugat Cerai dari Dalam Penjara, Begini Hukumnya
Ilustrasi: BAS

Akhir-akhir ini sedang viral isu seorang tokoh politik yang berada di dalam penjara menggugat cerai istrinya. Alasannya lantaran sang istri diduga selingkuh dengan laki-laki lain. Terlepas dari alasan gugatan cerai, isu hukum apakah seseorang yang berada di dalam penjara bisa melakukan gugatan cerai, mulai mengemuka.

 

Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Yu Un Oppusunggu menilai, gugat cerai yang diajukan oleh seorang terpidana terhadap pasangannya adalah sah. Menurutnya, hak seseorang untuk menentukan statusnya tidak terpengaruh oleh fakta bahwa ia terpenjara.

 

“Satu-satunya pengaruh dari fakta ia terpenjara adalah kemampuannya untuk mengurus sendiri segala perbuatan hukum terkait dengan pengajuan gugatan tersebut,” katanya melalui pesan singkat, Rabu (10/1).

 

Hal senada juga diutarakan Neng Djubaedah, pengajar FHUI lainnya. Menurut Neng, ketika seseorang dalam proses perceraian, akan melewati rangkaian sidang yang salah satunya mediasi. Proses mediasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi terpidana yang menggugat cerai sang istri dari dalam penjara.

 

Meski berada di dalam penjara, terpidana tersebut wajib datang ke pengadilan untuk proses mediasi. Banyak cara sesuai koridor hukum bagi terpidana tersebut agar bisa menjalani proses mediasi di persidangan. “Caranya orang tersebut hadir di sidang mediasi, ia bisa meminta izin kepada Kepala Lapas,” katanya.

 

Bukan hanya menggugat cerai, lanjut Yu Un, seseorang yang tengah menjalani hukuman di penjara juga dinilai cakap untuk membuat perjanjian, sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. “Suatu kontrak atau perjanjian mengikat para pihak jika syarat-syaratnya terpenuhi,” tambahnya.

 

Syarat-syarat tersebut terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata. Bahkan, tambah Yu Un, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang atau menyatakan seseorang terpidana tidak cakap untuk membuat kontrak. Intinya, pemidanaan tidak merampas hak perdata seseorang.

 

“Membuat kontrak adalah perbuatan perdata. Hukum positif tidak melarang atau berpengaruh kepada kemampuan orang tersebut melakukan perbuatan perdata, kecuali membatasi gerak geriknya,” jelas Yu Un.

 

Pasal 1320 KUHPerdata

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu pokok persoalan tertentu;
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

 

Baca:

 

Ada empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. Kedua, mengatur tentang kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.

 

“Syarat kedua ini yang terkait dengan status terpidana seseorang dan berada di dalam penjara untuk melakukan tindakan hukum,” tutur Yu Un.

 

Syarat ketiga dari sah perjanjian, yaitu adanya objek. Artinya, sesuatu yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas. Sedangkan syarat keempat mengatur tentang kausa yang halal, dengan konsekuensi perbuatan yang tidak memakai sebab yang halal atau terlarang, menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum.

 

Yu Un menambahkan, bahwa seorang terpidana yang berada di dalam penjara tidak mengakibatkan perbuatan hukumnya seperti membuat kontrak atau perjanjian hingga melayangkan gugatan cerai, menjadi cacat hukum. Menurutnya, pemidanaan tidak merampas hak perdata seseorang.

 

“Hukum positif tidak berpengaruh kepada kemampuan orang tersebut melakukan perbuatan perdata, kecuali membatasi gerak-geriknya. Jadi, perbuatan hukum oleh seorang terpidana tidak cacat hukum sepanjang syarat-syarat sahnya perjanjian terpenuhi,” katanya.

 

Lantas, bagaimana cara terpidana tersebut melakukan perbuatan hukum mengingat kondisinya yang tengah terpenjara? Menurut Yu Un, pemberian kuasa merupakan satu-satunya cara melakukan perbuatan hukum seseorang yang berada di dalam penjara. “Pemberian kuasa tersebut sah sepenuhnya di mata hukum,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.