Sabtu, 13 Januari 2018
2 Komika Terlilit Persoalan Hukum, Ini Pandangan Akademisi
Pasal penoadaan agama sangat abstrak. Solusinya adalah mengganti pasal penodaan agama dengan pasal tentang siar kebencian.
M-26
Dibaca: - Tanggapan: 0
2 Komika Terlilit Persoalan Hukum, Ini Pandangan Akademisi
Asfinawati. Foto: perspektifbaru

Dalam minggu ini, dua komika Indonesia, Joshua Suherman dan Genrifinadi Pamungkas dituduh melecehkan agama saat membawakan materi stand up comedy. Materi lawakan Joshua dianggap melecehkan agama saat ia membandingkan popularitas Anisa Rahma, mantan personel Cherrybelle, yang lebih terkenal dibandingkan dengan Cherly Juno, personel Cherrybelle, karena perbedaan agama yang dianut mereka.

 

Sedangkan Genrifinadi, yang lebih dikenal dengan sapaan Ge Pamungkas, dianggap melecehkan agama saat ia membahas masalah banjir Jakarta yang dulu dianggap azab. Joshua terkenal sebagai penyanyi lagu anak-anak Air “Diobok-obok”, sementara Ge Pamungkas terkenal lewat perannya di sejumlah film komedi layar lebar, antara lain Comic 8, Ngenest, dan Susah Sinyal.

 

Komika Joshua dan Ge dianggap melanggar Pasal 156a KUHP. Pasal ini berasal dari Penetapan Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama atau lebih dikenal dengan UU No. 1/PNPS/1965 dan bunyi pasal 156a KUHP juga tercantum di dalam Pasal 4 UU PNPS 1965. Lantas, bagaimana pandangan akademisi hukum dalam menyoroti persoalan keduanya?

 

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Asfinawati, mengatakan, sebenarnya Pasal 4 UU PNPS berbicara tentang inti penodaan agamanya, yang merupakan tafsir dari Pasal 1 UU PNPS. Sedangkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PNPS menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang melanggar Pasal 1.  

 

Hukuman yang tercantum dalam Pasal 2 berupa peringatan keras apabila yang melanggar perseorangan, dan apabila yang melanggar adalah organisasi atau aliran kepercayaan, sanksinya berupa pembubaran atau dinyatakan sebagai organisasi/aliran terlarang.

 

“Apabila masih tetap melanggar, maka orang, organisasi atau aliran kepercayaan itu bisa dikenakan hukuman pidana selama-lamanya lima tahun, seperti tercantum dalam Pasal 3 UU PNPS,” kata wanita yang biasa disapa Asfin kepada hukumonline, Jumat (13/1).

 

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama:

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4 /

Pasal 156a KUHP

Dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.

 

Asfin yang juga Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menambahkan, tidak tepat apabila kedua komika itu dikenakan pasal penodaan agama. Dalam kasus Joshua, apabila dianggap sudah menghina Cherly Juno, menurut Asfin, lebih tepat dikenakan pasal penghinaan yang tercantum di dalam KUHP.

 

“Kalau ada orang yang menghina ulama pun, misalnya, perbuatan menghina ulama itu bukan termasuk penodaan agama. Menghina ulama adalah menghina person-nya, berarti itu masuk ke pasal penghinaan, sudah ada pasalnya sendiri di dalam KUHP,” katanya.

 

(Baca Juga: MUI: UU Pencegahan Penodaan Agama Masih Dibutuhkan)

 

Berbicara lebih jauh tentang penodaan agama, bagi Asfin, pasal penoadaan agama sesungguhnya sangat abstrak. Menurutnya, apa yang dimaksud dengan menodai agama tidak jelas. Bila dicek bunyi pasalnya, tidak ada definisi yang dimaksud menodai agama, perbuatan seperti apa yang bisa disebut menodai suatu agama.

 

“Unsur-unsur pasalnya, tidak ada. Jadi ini abstrak sekali, bisa ditafsirkan dengan liar oleh berbagai pihak, pasal karet,” ujarya.

 

Apabila dikaitkan dengan teori pidana, lanjut Asfin, pasal-pasal penodaan agama bertentangan dengan lex scripta, lex certa, dan lex stricta dalam teori pidana. Lex scripta artinya perbuatan yang dilarang haruslah tertulis. Lex certa artinya peraturan itu tidak menimbulkan multitafsir. Sedangkan lex stricta artinya perbuatan yang dilarang harus bisa ditafsirkan seperti yang dibaca.

 

“Jadi tidak menimbulkan banyak tafsir seperti yang terjadi saat ini,” tambah Asfin.

 

Salah satu indikasi multitafsir pasal penodaan agama ini, menurut Asfin, dapat dilihat dari istilah berbeda-beda yang dipakai oleh berbagai kalangan. Misal, ada yang bilang penistaan agama, penghinaan agama. “Sehingga istilahnya menjadi makin lebar, dan makin menimbulkan multitafsir. Terhadap suatu perbuatan yang sama, orang bisa mengartikannya berbeda, apakah penodaan, penistaan, maupun penghinaan agama,” katanya.

 

Lebih jauh, Asfin menjelaskan istilah penistaan agama berasal dari undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, tepatnya Pasal 59 ayat (3) huruf b UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

 

(Baca Juga: Dianggap Sesat, Jamaah Ahmadiyah Minta ‘Pengakuan’ ke MK)

 

Pasal 59 ayat (3) huruf b menyatakan, Ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Sayangnya, kata Asfin, undang-undang ini juga tidak menjelaskan pengertian penistaan agama dan perbuatan seperti apa yang disebut menista agama.

 

“Unsur-unsurnya juga tidak ada. Istilah ini malah berbeda dari UU PNPS, sehingga membuat kita bingung, yang dipakai yang mana,” katanya.

 

Apabila ditelisik pengertian secara harfiah, Asfin menyebutkan bahwa sebenarnya istilah menista lebih konkrit daripada menodai. Menurutnya, menista lebih dekat dengan mencemarkan, dapat diturunkan lagi menjadi menghina. “Tapi istilah penghinaan agama itu tidak ada di dalam perundang-undangan kita,” sambungnya.

 

Menurutnya, orang sudah salah mengerti bahwa seakan-akan di KUHP ada istilah menista agama, padahal sebenarnya tidak ada. “Itu sudah salah. Tapi penodaan agama pun gawat, kacau banget, karena tidak ada definisi, sehingga tindakan apapun, tergantung seberapa besar desakan publik, maka ia bisa menjadi kasus penodaan agama. Itu bukan omongan saya, tapi putusan pengadilan yang berbicara begitu,” ujarnya.

 

Jadi, untuk menyikapi orang yang sudah banyak salah kaprah soal istilah-istilah ini, menurut Asfin, solusinya adalah mengganti pasal penodaan agama dengan pasal tentang siar kebencian. Siar kebencian, katanya, bisa mengacu dari Pasal 20 ayat (2) Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

 

Pasal itu menyatakan, segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar Kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

 

Bagi Asfin, perumusan baru tentang siar kebencian ini penting untuk dilakukan. Menurutnya, lebih bermakna ketika orang tersebut dikatakan melakukan siar kebencian, yaitu melakukan advokasi kebencian dalam konteks untuk menghasut seseorang melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan, berdasarkan agama.

 

“Sehingga orang lain tahu yang sedang dilakukan itu adalah mendiskriminasi orang Islam, memusuhi orang Islam, yang bisa membahayakan dia,” ujar Asfin, pengacara publik yang sudah menangani beberapa kasus penodaan agama.

 

Di samping UU PNPS 1965, KUHP, dan UU Ormas, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sering dikenakan terhadap orang-orang yang dianggap melakukan penodaan agama. Ia diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

 

“Bedanya, kalau UU ITE lebih kepada mediumnya pakai digital, kalau UU Ormas dilakukan dalam konteks organisasi, sedangkan Pasal 156a KUHP untuk individu,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.