Sabtu, 13 January 2018
Risiko Jual-Beli Bitcoin Tidak Dijamin Otoritas Manapun
Bank Indonesia (BI) memperingatkan seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency karena sangat beresiko dan sarat spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab.
Nanda Narendra Putra
0
Risiko Jual-Beli Bitcoin Tidak Dijamin Otoritas Manapun

Bank Indonesia (BI) memperingatkan masyarakat agar tidak menjual, membeli, atau memperdagangkan mata uang digital (virtual currency) termasuk Bitcoin dan melarang digunakan sebagai alat pembayaran karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan manapun yang berlaku di Indonesia.

 

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan, merujuk UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya di wilayah Indonesia harus menggunakan Rupiah.

 

Penggunaan uang digital dikhawatirkan mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat sehingga otoritas bank sentral tegas meminta seluruh pihak tidak menjual, membeli dan memperdagangkan virtual currency. "Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab," katan Agusman dalam keterangan resminya, Sabtu (13/1).

 

Agusman menambahkan, alasan bank sentral melarang penggunaan uang digital selain tidak dijamin otoritas manapun antara lain karena penggunaan uang digital tidak dilakukan oleh administrator resmi serta tidak memiliki underlying asset atau acuan yang mendasari harga mata uang digital.

 

Selain itu, nilai perdagangan jenis mata uang itu juga sangat fluktuatif. Kondisi yang demikian membuat pembayaran menggunakan mata uang digital sangat rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

 

(Baca Juga: Imam Subarkah: BI Punya Regulasi yang Larang Penggunaan Bitcoin)

 

Bank Sentral sebagai otoritas sistem pembayaran juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran baik itu prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana, termasuk penyelenggara Teknologi Finansial (fintech) di Indonesia baik yang berstatus Bank maupun Lembaga non Bank untuk memproses transaksi pembayaran menggunakan mata uang digital.

 

“(Larangan itu) sesuai PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,” kata Agusman.

 

Sebelumnya, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae mengatakan, pada tahun 2017 PPATK telah membentuk divisi (desk) fintech dan cybercrime yang fungsinya melakukan pendalaman dan pengayaan pengetahuan sekaligus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi risiko-risiko terutama untuk mendukung program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendaaan Terorisme (APU-PPT).

 

“Pertumbuhan fintech yang begitu cepat perlu diantisipasi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan,” kata Dian akhir Desember 2017 kemarin.

 

PPATK intens berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis seperti BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memitigasi risiko-risiko yang muncul. PPATK berharap potensi besar perdagangan elektronik (e-commerce), peer to peer lending, dan model bisnis lain dari kemungkinan dimanfaatkan pelaku pencucian uang karena ada celah hukum dapat diantisipasi terutama terkait hadirnya komoditas bernama Bitcoin, salah satu mata uang digital (cryptocurrency). PPATK sejak awal 2017 telah mengamati perkembangan Bitcoin untuk melihat titik-titik rawan yang mungkin disalahgunakan.

 

(Baca Juga: BI Ingatkan Masyarakat Risiko Bitcoin)

 

Sepanjang pengamatan yang dilakukan PPATK, lanjut Dian, ada sejumlah titik rawan yang dapat dipakai pelaku untuk melakukan pencucian uang. Baik Bitcoin dan fintech peer to peer lending, keduanya berpotensi dijadikan sarana TPPU dan pendanaan terorisme. Dari hasil identifikasi mengharuskan adanya pengaturan lebih lanjut untuk menjaga dua model bisnis tersebut agar tidak dipakai TPPU dan pendanaan terorisme. Sayangnya, Dian masih belum bisa menjelaskan lebih detil pengaturan seperti apa yang nanti dilakukan.

 

“Kita sedang merumuskan, kami belum bisa publish. Titik-titik rawan sudah kita identifikasi, nanti tinggal regulasi di bagian ini. Kalau seandainya perlu, kita akan keluarkan Peraturan Kepala PPATK. Tapi seandainya cukup, oleh lembaga yang membawahi,” kata Dian.

 

Sementara itu, OJK sejauh ini masih berusaha mencari payung hukum cryptocurrency khususnya Bitcoin lantaran OJK melihat pasar Bitcoin di Indonesia telah terbentuk dan mulai membesar. Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK, Fithri Hadi mengatakan, sampai saat ini belum ada satupun regulasi yang tepat untuk dijadikan payung hukum Bitcoin. OJK pun masih kesulitan mendefinisikan Bitcoin itu sendiri apakah alat tukar untuk pembayaran, komoditas, maupun instrumen investasi. Dari ketiga jenis diatas, pihak OJK sementara menyimpulkan Bitcoin bukan termasuk ketiga jenis tersebut.

 

“Sampai sekarang belum ada yang cocok ‘dudukannya’. Ini aset baru dunia digital. Disebut komoditas mereka ngga cocok, Bitcoin ini aset digital yang ada di server. Apakah ini uang? Tidak. Ketiga, apakah produk yang ada di area investasi? Kami tanya ke expert, underlying tidak ada. Jadi, susah memasukan ke dalam tiga jenis tadi,” kata Hadi pertengahan Desember 2017.

 

OJK tidak menutup mata bahwa pasar Bitcoin sudah terbentuk. Ada beberapa pasar Bitcoin yang eksis di Indonesia. Hadi mengatakan, regulator mengamati pembentukan harga dalam pasar terbentuk layaknya pasar, yakni bergantung pada aspek permintaan dan penawaran. Selain itu, aktivitas yang terjadi di pasar Bitcoin terdiri dari trading, kliring dan settlement. Transaksinya sendiri lintas negara. Namun, OJK tidak mengetahui secara pasti siapa penerbit pertama Bitcoin lantaran diduga terbentuk secara alamiah dalam pasar.

 

Hadi melanjutkan, ada pemikiran di kalangan internal OJK bahwa Bitcoin merupakan produk masa depan yang tumbuh berdasarkan permintaan dan penawaran. Karena transaksi itu terjadi secara bilateral, kedepan bukan tidak mungkin hadirnya Bitcoin mereduksi kehadiran regulator karena para pihak saling percaya melakukan transaksi. Namun, Hadi menegaskan pemikiran tersebut berkembang di internal dan bukan menjadi sikap OJK melihat fenomena Bitcoin saat ini.

 

“Kalau Bitcoin sendiri [katakanlah] aset keuangan digital. Tapi kalau mau didudukan dalam regulasi, harus jelas hierarkinya. Kalau kita petakan apakah ini komuditas, efek, uang, mau tidak mau kita petakan ke UU yang ada, ternyata tidak ada yang match. Kalau mau, harus ada UU baru dan itu agak panjang, ini tapi sekedar berandai-andai,” kata Hadi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.