Jumat, 19 Januari 2018
Outsourcing Berkeadilan
​​​​​​​Kritik dan Masukan Pemangku Kepentingan Terhadap Praktik Outsourcing
​​​​​​​Dibutuhkan regulasi yang memberi kepastian dan perlindungan.
Ady Thea DA
0
​​​​​​​Kritik dan Masukan Pemangku Kepentingan Terhadap Praktik Outsourcing
Ilustrasi: HGW

Pertumbuhan industri di dunia semakin berkembang pesat, kompetisi juga semakin ketat. Kondisi itu mendesak pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya lebih efektif dan efisien. Seperti pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia era 1970-an, ketika itu perusahaan mengelola seluruh bisnisnya dari hulu sampai hilir. Misalnya pabrik sepatu, dia merancang, membuat, dan memasarkan sendiri produknya.

 

Seiring banyaknya perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, para pelaku usaha membawa konsep bisnis baru dalam menjalankan usahanya. Pekerjaan yang harus dilakukan semakin kompleks, sehingga seluruh proses bisnis itu tidak lagi dikerjakan oleh satu perusahaan saja. Perusahaan membutuhkan orang dari perusahaan lain yang akan melaksanakan pekerjaan tertentu. Sebagian pekerjaan yang diberikan untuk dikerjakan perusahaan lain itulah yang disebut dengan istilah outsourcing. Begitu pandangan umum pelaku bisnis outsourcing sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Greg Chen, menjelaskan awal perkembangan praktik outsourcing di Indonesia.

 

Pada era 1990-an, Greg mengingat industri perbankan mulai banyak menggunakan jasa outsourcing. Lagi-lagi konsep itu diperkenalkan perusahaan asing, banyaknya ragam produk perbankan yang dimiliki bank asing membuat perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Walau belum ada aturan khusus yang mengatur tentang outsourcing, tapi praktiknya kala itu sudah tumbuh.

 

Terbitnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membuat aturan mengenai outsourcing semakin jelas. UU Ketenagakerjaan mengatur penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau outsourcing melalui dua mekanisme, yakni pemborongan dan penyedia jasa pekerja. Seperti negara maju, adanya regulasi itu membuat aturan main menjadi lebih jelas, mana yang boleh dan tidak. Tapi yang pasti hampir seluruh bisnis proses, bidang usaha, dan jenis pekerjaan bisa diserahkan pelaksanannya kepada perusahaan lain menggunakan mekanisme outsourcing.

 

UU Ketenagakerjaan memberi jalan bagi perusahaan outsourcing untuk semakin berkembang. Greg mengamati semakin banyak jumlah perusahaan outsourcing yang muncul setelah UU Ketenagakerjaan diundangkan. Regulasi dibutuhkan agar ada kepastian bagi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Tanpa kepastian itu pengusaha sulit memprediksi kemungkinan yang akan terjadi ke depan. “Jadi bisa dihitung profit dan risiko yang ada. Kalau pekerja butuh kepastian keberlangsungan kerja, pengusaha juga mau kepastian dalam menjalankan bisnis,” katanya kepada hukumonline di Jakarta, Jumat (12/1).

 

Greg mendirikan perusahaannya yang bergerak di bidang outsourcing beberapa tahun setelah terbit UU Ketenagakerjaan, sekitar tahun 2005. Dia mengamati periode 2003-2013 belum semua perusahaan outsourcing bisa menjalankan bisnisnya dengan baik dan profesional. Akibatnya, banyak keluhan dari perusahaan pengguna jasa dan serikat buruh mengenai praktik outsourcing. Ini menyebabkan persepsi masyarakat terhadap praktik outsourcing menjadi buruk. Misalnya, ada pelamar kerja yang diminta uang ratusan ribu sampai jutaan rupiah dan dipotong upahnya.

 

Berbagai praktik outsourcing yang berkembang periode itu membuat kalangan buruh menggugat ketentuan mengenai outsourcing ke Mahkamah Konstitusi sehingga terbit putusan MK No.27/PUU-IX/2011. Kemudian pemerintah menindaklanjutnya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Beleid ini turun setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian pasal-pasal outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan.

 

Greg menyebut terbitnya Permenaker Outsourcing itu membuat panik pengusaha karena pemerintah membatasi outsourcing yang menggunakan mekanisme penyedia jasa pekerja hanya untuk 4 jenis pekerjaan dan 1 bidang usaha. Padahal ketika itu Abadi dan Apindo baru berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan outsourcing mengenai pengenaan pajak terhadap management fee. Kala itu Apindo dan Abadi berhasil melobi Menteri Keuangan agar pengenaan pajak hanya untuk management fee yang diterima perusahaan penyedia jasa pekerja dari perusahaan pengguna jasa. Kemelut itu membuat anggota Abadi turun drastis dari ratusan menjadi sekitar 50 perusahaan.

 

Sayangnya upaya lobi yang dilakukan kalangan pengusaha kepada pemerintah untuk memperbaiki Permenaker Outsourcing tidak berhasil. Alhasil Abadi melakukan upaya hukum menggugat Permenaker Outsourcing ke Mahkamah Agung. Namun, hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Intinya, Permenaker Outsourcing tetap berlaku dan outsourcing penyedia jasa pekerja dibatasi hanya boleh dilakukan untuk jenis pekerjaan tertentu.

 

Walau putusan itu tidak bersahabat bagi pengusaha, Greg mengatakan bisnis outsourcing harus tetap berjalan. Permenaker Outsourcing masih membuka ruang bagi pengusaha untuk menyerahkan sebagian jenis pekerjaan melalui outsourcing dengan mekanisme pemborongan. Jenis pekerjaan yang tidak bisa di outsourcing dengan mekanisme penyedia jasa pekerja dialihkan menjadi pemborongan. Tapi tidak mudah mengalihkan jenis pekerjaan yang biasanya menggunakan mekanisme penyedia jasa pekerja menjadi pemborongan, perusahaan outsourcing kebingungan.

 

Baca:

 

Pemenuhan Hak Pekerja

Sekalipun tidak disukai kalangan pengusaha, Greg menyebut Permenaker Outsourcing membuat praktik outsourcing relatif lebih rapi daripada sebelumnya. Perusahaan outsourcing yang serius menjalankan bisnis dan profesional sudah beradaptasi mengikuti aturan tersebut. Sejalan itu jumlah anggota Abadi saat ini mulai naik menjadi 70-an perusahaan.

 

Bukan hanya itu, standar layanan perusahaan outsourcing sekarang meningkat. Ada standar minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan outsourcing dan perusahaan pengguna jasa seperti mengatur management fee untuk penyedia jasa pekerja minimal 10 persen. Harga yang disepakati perusahaan outsourcing dan pengguna tidak boleh di bawah besaran tertentu. Selaras itu sejak 2017 Abadi mendeklarasikan praktik outsourcing sehat.

 

Greg menegaskan tidak segan memberi sanksi kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran. Langkah itu pernah ditempuh ketika ada keluhan pekerja outsourcing yang direkrut perusahaan anggotanya mengenai iuran Jaminan Hari Tua (JHT). Menyikapi keluhan yang disampaikan secara tertulis itu Greg menindaklanjutinya sampai pada kesimpulan untuk mengeluarkan perusahaan outsourcing yang bersangkutan dari Abadi.

 

Selain pembatasan jenis pekerjaan, ketentuan lain yang disorot kalangan pengusaha terkait outsourcing mengenai keberlanjutan hubungan kerja bagi pekerja outsourcing. Bagi Greg sekarang perusahaan outsourcing dan pengguna jasa relatif memiliki kesadaran untuk memperhatikan ketentuan itu. Pada intinya, status hubungan kerja tidak boleh selamanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak. Harus ada masa di mana si pekerja harus diangkat statusnya menjadi perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT) atau tetap, atau harus diakhiri hubungan kerjanya.

 

Kemudian, saat perusahaan outsourcing berganti, hak pekerja tidak boleh lebih rendah. Menurut Greg keluhan selama ini hak pekerja lebih rendah ketika perusahaan outsourcing berganti yang baru, padahal pekerjaan yang dikerjakan sama. Oleh karenanya penting bagi perusahaan outsourcing dan perusahaan pengguna untuk memastikan berbagai ketentuan itu masuk dalam perjanjian kerjasama yang dijalin. “Sekarang kesadaran perusahaan outsourcing dan pengguna jasa terhadap hak pekerja semakin meningkat,” tukasnya.

 

Selain itu Abadi menyoroti adanya perlakuan yang istimewa oleh pemerintah terhadap perusahaan outsourcing milik asing ketimbang lokal. Misalnya, perusahaan modal asing hanya perlu mengurus perizinan di BKPM dan memiliki sertifikat untuk operasional secara nasional. Tapi untuk perusahaan lokal harus mengurus izin di setiap provinsi.

 

Ke depan, Abadi berharap pemerintah memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan outsourcing. Greg menyebut banyak negara berhasil memanfaatkan peluang bisnis outsourcing bukan hanya di tingkat lokal tapi internasional. Misalnya Filipina, saat ini bisnis outsourcing di Filipina untuk kategori pemborongan pekerjaan termasuk yang terbesar di dunia dalam merekrut tenaga kerja, terutama untuk jenis pekerjaan operator telepon. Bahkan sekarang industri outsourcing masuk 5 besar industri strategis yang berkontribusi terhadap perekonomian di Filipina.

 

Demo buruh pada peringatan Mayday 2016. Foto: RES

 

Kritik Buruh

Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, menyebut praktik outsourcing mulai masif setelah UU Ketenagakerjaan terbit. Isu outsourcing ramai sekitar tahun 2013 ketika Komisi IX DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Outsourcing di BUMN. Itu merupakan puncak dari keluhan kalangan pekerja terhadap praktik outsourcing yang berlangsung selama ini banyak melanggar aturan. Misalnya, buruh outsourcing berstatus PKWT terus menerus dan jenis pekerjaan yang bisa di outsourcing melalui mekanisme penyerahan jasa pekerja sangat luas.

 

Menurut Mirah pemerintah sudah tegas membatasi outsourcing dalam 5 jenis usaha yakni pelayanan kebersihan (cleaning service), penyediaan makanan (catering), pengamanan (security), pertambangan dan perminyakan, serta penyediaan angkutan bagi buruh. Pembatasan itu juga masih jadi perdebatan karena jenis pekerjaan yang bisa di outsourcing harusnya bersifat penunjang, bukan bisnis inti. Tapi, ada jenis pekerjaan yang menurut pekerja masuk dalam bisnis inti seperti security dalam industri perbankan.

 

Terbitnya putusan MK No.27/PUU-IX/2011 memberi angin segar bagi buruh outsourcing. Namun praktiknya kalangan buruh belum bisa menikmati karena pelaksanaannya sulit. Bagi Mirah, pemerintah harus mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak mau menjalankan putusan MK tersebut. “Yang berjalan selama ini perusahaan outsourcing yang baru belum tentu mau menerima buruh outsourcing dari perusahaan outsourcing sebelumnya,” papar Mirah.

 

Walau dibatasi hanya 5 jenis usaha yang boleh di outsourcing melalui mekanisme penyedia jasa pekerja, tapi Mirah melihat faktanya jenis pekerjaan dan bisnis yang diserahkan perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan outsourcing jumlahnya makin banyak. Menurut Mirah ini terjadi karena ada celah yang disediakan oleh regulasi yakni outsourcing melalui pemborongan pekerjaan.

 

Tercatat dari banyak isu ketenagakerjaan yang diusung buruh setiap memperingati Mayday salah satunya menghapus outsourcing. Mirah menyebut itu kritik buruh terhadap praktik outsourcing yang berjalan selama ini. Paling penting bagi buruh, perusahaan outsourcing dan pengguna jasa harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan. Jangan ada buruh outsourcing yang statusnya terus-menerus PKWT, tidak boleh ada diskrkiminasi, dan pemenuhan hak yang sama sebagai pekerja. Bahkan ada tenaga kerja yang membayar jutaan rupiah kepada perusahaan outsourcing untuk bekerja di perusahaan pengguna jasa.

 

“Buruh outsourcing banyak yang tidak mendapat haknya sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, seperti cuti, upah lembur, dan jaminan sosial,” urai Mirah.

 

Mirah mengakui tidak semua perusahaan outsourcing melanggar aturan, ada juga sebagian yang berkomitmen untuk patuh regulasi antara lain perusahaan outsourcing yang tergabung dalam Abadi. Sekalipun perusahaan outsourcing telah memenuhi semua hak pekerja, tapi harus mengikuti aturan terkait pembatasan 5 jenis usaha yang bisa di outsourcing melalui mekanisme penyedia jasa pekerja. Mirah yakin jenis usaha di luar 5 jenis itu tergolong bisnis inti, bukan penunjang. Salah satu syarat jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing itu yang sifatnya penunjang.

 

“Kami akan mendukung penuh perusahaan outsourcing yang mematuhi aturan terutama peraturan ketenagakerjaan dan ketentuan yang membatasi 5 jenis pekerjaan atau usaha dalam mekanisme penyedia jasa pekerja,” tukas Mirah.

 

Selain itu Mirah menyoroti praktik outsourcing di BUMN yang berbeda dengan perusahaan swasta. Pada perusahaan swasta umumnya menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan swasta lain yang bergerak di bidang outsourcing. Tapi perusahaan BUMN tidak jarang menyerahkan sebagian pekerjaan itu kepada anak perusahaan dan status pekerjanya sebagian besar PKWT terus-menerus dengan cari mengalihkannya ke anak perusahaan lain dalam periode tertentu atau saat kontrak kerja habis.

 

Agar praktik outsourcing di Indonesia berkeadilan, Mirah berpendapat sedikitnya ada 6 hal yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah harus memberi pendidikan gratis bagi seluruh rakyat untuk jenjang pendidikan TK sampai perguruan tinggi. Kedua, menyediakan jaminan kesehatan gratis, berkualitas dan mudah diakses bagi seluruh rakyat. Ketiga, memberi kemudahan bagi rakyat mengakses perumahan layak.

 

Keempat, pemerintah harus tegas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar hukum ketenagakerjaan. Kelima, mengganti UU Ketenagakerjaan dengan UU baru yang isinya tidak merugikan pekerja dan pengusaha. Keenam, memberikan tunjangan pengangguran. “Jika negara sudah turun tangan dan memenuhi kebutuhan tersebut pasti buruh tidak akan masalah akan statusnya sebagai pekerja outsourcing atau bukan,” tegasnya.

 

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Sahat Sinurat, menjelaskan UU Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah outsourcing, tapi penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 64, 65, dan 66 UU Ketenagakerjaan. Penyerahan sebagian pekerjaan itu bisa dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja. Jenis pekerjaan yang bisa diserahkan kepada perusahaan outsourcing itu sifatnya harus penunjang. Untuk mengetahui suatu jenis pekerjaan apakah penunjang atau inti harus mengacu pada alur proses produksi perusahaan.

 

Putusan MK No.27/PUU-IX/2011 memberi ketegasan dan kepastian perlindungan bagi pekerja outsourcing, baik pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja. Intinya, hubungan kerja tidak terputus walau perusahaan outsourcing berganti. “Karena ada pekerjaan penunjang itu yang sifatnya berlangsung terus-menerus,” paparnya.

 

PKWT dan Outsourcing

Oleh karenanya Sahat mengingatkan mekanisme outsourcing ini berbeda dengan PKWT. Buruh PKWT ditujukan untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya sementara atau dalam jangka waktu tertentu bisa selesai. Tapi outsourcing penyedia jasa pekerja sifat pekerjaannya belum tentu sementara misalnya cleaning service, pekerjaannya akan ada terus menerus. Itulah maksud putusan MK No.27/PUU-IX/2011, sekalipun perusahaan outsourcing berganti tapi tidak membuat hubungan kerja putus.

 

Sedangkan pekerja berstatus PKWT menjalin hubungan kerja secara langsung dengan perusahaan pemberi kerja. Sementara pekerja outsourcing hubungan kerjanya dengan perusahaan outsourcing. Hubungan perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa atau perusahaan pemberi pekerjaan yakni menjalankan bisnis terkait sebagian pelaksanaan pekerjaan yang telah diserahkan.

 

Untuk status hubungan kerja antara buruh outsourcing dengan perusahaan outsourcing menurut Sahat bisa berbentuk PKWT. Tapi ketika terjadi pergantian perusahaan outsourcing pekerja tidak bisa diputus hubungan kerjanya karena kontrak kerja terus berlanjut dengan perusahaan outsourcing yang baru. Artinya, pekerja outsourcing itu berstatus PKWTT. “Inilah perlindungan terhadap keberlanjutan kerja (TUPE) bagi pekerja outsourcing sebagaimana putusan MK itu,” ujarnya.

 

Sahat mengingatkan, pada saat perusahaan pemberi pekerjaan ingin melelang sebagian pekerjaannya yang di outsourcing, harus memasukan klausul yang mengatur perusahaan outsourcing pemenang lelang bersedia menerima pekerja dengan segala haknya. Hal ini sudah diatur lebih lanjut dalam Permenaker Outsourcing.

 

Adanya pembatasan jenis pekerjaan dan usaha yang bisa di outsourcing melalui penyedia jasa pekerja menurut Sahat ditujukan guna menegaskan dan memberi kepastian bahwa yang dibolehkan hanya 5 jenis usaha. Selama ini sering terjadi perbedaan persepsi dalam praktik outsourcing penyedia jasa pekerja, sehingga pemerintah merasa perlu untuk menegaskannya dalam bentuk regulasi. “Untuk jenis usaha atau pekerjaan di luar 5 jenis itu bisa menggunakan mekanisme pemborongan pekerjaan,” jelasnya.

 

Pembenahan Praktik Outsourcing

Sahat menegaskan praktik outsourcing yang ada di Indonesia berbeda dengan negara maju seperti Jepang dan Eropa. Di berbagai negara maju itu pasar tenaga kerja didominasi perusahaan outsourcing karena mereka memiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang mumpuni. Oleh karenanya pemenuhan hak dan standar buruh outsourcing di negara tersebut jauh lebih baik.

 

“Itulah sebabnya praktik outsourcing di negara maju tidak mengalami kendala. Dengan kondisi itu posisi perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan outsourcing menjadi setara,” kata mantan Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan ini.

 

Berbeda di Indonesia, perusahaan outsourcing biasanya mengikuti keinginan perusahaan pemberi pekerjaan. Menurut Sahat ini terjadi karena perusahaan outsourcing belum memiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang memadai. Idealnya seluruh tenaga kerja yang dimiliki perusahaan outsourcing memiliki keterampilan yang cukup dan mengantongi sertifikasi.

 

Saat seluruh tenaga kerja yang direkrut perusahaan outsourcing berketerampilan tinggi dan mengantongi sertifikasi, Sahat yakin praktik outsourcing di Indonesia akan berjalan lebih baik. Sehingga tidak ada lagi persoalan seperti upah rendah atau tidak mematuhi peraturan. “Jika itu terwujud bisa jadi tenaga kerja zaman now lebih memilih berstatus outsourcing daripada pegawai tetap,” pungkasnya.

 

(Baca juga: Raih Gelar Doktor Hukum dengan Cumlaude, Advokat Ike Farida Gagas Outsourcing yang Berkeadilan)

 

Pembenahan pengaturan dan praktik outsourcing itu pula yang dikumandangkan Ike Farida, seorang advokat. Saat mempertahankan disertasinya di Universitas Indonesia Desember 2017, Ike mengusung tema outsourcing yang berkeadilan. Menurut dia, Indonesia membutuhkan satu Undang-Undang tersendiri yang mengatur outsourcing agar payung hukumnya lebih kuat, dan pengaturannya bisa lebih  menjamin keadilan bagi para pemangku kepentingan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.