Senin, 22 Januari 2018
Kolom
Siapa Berwenang Menilai “Iktikad Baik” Advokat Oleh: Boris Tampubolon*)
Apabila memang ada dugaan advokat telah melakukan pelanggaran hukum baik itu etik, perundang-undangan, sumpah/janji advokat ataupun nilai kepatutan di masyarakat, maka sudah seharusnya diadukan dan diputuskan dulu dalam organisasi advokat.
RED
     0 
Siapa Berwenang Menilai “Iktikad Baik” Advokat Oleh: Boris Tampubolon*)
Boris Tampubolon. Foto: Dokumen Pribadi (Facebook)

Belakangan ini kita dihebohkan dengan ditetapkannya FY mantan pengacara Setya Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melanggar pasal menghalang-halangi penyidikan, yakni Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.

 

Menarik melihat kasus ini sebab sepanjang pengetahuan saya, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh KPK tanpa terlebih dahulu melalui pemeriksaan internal etik organisasi advokat. Padahal advokat sebagai penegak hukum diberikan hak imunitas (tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata) dalam menjalankan profesinya selama dengan iktikad baik.

 

Menarik untuk menganalisa sejauh mana advokat itu beriktikad baik atau tidak, siapa yang berwenang menentukan apakah seorang advokat beriktikad baik atau tidak dan bagaimana seharusnya penegak hukum yang lain harus memproses advokat yang diduga melakukan suatu pelanggaran hukum dalam menjalankan tugas dan profesinya.

 

Imuntias Advokat?

Advokat sebagai penegak hukum dan profesi yang mulia (officium nobile) diberikan hak imunitas yaitu “advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. (Lihat Pasal 16 UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat/UU Advokat Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013.)

 

Hak imunitas ini diberikan agar advokat dalam menjalankan profesinya secara bebas, mandiri, tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

 

Dari konstruksi pasal di atas, terlihat jelas hak imunitas advokat sebagai bentuk perlindungan kepada advokat dalam menjalankan tugas dan profesi mulianya. Namun hak imunitas itu tidak mutlak. Imunitas itu akan gugur atau hilang apabila ditemukan fakta bahwa advokat yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan profesinya tidak dengan iktikad baik.

 

Apa Ukuran Iktikad Baik?

Menurut Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Penjelasan mengenai itikad baik di dalam Pasal 16 UU Advokat sebenarnya masih sangat umum. Karena hanya mengatakan “berdasarkan hukum” tapi tidak diuraikan apa yang dimaksud dengan hukum itu.

 

Namun menggunakan penafsiran sistematis, bila kita mengacu kepada Pasal 6 dan Pasal 15 UU Advokat maka jelas yang menjadi batasan iktikad baik advokat dalam menjalankan profesinya adalah tidak boleh bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah/janji advokat, serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan yang ada di masyarakat. Apabila tindakan advokat bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah/janji advokat serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan di atas, maka advokat tersebut telah tidak beritikad baik.

 

Siapa Berwenang Mengawasi dan Menentukan Advokat Beriktikad Baik atau Tidak?

Di atas telah jelas diuraikan bahwa ukuran advokat yang menjalankan profesinya dengan iktikad baik adalah selama tindakan advokat tersebut tidak bertentangan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah/janji advokat, serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan yang ada di masyarakat. Selama advokat menjalankan tugasnya dengan iktikad baik maka hak imunitas itu melekat padanya.

 

Pertanyaannya siapa yang berwenang mengawasi atau memeriksa advokat beriktikad baik atau tidak. Maka jawabannya adalah kewenangan organisasi advokat dalam hal ini dewan kehormatan organisasi advokat.

 

Undang-Undang Advokat sebagai hukum yang khusus (lex spesialis) tidak hanya menjamin hak-hak advokat sebagai penegak hukum. Tapi juga mengatur soal pengawasan dan penindakan terhadap advokat di dalam menjalankan profesinya. (Lihat Paragraf 6 Penjelasan Umum UU Advokat).

 

Mengacu pada Pasal 1 angka 5 UU Advokat, “Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.”

 

Menurut Pasal 12 ayat 1 UU Advokat, “Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”.

 

Pasal 26 ayat 5 UU Advokat, “Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.”

 

Adapun pengawasan dan penindakan ini bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. (Pasal 12 ayat 2)

 

Pasal 6 UU Advokat mengatakan:

“Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

  1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
  2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
  3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
  4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
  5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
  6. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.”

 

Pasal 2 Kode Etik Advokat mengatakan:

“Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.”

 

Salah satu poin dalam sumpah jabatan Advokat adalah bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan”.

 

Dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang Tatacara memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, mengatakan: “Kode Etik Advokat Indonesia adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur tentang kepribadian, kehormatan, dan perilaku advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat, kode etik Advokat yang disahkan tanggal 23 Mei 2002, keputusan dan peraturan dewan kehormatan.”

 

Berdasarkan uraiaan di atas, telah jelas yang berwenang mengawasi, memeriksa dan kemudian memutuskan apakah advokat itu dalam menjalankan tugas dan profesinya telah beriktikad baik atau tidak adalah organisasi advokat (Dewan Kehormatan Organsasi Advokat) itu sendiri, bukan pihak lain. Sebab selama belum diputuskan apakah advokat itu beriktikad baik atau tidak maka selama itu hak imunitas melekat pada advokat, yang berarti ia tidak dapat dituntut pidana maupun perdata.

 

Sehingga menurut saya apabila memang ada dugaan advokat telah melakukan pelanggaran hukum baik itu etik, perundang-undangan, sumpah/janji advokat ataupun nilai kepatutan di masyarakat, maka sudah seharusnya diadukan dan diputuskan dulu dalam organisasi advokat.

 

Jika pun ada penegak hukum lain yang menilai advokat telah diduga melakukan suatu tindak pidana dalam menjalankan profesinya, seharusnya aparat penegak hukum yang bersangkutan mengadukan masalah tersebut ke organisasi advokat/dewan kohormatan terlebih dahulu dengan melampirkan 2 alat bukti-bukti yang cukup untuk diuji iktikad baiknya atau tidak.

 

Apabila organiasasi advokat memutuskan advokat tersebut telah melanggar kode etik atau perundang-undangan (tidak beriktikad baik) maka demi hukum hak imunitas advokat menjadi hilang atau gugur. Dan sejak itulah hukum pidana dapat diterapkan kepadanya.

 

*Boris Tampubolon, S.H. adalah Advokat, Kepala Divisi Non-Litigasi LBH Mawar Saron (Hotma Sitompoel Foundation).

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.